Antisipasi gajah liar, pendirian ERU di Lampung Barat mendapat dukungan pemerintah

Hampir dua tahun belakangan ini, gajah liar sudah sangat meresahkan masyarakat, karena setiap waktu bisa masuk ke permukiman warga dan merusak hasil perkebunan dan pertanian

Oleh Triono Subagyo dan Emir FS

Bandarlampung, (ANTARA News) –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mendirikan Kamp Elephant Rescue Unit (ERU) guna mengantisipasi gajah liar masuk ke permukiman warga.

“Kita siap membantu Kabupaten Lampung Barat untuk bisa mendirikan ERU. Dengan didirikan ini bisa mengantisipasi gajah liar masuk ke permukiman warga,” kata Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Syaiful Bachri, di Bandarlampung, Senin

Menurutnya, hampir dua tahun belakangan ini, gajah liar sudah sangat meresahkan masyarakat, karena setiap waktu bisa masuk ke permukiman warga dan merusak hasil perkebunan dan pertanian.

Ia menjelaskan, bila ERU sudah terbentuk maka akan mendirikan posko pantau yang tersebar di beberapa titik strategis, agar bisa memantau gajah-gajah liar untuk mengantisipasi agar tidak masuk ke permukiman warga.

Bila ada kawanan gajah liar masuk, maka petugas akan langsung bersama gajah jinak untuk menggiring ke luar, dibantu oleh para warga sambil menghidupkan petasan.

“Jadi ERU sangat diperlukan, karena saat ini baru ada di Kabupaten Lampung Timur. Semoga ini cepat terwujud dan persoalan gajah ini bisa selesai tanpa merugikan semua pihak,” katanya.

Syaiful mengatakan, dengan cara seperti itu persoalan gajah liar bisa terselesaikan, dan berharap Pemerintah Pusat bisa segera mewujudkan ERU di Kabupaten Lampung Barat.

Sebelumnya, pengusulan ERU di Kabupaten Tanggamus telah masuk di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi sampai saat ini belum terwujud.

Bahkan, ada gajah jinak yang bernama Yongki, yang sudah terlatih dan siap membantu petugas untuk menggiring gajah liar ke luar dari perkebunan dan pertanian warga.

Tetapi akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab gajah jinak tersebut mati dan sampai saat ini belum ditemukan penggantinya.

“Semoga atas kejadian kawanan gajah ini, pemerintah pusat bisa membuat ERU Kabupaten Lampung Barat atau Tanggamus untuk mengantisipasi kejadian ini terus terulang,” kata ujar Syaiful.

Bila ERU sudah tersedia, lanjut dia, gajah-gajah liar yang terluka dirawat dan dilatih oleh petugas ERU. Gajah juga diajarkan untuk memerintahkan kawanan gajah liar mundur ketika hendak memasuki lahan pertanian warga.

Latihan-latihan keterampilan lain pun diajarkan agar gajah dapat membantu manusia melakukan berbagai aktivitas yang membutuhkan tenaga ekstra seperti merobohkan pohon dan menarik kendaraan.

Saat gajah liar terdeteksi di dekat tanggul perbatasan, warga akan melakukan blokade di sekitar tanggul. Dengan bantuan gajah terlatih dan suara petasan yang dibunyikan warga, kawanan gajah liar diharapkan akan kembali ke kawasan taman nasional.

Baca juga: Kawanan gajah kembali rusak perkebunan warga Lampung Barat

Baca juga: Masyarakat Lampung Barat Waspada Gajah

Baca juga: Belasan gajah kembali usik warga Lampung Barat

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Lampung diajak bawakan makanan untuk gajah “Erin”

Lampung Timur  (ANTARA News) – Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengajak warganya peduli pada nasib gajah betina “Erin” yang terputus separuh belalainya akibat jeratan pemburu liar dan agar membawakannya makanan kesukaannya.

Cusnunia Chalim, Senin siang melalui akun instagramnya Noenia_ch mengunggah video pendek Erin disertai keterangan ajakan peduli kembali terhadap satwa langka dilindungi yang berusia lima tahun tersebut.

Pada akun instagramnya, Chusnunia menulis Erin adalah gajah kesayangannya dan mengajak warga menengok Erin di Taman Nasional Way Kambas serta berpesan tidak lupa membawa makanan kesukaannya.

Makanan yang disukai Erin, kata Chusnunia, adalah buah-buahan dan sayur-sayuran.

“Ini Erin, kesayanganku, yang belalainya terkena jerat hingga putus. Alhamdulillah mahot-mahot sayang pada Erin, ayo berkunjung ke Way Kambas, tengok Erin kecil, jangan lupa bawa makanan ya, bisa pisang, sayur-sayuran, kacang panjang, jagung, Erin suka macam-macam sayuran, bantu rawat Erin ya,” tulis Chusnunia Chalim di akun IG-nya itu pula.

Erin berada di Pusat Konservasi Gajah (PLG) Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Gajah betina Erin yang berumur sekitar lima tahun itu, belalainya terpotong akibat jerat, dan diselamatkan Tim Elephant Response Unit (ERU) Way Kambas pada  2016.

Karena tidak memiliki belalai panjang lagi, Erin sampai saat ini  harus menunduk untuk makan, bahkan terkadang disuapi oleh pengasuhnya (mahot/pawang).

Tahun 2018 lalu, Erin telah mendapat perhatian banyak pihak, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: Gajah “Erin” bisa beradaptasi dengan belalai terpotong
Baca juga: ARTIKEL – Erin, gajah sumatera terpotong belalainya

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buaya mangsa ternak warga Sumbar

Lubukbasung (ANTARA News) – Dua buaya muara (crocodylus porosus) memangsa ternak jenis kambing, itik dan ayam milik warga Labuhan, Nagari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjungmutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sejak sepekan lalu.

Pemilik kambing, Azmil di Lubukbasung, Senin mengaku melihat langsung hewan ternak miliknya itu dimangsa buaya dengan panjang empat meter pada Jumat (15/2) sekitar 11.30 WIB. 

“Buaya memangsa kambing saya saat mencari makan di pinggir rawa di belakang rumah dengan jarak sekitar 25 meter,” katanya.

Selain kambing miliknya, diakui ada itik dan ayam milik warga lain juga dimangsa buaya muara tersebut.

Kondisi ini sudah terjadi semenjak satu minggu lalu dan keberadaan buaya sebanyak dua ekor itu sangat meresahkan warga sekitar.

“Kami telah melaporkan serangan buaya ini ke Bhabinkamtibmas Tiku Lima Jorong dan Bhabinkamtibmas meneruskan laporkan itu ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Agam, Jumat (15/2),” katanya.

Kepala  BKSDA Resor Agam, Syahrial Tanjung mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah mendapatkan informasi tersebut dan saat berada di lokasi ditemukan satu ekor buaya muara itu.

Pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak menggembala ternak di sekitar lokasi, mengawasi anak-anak mereka saat bermain dan lainnya.

“Kami akan memasang jaring sepanjang 100 meter untuk mengantisipasi buaya masuk ke pemukiman warga,” tegasnya.

Selain sosialisasi, petugas BKSDA Resor Agam melakukan identifikasi terhadap penyebab dan kondisi habitat lingkungan di sekitar kejadian.

Berdasarkan hasil identifikasi sementara di lapangan, diduga buaya tersebut memangsa ternak warga akibat berkurangnya pakan di dalam habitatnya, persaingan dengan individu lainnya dan juga disebabkan penyempitan lahan yang sebagian sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sebelumnya BKSDA Resor Agam juga sedang melakukan penanganan dan pemantauan secara terus menerus terhadap satwa buaya yang bertelur di perkebunan kelapa sawit milik warga di Jorong Ujung Labuang Nagari Tiku V Jorong yang diperkirakan akan menetas pada awal bulan April 2019. 

Baca juga: BKSDA Agam data populasi buaya muara untuk pengusulan lokasi KEE
Baca juga: Dua warga tewas diterkam buaya di Maluku

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres cari solusi terbaik untuk Taman Nasional Komodo

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang mencari solusi terbaik untuk persoalan-persoalan yang meliputi Pulau Komodo, yang berujung pada rencana penutupan taman nasional tersebut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Duta Besar Pulau Komodo, menawarkan beberapa opsi solusi, antara lain pemindahan area wisata ke Pulau Rinca atau pembatasan kunjungan turis sementara di Pulau Komodo.

“Sedang dicari terbaiknya apa, apakah bukan untuk ditutup. Mungkin kalau (Pulau Komodo) ini diperbaiki, Pulau Rinca itu kan juga ada komodonya atau dibikin spesial kuota misalnya bisa saja 800 ribu setahun supaya tidak merusak sehingga semua (pemeliharaan) ini bisa dijalankan,” kata Sofyan Wanandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Wakil Presiden telah membentuk tim khusus untuk meneliti kondisi Pulau Komodo dan permasalahannya, serta mencari solusi terbaik untuk wisatawan, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Tim yang dikoordinasi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar itu juga meliputi Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Sekarang ada tim di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Siti Nurbaya, dan saya harapkan ini bisa selesai secepatnya. Sehingga setelah itu kita akan mengumumkan apa policy terbaik yang dilakukan Bapak Wapres,” jelas Sofyan.

Wakil Presiden dijadwalkan meninjau Taman Nasional Pulau Komodo pada Maret, sekaligus memutuskan kebijakan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang meliputi Pulau Komodo.

Pada Senin, Wakil Presiden menerima kunjungan Anggota DPD Perwakilan NTT Adrianus Garu, yang menyampaikan keresahan warga berkenaan dengan rencana penutupan Pulau Komodo oleh pemerintah daerah setempat.

Adrianus mengatakan sebagian besar warga sekitar Labuan Bajo menggantungkan hidup pada pariwisata di Pulau Komodo. Penutupan taman nasional tersebut akan mengganggu perekonomian mereka.

“Penutupan itu kan bertahap, untuk pengembangan dan perbaikan sarana, kami dukung yang begitu. Tetapi harus ada solusi juga, sudah ada homestay-nya, yang jelas masyarakat di sana utang ke bank, utang ke koperasi, bagaimana ini solusi dari pemerintah,” kata Adrianus di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Masalah terkait Pulau Komodo bergulir sejak November 2018, ketika Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan ingin ambil bagian dalam pengelolaan taman nasional tersebut.

Viktor selanjutnya mengemukakan wacana untuk menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo menjadi 500 dolar AS untuk turis mancanegara dan 100 dolar AS untuk wisatawan domestik. Dia juga memunculkan rencana penutupan sementara taman nasional selama satu tahun untuk pemeliharaan komodo, yang menurut dia semakin hari kondisinya semakin kurus karena kurang makan.

“Sebenarnya semua di tangan pusat, konservasi itu bukan oleh pemda walaupun tentu pemda harus diberikan kesempatan juga untuk menikmati hasil daripada pariwisata itu,” ujar Sofyan.

Baca juga:
Temui Wapres, Anggota DPD Minta Solusi Jika Pulau Komodo Ditutup
KLHK akan bentuk tim terpadu mengkaji penutupan sementara Pulau Komodo

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Enam orangutan dilepasliarkan di TN Bukit Baka Bukit Raya-Kalbar

Keenam orangutan yang kami lepasliarkan itu semuanya merupakan orangutan hasil rehabilitasi, termasuk sepasang induk dan anak orangutan bernama Maily dan Osin

Pontianak, (ANTARA News) – IAR Indonesia bersama BKSDA Kalimantan Barat kembali melepasliarkan enam orangutan di kawasan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) di Kabupaten Sintang.

“Keenam orangutan yang kami lepasliarkan itu semuanya merupakan orangutan hasil rehabilitasi, termasuk sepasang induk dan anak orangutan bernama Maily dan Osin. Untuk pertama kalinya, induk anak orangutan hasil rehabilitasi dilepaskan di kawasan ini, bersama keempat orangutan bernama Lady, Obi, Muria dan Zoya,” kata Direktur Program IAR Indonesia, Karmele L Sanchez di Ketapang, Minggu.

Dipilihnya Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya tempat pelepasliaran orangutan karena hutannya yang masih alami dan bagus.

Survei dari tim IAR Indonesia juga menunjukkan jumlah pohon pakan orangutan yang berlimpah, selain itu statusnya sebagai kawasan taman nasional akan lebih mampu menjaga orangutan ini dan habitatnya sebagai kawasan konservasi.

Dari kajian yang pernah dilakukan juga oleh tim ahli dari YIARI, di lokasi TNBBBR Resort Mentatai yang menjadi lokasi pelepasliaran orangutan, tidak ditemukan keberadaan orangutan dan dinyatakan orangutan wilayah ini telah punah dalam 20-30 tahun terakhir.

“Oleh karena itu upaya untuk pelepasan orangutan sangat penting sekali. Sampai saat ini IAR Indonesia telah melepasakan 36 orangutan sejak tahun 2016,” katanya.

Ia menambahkan, IAR Indonesia menerjunkan tim monitoring untuk melakukan pemantauan perilaku dan proses adaptasi orangutan ini di lingkungan barunya.

Tim monitoring yang terdiri atas warga desa penyangga kawasan TNBBBR ini akan mencatat perilaku orangutan setiap dua menit dari orangutan bangun sampai tidur lagi setiap harinya. Proses pemantauan ini berlangsung selama 1-2 tahun untuk memastikan orangutan yang dilepaskan bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Ia menambahkan, proses rehabilitasi merupakan proses panjang yang memakan waktu, tenaga dan upaya yang tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar dalam proses rehabilitasi adalah tidak adanya buku panduan yang pasti bagaimana merehabilitasi orangutan dan mengembalikan perilaku serta kemampuan alaminya untuk hidup bertahan di hutan.

“Dalam pelepasan kali ini kami melakukan satu terobosan untuk melepasliarkan bayi orangutan dengan induk asuhnya. Zoya dan Muria saling belajar bagaimana bertahan hidup di alam. Zoya yang tidak pernah dipelihara oleh manusia menunjukan perilaku alami yang bisa dipelajari Muria, dan Muria yang protektif selalu melindungi Zoya dari berbagai ancaman yang ada di alam. Melihat kemajuan keduanya yang pesat, kami tidak ragu untuk menjadikannya sebagai kandidat pelepasliaran,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), Hernowo menyatakan, kegiatan pelepasliaran enam orangutan hasil rehabilitasi ini, merupakan salah satu program kerja sama TNBBBR dengan YIARI yang telah disepakati dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan termasuk dalam tahap pertama pelepasliaran orangutan tahun 2019.

Rencananya akan ada tiga tahapan pelepasliaran orangutan selama tahun 2019. Orangutan hasil rehabilitasi ini setelah dilepasliarkan akan dimonitoring, di mana kegiatan monitoring akan dilakukan mulai dari orangutan bangun tidur sampai tidur lagi di sarang, katanya.

“Indikator pencapaian dari dilakukannya kegiatan pelepasliaran dan monitoring orangutan pasca pelepasliaran ini adalah orangutan yang dilepasliarkan di TNBBBR dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan baik di habitatnya serta meningkatnya jumlah populasi dan terjaminnya keberlangsungan hidup orangutan di alam,” ujarnya.

Kepala BKSDA Kalbar, Sadtata Noor mengatakan, upaya konservasi satwa liar dari waktu ke waktu menghadapi tantangan yang semakin besar, namun, kerja konservasi tidak boleh berhenti.

“Pelepasliaran orangutan kali ini merupakan salah satu pertarungan yang harus terus dilakukan dan harus dimenangkan. Terima kasih dan apresiasi untuk para mitra, khususnya IAR Indonesia, yang telah memberikan kontribusinya dalam mendukung tugas-tugas BKSDA Kalbar dalam mengemban amanah di bidang konservasi tanaman dan satwa liar di Kalbar,” katanya.

Baca juga: Populasi Orangutan di Kalbar Berkurang Separuh

Baca juga: 90 persen orangutan berada di luar hutan lindung

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mencegah penyu dari ancaman kepunahan

Penyu baru mulai bertelur pada usia 30-50 tahun

Mataram  (ANTARA News) – Penangkapan satwa dilindungi khususnya penyu hingga kini masih terjadi, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian juga perburuan dan perdagangan telur penyu juga relatif sulit dikendalikan.

Kondisi ini akan mengancam populasi berbagai jenis penyu termasuk penyu hijau (Chelonia Mydas) yang banyak hidup di NTB. Perburuan telur penyu dan penangkapan secara ilegal menjadi ancaman serius bagi satwa dilindungi itu.

Penangkapan dan perdagangan penyu secara liar ini hingga kini masih terjadi. Ini terbukti pada 1 Juli 2018 Polresta Kota Bima yang berkoordinasi dengan Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Bima Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) NTB menangkap dua tersangka karena diduga memperdagangkan dan memiliki hewan dilindungi.

Barang Bukti yang diamankan adalah daging penyu segar sebanyak 13 boks seberat 800 kilogram, cangkang punggung penyu, cangkang dada penyu, dan sisik cangkang penyu sebanyak 14 kantong plastik.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena ketika makin banyak penyu dibantai untuk komoditas perdagangan, ekosistem laut terganggu mengingat penyu termasuk rantai puncak makanan di padang lamun.

Jumlahnya yang makin sedikit membuat semua jenis penyu dilindungi karena terancam punah.

Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mencegah satwa langka itu dari ancaman kepunahan, antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa dilindungi itu dengan menghentikan penangkapan penyu secara ilegal dan mencegah perburuan telur penyu.

Selan itu melakukan penangkaran atau koservasi penyu untuk selanjutnya hasil penangkaran dilepasliarkan ke habitatnya. Dengan cara ini diharapkan dapat menghindarkan penyu dari ancaman kepunahan.

Balai KSDA NTB bersama dengan “Kerabat Penyu Lombok”, masyarakat setempat, dan wisatawan melepasliarkan sejumlah tukik jenis Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Pantai Kuranji, Lombok Barat.

Kerabat Penyu Lombok merupakan komunitas binaan BKSDA NTB yang terdiri dari masyarakat setempat yang secara sukarela bersedia berkontribusi dalam usaha konservasi penyu di Kuranji sebagai salah satu Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Penyu di NTB.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA NTB, Lugi Hartanto mengapresiasi komitmen Komunitas Kerabat Penyu Lombok yang terus dipertahankan dalam kegiatan pelestarian penyu.

Sentra konservasi

Lugi menilai organisasi ini merupakan sentra konservasi penyu di luar kawasan konservasi. Aktivitas ini sungguh mulia karena telah berkontribusi pada lingkungan dan juga Negara.

Menurut dia, kalau dulu masih sangat sering menemukan telur penyu beredar di pasar, sekarang sudah mulai jarang.

Ini menunjukkan bahwa keberadaan komunitas ini mampu mengedukasi masyarakat sekitar terkait satwa dilindungi, khususnya penyu.

Sementara itu, Kerabat Penyu Lombok ini merupakan komunitas masyarakat yang non-profit. Hal inilah yang menjadi salah satu keluhan dari anggota komunitas dan masyarakat setempat yang memang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah.

Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini jelas tidak dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian.

Penyu merupakan satwa dilindungi dan diatur dalam perundangan dan peraturan pemerintah yaitu UU No.5/1990 dan PP No.7/1999. Oleh karenanya, segala bentuk perdagangan dari setiap bagian dari Penyu, termasuk telurnya tidak diperkenankan.

Sebagai solusi, BKSDA NTB telah mengupayakan sistem insentif terhadap kegiatan patroli yang dilakukan oleh komunitas ini, sebagai bentuk apresiasi dalam usaha pelestarian penyu di luar kawasan konservasi.

Dalam konsevasi penyu itu BKSDA NTB tidak memaksakan harus menemukan telur berapa banyak setiap patroli, karena apresiasinya bukan pada jumlah telurnya melainkan terhadap jerih payah pelestarian penyu yang telah dilakukan komunitas.

Kepedulian pihak swasta dalam mencegah kepunahan penyu itu setidaknya dibuktikan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dengan menggandeng masyarakat untuk mencoba melakukan konservasi penyu. Selain melakukan penangkaran, mereka juga membentuk kelompok peduli penyu.

Pada 12 Januari 2019 karyawan Amman Mineral Nusa Tenggara ( (Amman Mineral) melakukan pelepasan ratusan tukik penyu hijau (Chelonia Mydas) di Pantai Tropical Sekongkang, Sumbawa Barat.

Kegiatan ini merupakan salah satu inisiatif perusahaan dalam upaya melestarikan hewan langka yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyakarat setempat.

Sejak 2005, lebih dari 47.400 ekor tukik telah dilepasliarkan ke habitat aslinya.

Daya tahan tukik yang dilepas ini tergantung cuaca dan kelihaian tukik menghindari predator laut. Biasanya dari ribuan tukik yang dilepas hanya beberapa persen yang diperkirakan hidup.

Ini biasanya ditandai dengan munculnya beberapa penyu dewasa di lepas pantai beberapa waktu kemudian. Artinya tukik-tukik itu telah melewati masa-masa sulit di awal pelepasannya.

Penyu termasuk jenis makhluk hidup yang perkembangan hidupnya lambat. Penyu baru mulai bertelur pada usia 30-50 tahun, dengan demikian untuk mencapai usia bertelur, penyu harus melewati masa sangat panjang dan menghadapi banyak sekali risiko kematian.

Jika tidak diupayakan kelestariannya, maka penyu akan terancam punah dari muka bumi ini.

Persoalan yang dihadapi selama ini masyarakat masih gemar memburu telur maupun penyunya untuk dikonsumsi. Karenanya PT Amman Mineral menggandeng masyarakat untuk mencoba melakukan konservasi penyu.

Selain melakukan penangkaran dengan membentuk kelompok peduli penyu, perusahaan tambang raksasa ini juga terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menyisihkan sebagian telur penyu agar dapat ditetaskan menjadi tukik, tidak harus dikonsumsi semuanya.

Seiring perjalan waktu, masyarakat mulai sadar dan ikut berperan dalam melestarikan penyu tersebut. Sejatinya ini memberikan harapan upaya mencegah penyu dari ancaman kepunahan akan membawa hasil.

Baca juga: 31 penyu raksasa bertelur di Raja Ampat
Baca juga: Pejuang penyu di pesisir Sumatera
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kawanan gajah kembali rusak perkebunan warga Lampung Barat

Bandarlampung (ANTARA News) – Kawanan gajah liar kembali masuk ke perkebunan serta merusak puluhan hektare tanaman di sawah yang berada di Pekon (Desa) Roworejo, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

“Iya tadi sore kawanan gajah kembali masuk dan merusak lahan perkebunan dan pertanian milik warga termasuk sawah,” ujar Eko, seorang warga saat dihubungi dari Bandarlampung, Sabtu.

Menurutnya, kawanan gajah sudah hampir dua pekan menginap di lahan perkebunan dan pertanian milik warga di Pekon Roworejo, Kecamatan Suoh, Lampung Barat.

Dia menerangkan, para pemilik lahan perkebunan dan pertanian hanya dapat melihat dari jarak terdekat sekitar 50 meter saja.

“Kami  belum berani mendekat, karena tidak mau mengambil risiko,” katanya.

Eko menjelaskan, puluhan kawan gajah ini sudah hampir satu bulan menginap di dekat permukiman warga dan sampai saat ini kawanan gajah tersebut berpindah dari pekon satu ke pekon lainnya.

“Bila diusir dari pekon Roworejo maka akan berpindah ke pekon lainnya. Karena hutan ini dikelilingi oleh rumah penduduk,” ungkapnya.

Eko mengharapkan, kepada pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Kehutanan Lampung untuk bisa mencarikan solusisi agar kawanan gajah ini bisa keluar dari permukiman warga.

Baca juga: Taman Satwa Surakarta cari pengganti gajah jantan
Baca juga: Gajah liar serang gajah jinak di Bener Meriah

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taman Satwa Surakarta cari pengganti gajah jantan

 Solo  (ANTARA News) – Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) Surakarta, Jawa Tengah mencari pengganti gajah jantan yang beberapa waktu lalu mati karena usia tua.

“Kami sudah menghubungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan beberapa lembaga konservasi lain,” kata Direktur Utama Perumda TSTJ Bimo Wahyu Widodo Dasir Santoso di Solo, Sabtu.

Ia mengatakan dengan matinya gajah bernama Jati yang berumur 55 tahun tersebut, saat ini koleksi gajah di TSTJ tersisa dua ekor dengan jenis kelamin betina.

“Yang satu pasangan Jati bernama Dian dengan umur 50 tahun, satu lagi namanya Manohara anak mereka berumur 10 tahun,” katanya.

Ia mengatakan,  untuk mendatangkan gajah yang baru pihaknya akan menggunakan prosedur pertukaran satwa namun dengan tetap melalui izin dari BKSDA.

“Misalnya kami harus bertukar dengan (Kebun Binatang) Gembira Loka, nanti kami mengajukan izin ke BKSDA Jawa Tengah dan Gembira Loka juga mengajukan izin ke BKSDA DIY,” katanya.

Selanjutnya, dikatakannya, masing-masing BKSDA akan mengirimkan surat ke Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ia mengatakan jika kementerian menyetujui maka pertukaran baru dapat dilakukan. 

“Kalau kami bisa mendatangkan pejantan dari luar, dia bisa dipasangkan dengan Dian maupun Monahara. Kalau Jati malah tidak bisa dipasangkan dengan anaknya,” katanya.

 Jati didatangkan ke TSTJ dari Way Kambas Lampung pada bulan Juni 1984 di usia 20 tahun. Jati  merupakan hasil tangkapan dari alam liar.

Baca juga: Gajah liar rusak tanaman perkebunan di Aceh Utara
Baca juga: Tujuh gajah liar dihalau kembali ke hutan

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taman Nasional Komodo yang sedang jadi perbincangan

Kupang (ANTARA News) – Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam beberapa bulan terakhir ini terus menjadi perbincangan publik.

Perbincangan mengenai TNK ini, dimulai November 2018, sejak Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mewacanakan untuk ambil bagian dalam pengelolaan TNK yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dengab rencana menaikkan tarif masuk TNK bagi wisatawan mancanegara hingga 500 dolar dan 100 dolar untuk wisatawan domestik, hingga rencana penutupan kawasan itu.

Para petinggi di negeri ini pun mulai angkat bicara, setelah Gubernur NTT mengeluarkan pernyataan soal rencana penutupan kawasan Taman Nasional Komodo selama satu tahun untuk kepentingan konservasi. Tak hanya pelaku wisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pariwisata yang angkat bicara, tetapi juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Jangan lupa, dikunjungi dan tidak dikunjungi (rusa) perlu makan. Jadi, memang bisa saja, ini benar perlu makan rusa, kambing itu. Pertanyaannya, apa perlu dikembangbiakkan di situ atau dibawa ke tempat lain dulu baru ke situ?” ujar Wapres Jusuf Kalla.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengungkapkan rencananya menutup sementara TNK meningkatkan jumlah populasi rusa yang menjadi makanan utama komodo. Postur komodo yang kian mengecil juga menjadi alasan Laiskodat merencanakan penutupan itu.

Selain itu, pemerintahannya akan menata Taman Nasional tersebut supaya habitat komodo menjadi lebih berkembang. “Tapi pandangan ibu Menteri Lingkungan Hidup, secara pribadi beliau sangat setuju karena kita ingin agar ada revitalisasi Pulau Komodo,” kata Laiskodat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sebagai pihak yang memegang otoritas pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo saat ini sedang mempelajari wacana yang sedang dimainkan oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat itu.

Wajar jika destinasi wisata itu menjadi bahan perbincangan petinggi negeri ini karena Kawasan Taman Nasional Komodo yang dihuni biawak raksasa komodo itu, ibarat magnet yang selalu menarik wisatawan berkunjung ke kawasan itu.

Kawasan TNK merupakan salah satu dari lima taman nasional tertua di Indonesia, dengan luas 173.300 hektare yang terdiri dari 132.572 ha kawasan perairan dan 40.728 ha kawasan daratan.

Tahun 1977, TNK ditetapkan UNESCO sebagai kawasan Cagar Biosfer (Man and Biosphere Programme – UNESCO), sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage Center – UNESCO) pada 1991.

TNK juga sebagai New 7 Wonders of Nature oleh New 7 Wonders Foundation pada tahun 2012.

Tahun 2008 area TN Komodo juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, dan pada 2011 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Selain komodo sebagai salah satu daya tarik pengunjung yang sebagian besar merupakan wisatawan mancanegara, saat ini terdapat 42 dive and snorkeling spot yang juga menjadi daya tarik kunjungan.

Tren jumlah pengunjung ke kawasan wisata itu pun terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama sejak kawasan itu ditetapkan sebagai New 7 Wonders of Natura pada tahun 2012.

Pada 2014, jumlah kunjungan wisatawan tercatat 80.626 ribu, tahun 2015 menjadi 95.410, tahun 2016 naik menjadi 107.711, tahun 2017 naik lagi menjadi 125.069 dan tahun 2018 tercatat 159.217.

Dengan tiket masuk wisatawan mancanegara sebesar Rp150.000, dan wisatawan nusantara hanya Rp5.000, berdasarkan PP. 12 tahun 2014 tentang Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Data Kementerian KLHK menunjukkan, penerimaan pungutan yang disetor oleh Balai TN Komodo kepada kas negara terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2014 Balai Taman Nasional Komodo menyetor pungutan untuk kas negara sebesar Rp5,4 miliar, tahun 2015 melonjak Rp19,20 miliar, tahun 2016 naik Rp22,80 miliar, tahun 2017 sebesar Rp29,10 miliar, dan tahun 2018 mencapai Rp33,16 miliar.

Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Djati Witjaksono Hadi mengatakan, meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke TN Komodo telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat dan wilayah di sekitarnya.

Rantai ekonomi berdampak pada penghidupan masyarakat pelaku wisata antara lain tour operator yang mengoperasikan 157 kapal wisata, keterlibatan 94 guide dari masyarakat lokal, tingkat hunian 1.136 kamar hotel, lahirnya empat hotel berbintang.

Rantai ekonomi tersebut berpengaruh pada penghidupan 4.556 jiwa masyarakat yang tersebar di Desa Komodo (1.725 jiwa), Desa Papagaran (1.252 jiwa), dan Desa Pasir Panjang (1.579 jiwa).

Khusus masyarakat dari Desa Komodo, kata dia, sebagian besar terlibat dalam kegiatan wisata.

Pertimbangan ilmiah

Menurut dia, penutupan suatu taman nasional dimungkinkan dengan pertimbangan ilmiah atau atas kondisi khusus, misalnya terjadi erupsi gunung berapi, kondisi cuaca ekstrim sehingga pendakian ditutup sementara seperti di TN Gunung Rinjani, TN Gunung Merapi, TN Bromo Tengger Semeru.

Selain adanya kerusakan habitat atau gangguan terhadap satwa liar yang dilindungi akibat dari aktivitas pengunjung, bencana alam, dan mewabahnya hama dan penyakit seperti di TN Way Kambas.

Penutupan kawasan taman nasional menjadi kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan monitoring Balai TN Komodo dan Komodo Survival Programme, pada tahun 2017, jumlah populasi komodo sebanyak 2.762 individu, yang tersebar di Pulau Rinca (1.410), Pulau Komodo (1.226), Pulau Padar (2), Pulau Gili Motang (54), Pulau Nusa Kode (70). 

Sedangkan populasi rusa adalah sebanyak 3.900 individu, dan kerbau sebanyak 200 individu. 

Pada tahun 2018, ditemukan satu individu komodo mati secara alamiah karena usia. 

Ancaman terhadap komodo adalah masih ditemukannya perburuan rusa, yang pada umumnya dilakukan oleh oknum masyarakat Kabupaten Bima. 

Kejadian perburuan rusa pada tahun 2018 telah ditangani secara hukum oleh pihak Polres Bima. 

Program breeding rusa telah dibangun di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dalam rangka untuk mengurangi tingkat perburuan rusa di TN Komodo.*

Baca juga: Pertumbuhan ekonomi daerah NTT signifikan dengan kehadiran TN Komodo

Baca juga: Penutupan taman nasional dimungkinkan atas pertimbangan ilmiah

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harimau sumatera di Taman Rimba Jambi terkena radang sendi

Jambi (ANTARA News) – Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang menjadi koleksi Kebun Binatang Taman Rimba Jambi berjalan pincang karena menderita radang sendi atau arthritis di bagian kaki kanan belakangnya.

Berdasarkan pantauan Antara dari luar kandang display di Jambi, Sabtu, harimau sumatera bernama Uni itu tampak lebih banyak duduk dan terbaring di bawah pohon bambu.

Bahkan Uni hanya sesekali berjalan sebentar. Saat berjalan, sangat jelas terlihat bagian kaki kanan belakangnya pincang, sehingga satwa dilindungi inipun lebih kerap berbaring dan enggan berdiri.

Menurut dokter hewan di Taman Rimba Jambi Tarmizi, sebelumnya Uni diketahui memang dalam kondisi sakit radang sendi.

“Harimau bernama Uni itu sedang sakit, namun sebenarnya sudah mulai sembuh, sudah bisa naik ke ‘tempat tidurnya’,” kata Tarmizi, dokter hewan yang menangani Uni.

Uni merupakan satu-satunya harimau sumatera betina dewasa yang masih tersisa di kebun binatang itu, setelah beberapa waktu lalu seekor harimau sumatera berjenis kelamin betina lainnya mati karena sakit.

Uni kini hanya sendiri di kandangnya karena, setelah anaknya bernama Ayu mati akibat menderita paru-paru basah.

Baca juga: Pembunuh tiga harimau sumatera dituntut 4,5 tahun penjara

Baca juga: Bangkai harimau Sumatera Taman Rimba Jambi dibakar

Baca juga: Sepasang Harimau Sumatera lahir di TMSBK Bukittinggi
 

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketika “Poe Meurah” tak lagi bersahabat dengan manusia

Banda Aceh (ANTARA News) – Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang di kalangan masyarakat Aceh lebih familier disebut “Poe Meurah”, 10 tahun terakhir tidak lagi bersahabat dengan manusia karena perambahan hutan lindung menjadi areal perkebunan.

Jalur “Poe Meurah” di hutan lindung provinsi paling ujung barat Indonesia itu, terjadi perambahan dan pengalihan fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sangat tinggi setelah perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau Nota Kesepahaman Helsingki 15 Agustus 2005.

Sekitar 10 tahun yang lalu, media masa pun terlihat sepi dari pemberitaan konflik satwa berbelalai itu karena masyarakat takut naik gunung untuk membuka kebun. Tidak terpikirkan oleh warga naik gunung untuk memburu “Poe Meurah” dan mengambil belalainya untuk diperjualbelikan di pasar gelap.

Konflik satwa dilindungi itu tentu sangat merugikan masyarakat petani. Pasalnya, ratusan hektare lahan perkebunan warga menjadi amukan satwa bertubuh besar tersebut.

Kondisi sekarang berbanding terbalik jika dibandingkan dengan masa Kerajaan Aceh. Kala itu, warga provinsi paling barat Sumatera hidup berdampingan dengan satwa yang dilindungi tersebut.

Bahkan, pada abad 16 hingga 17, yakni masa kejayaan Kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, gajah menjadi kendaraan bagi pasukan perang.

Pada masa itu, “Poe Meurah” menjadi kendaraan bagi pasukan perang Kerajaan Aceh untuk mempertahankan tanah “Bumi Serambi Mekah” dari serangan serdadu Hindia Belanda.

Hari berganti bulan dan tahun, konflik atau gangguan gajah dan manusia tidak dapat dibendung.

Sejak lima tahun terakhir, konflik satwa dilindungi dan manusia sering terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Tenggara dan Aceh Barat, hingga Aceh Selatan.

“Konflik gajah di Aceh tidak akan pernah berakhir sampai gajah habis, karena hutan lindung terus beralih fungsi menjadi proyek energi, pertambangan, dan perkebunan,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh M. Nur.

Populasi gajah sumatera sudah berubah karena pengalihan fungsi hutang lindung sangat tinggi di “Bumi Serahmi Mekah”, sedangkan jalur satwa yang dilindungi itu pun beralih fungsi menjadi wilayah pertambangan serta perkebunan.

“Gajah itu turun dari habitatnya untuk mencari makan. Pada prinsipnya gajah tidak akan berkonflik dengan manusia jika habitatnya dilindungi,” ucapnya.

Konflik gajah sumatera itu juga disebabkan dua faktor, yakni pemburuan gading dan pengalihan fungsi hutan lindung menyebabkan satwa dilindungi itu turun ke areal perkebunan hingga pemukiman penduduk.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat konflik gajah dan manusia di provinsi paling barat Sumatera pada 2015 ada 537 kasus, 2016 ada 203 kasus, 2017 ada 103 kasus, dan pada 2018 ada 73 kasus.

Pada awal 2019 konflik gajah pun kembali terjadi dengan masyarakat. Gajah sumatera itu merusak belasan hektare kebun warga di Kabupaten Bener Meriah, Pidie, Aceh Barat, hingga Aceh Utara.

Pegiat World Wide Fund (WWF) Aceh Azhari sebelumnya menyatakan populasi gajah sumatera di hutan Aceh secara keseluruhan masih tergolong signifikan.

Keseluruhan di hutan Aceh mungkin ada sekitar 500 ekor gajah sumatera, tersebar di hutan Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Barat, dan Aceh Selatan dan sekitarntya.

Jadi Pertambangan

Walhi Aceh juga mencatat sepanjang 2018 seluas 6.000 hektare kawasan hutan lindung menjadi area pertambangan ilegal di Provinsi Aceh, tersebar di enam kabupaten/kota, yaitu Pidie, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Besar.

Sepanjang 2018, pihaknya juga menemukan 32 titik penebangan liar yang tersebar di 17 kabupaten/kota dengan jumlah kayu sekitar 70.186 ton, sedangkan perkiraan luas kawasan hutan lindung yang rusak mencapai 175 hektare.

Hasil investigasi Walhi Aceh dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) investasi di provinsi paling barat Sumatera itu, pada tahun yang sama mencapai 943 hektare dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan.

Sektor perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan bagian dari solusi konflik kehutanan dan krisis ruang kelola bagi masyarakat, belum menjadi program prioritas Pemerintah Aceh hingga akhir 2018.

“Provinsi Aceh hanya mampu memfasiltasi sekitar 42 ribu hektare atau 9,4 persen dari target 400 ribu hektare yang dibantu masyarakat sipil,” sebut dia.

Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Haka) sebelumnya telah menyerukan penyelamatkan terhadap Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) karena terdapat sekitar empat juta jiwa penduduk di Aceh yang tinggal di kawasan tersebut.

“Ekosistem Leuser merupakan kawasan strategis nasional akibat fungsi lingkungan KEL itu sendiri sangat penting menjaga ketersediaan air, udara bersih, dan mitigasi bencana alam, seperti erosi, penanggulangan hama, dan penyerapan karbon,” ujar Ketua Yayasan Haka, Farwiza Farhan.

Dewasa ini, perusakan terhadap KEL terus terjadi dengan berbagai alasan, seperti pembukaan lahan perkebunan, pembangunan industri, dan pembukaan jalan yang mengakibatkan terancamnya kehidupan berbagai spesies dan satwa dilindungi.

Haka mencatat kerusakan dan penebangan hutan lindung di Aceh pada 2018 seluas 15.071 hektare.

Angka ini menurun dibandingkan dengan pada 2017 yang mencapai 17.820 hektare.

Luas KEL mencapai 2,6 juta hektare, terletak di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Namun, sebagian besar kawasan ini masuk wilayah Aceh mencapai 2,25 juta hektare, tersebar di 13 kabupaten/kota, sedangkan sisanya 384.000 hektare di Sumatera Utara.

Tak Terhitung

Seorang petani di Gampong Negeri Antara, Kecamatan Pinte Rime Gayo, Bener Meriah, Ismail, mengaku jumlah lahan perkebunan warga setempat yang dirusak gajah sumatera tidak sanggup dihitung lagi.

Pemerintah daerah setempat diharapkan serius menangani konflik gajah dan manusia tersebut.

“Di sini tidak sanggup lagi kami hitung berapa luas kebun yang dirusak oleh gajah. Taksirannya ratusan hektare kebun warga telah dirusak oleh gajah,” katanya.

Pada Minggu (10/2) sebanyak 32 ekor gajah liar sumatera selama sepekan berkeliaran di areal perkebunan warga dan merusak belasan hektare kebun di Gampong Negeri Antara.

Kawanan gajah liar sumatera itu merusak belasan hektare lahan pertanian warga, meliputi durian, pinang, pisang, dan tanaman palawija.

“Konflik gajah sudah berulang kali terjadi dan warga mulai takut ke kebun karena gajah liar itu juga merusak gubuk di kebun. Kami sangat berharap pemerintah serius menangani konflik gajah ini,” katanya.

Kepala Conservation Response Unit (CRU) Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Syahrul Rizal mengusulkan kepada petani untuk menggalakkan tanaman yang tidak disukai gajah, berupa tanaman alternatif, seperti kopi, lemon, cabai, dan serai.

Conservation Response Unit DAS Peusangan membawahi tiga wilayah, yakni Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Bireuen.

Untuk mencengah terjadinya konflik gajah dan manusia, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengaku telah membangun “barrier” atau penghalang di wilayah Pinte Rime Gayo.

“Di wilayah hutan Bener Meriah hasil perhitungan kami ada sekitar 42 ekor gajah liar dan minggu lalu sekitar 32 ekor gajah turun ke kebun warga dan merusak belasan hektare kebun,” kata Camat Pintu Rime Gayo, Sanusi.

Sejak empat tahun terakhir, ratusan hektare lahan produktif masyarakat setempat dirusak gajah liar sumatera sehingga petani pun gagal panen.

Pembangunan penghalang itu bisa menghalau gajah masuk areal perkebunan dan pemukiman warga, serta meminimalisasi konflik gajah dan manusia.*

Baca juga: Gajah liar rusak tanaman perkebunan di Aceh Utara

Baca juga: Walhi: gangguan gajah di Aceh akan berlanjut tanpa penghentian alih fungsi hutan

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perangkap buaya dipasang di Sungai Seranggas hingga pekan depan

Sampit (ANTARA News) – Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah memasang perangkap buaya di Sungai Seranggas, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai pekan depan untuk menjaring satwa yang menimbulkan keresahan warga tersebut.

“Sampai hari ini belum ada yang masuk perangkap lagi. Umpannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu bebek,” kata Komandan Pos Jaga BKSDA Sampit Muriansyah di Sampit, Sabtu.

“Perangkap itu rencana kami pasang sampai Kamis pekan depan. Itu terus kami pantau dan evaluasi tempat maupun umpan yang dipasang,” ia menambahkan.

Dia mengimbau warga selalu waspada saat beraktivitas di kawasan Sungai Mentaya dan anak sungainya, termasuk Sungai Seranggas, karena populasi buaya di sana diperkirakan masih banyak.

Pada Jumat (1/2) seorang warga Dusun Seranggas, Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, diterkam buaya saat mandi di sungai sehingga tangan kirinya putus.

Perangkap buaya pun kemudian dipasang di Sungai Seranggas untuk menjaring buaya penyerang warga tersebut, dan sepekan kemudian satu buaya masuk ke perangkap. Buaya itu kemudian dilepaskan ke Taman Wisata Bukit Tangkiling Palangka Raya.

BKSDA kembali memasang perangkap besi tersebut dengan harapan bisa menangkap buaya lainnya karena warga sekitar menyatakan sering melihat buaya muncul di sungai itu dan merasa was-was.

Baca juga:
Tangan nelayan putus diterkam buaya

BKSDA Kalteng pasang perangkap buaya pemangsa di Sungai Seranggas
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perangkap buaya dipasang di Sungai Beranggas hingga pekan depan

Sampit (ANTARA News) – Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah memasang perangkap buaya di Sungai Seranggas, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai pekan depan untuk menjaring satwa yang menimbulkan keresahan warga tersebut.

“Sampai hari ini belum ada yang masuk perangkap lagi. Umpannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu bebek,” kata Komandan Pos Jaga BKSDA Sampit Muriansyah di Sampit, Sabtu.

“Perangkap itu rencana kami pasang sampai Kamis pekan depan. Itu terus kami pantau dan evaluasi tempat maupun umpan yang dipasang,” ia menambahkan.

Dia mengimbau warga selalu waspada saat beraktivitas di kawasan Sungai Mentaya dan anak sungainya, termasuk Sungai Seranggas, karena populasi buaya di sana diperkirakan masih banyak.

Pada Jumat (1/2) seorang warga Dusun Seranggas, Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, diterkam buaya saat mandi di sungai sehingga tangan kirinya putus.

Perangkap buaya pun kemudian dipasang di Sungai Seranggas untuk menjaring buaya penyerang warga tersebut, dan sepekan kemudian satu buaya masuk ke perangkap. Buaya itu kemudian dilepaskan ke Taman Wisata Bukit Tangkiling Palangka Raya.

BKSDA kembali memasang perangkap besi tersebut dengan harapan bisa menangkap buaya lainnya karena warga sekitar menyatakan sering melihat buaya muncul di sungai itu dan merasa was-was.

Baca juga:
Tangan nelayan putus diterkam buaya

BKSDA Kalteng pasang perangkap buaya pemangsa di Sungai Seranggas
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WWF apresiasi tuntutan 4,5 tahun penjara bagi pembunuh harimau

Harapannya putusan nantinya bisa lebih tinggi, atau sama dengan tuntutan,

Pekanbaru (ANTARA News) – Organisasi perlindungan satwa World Wildlife Fund (WWF) menilai tuntutan 4,5 tahun penjara terhadap terdakwa pembunuh tiga harimau sumatera di Provinsi Riau merupakan yang tertinggi sejauh ini. 

“Dari kasus-kasus sebelumnya, ini termasuk yang tinggi. Harapannya putusan nantinya bisa lebih tinggi, atau sama dengan tuntutan,” kata Humas WWF Program Riau, Syamsidar di Pekanbaru, Jumat. 

Syamsidar mengatakan hal itu terkait Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Falalini Halawa, terdakwa pembunuh tiga harimau Sumatera, dengan hukuman pidana 4,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Telukkuantan, Kuantan Singingi, pada 12 Februari lalu. 

Kasus serupa sebelumnya pada 2017, ketika tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap dua terdakwa anggota sindikat perdagangan kulit harimau di Pengadilan Negeri Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. JPU pada sidang itu menuntut dua terdakwa, yakni Muzainul Achyar dan Joko Sujarwanto, dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta. 

Vonis Majelis Hakim dalam sidang itu justru lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni empat tahun penjara dan denda Rp100 juta. 

Syamsidar mengatakan WWF mengapresiasi penegak hukum terkait yang memastikan proses berjalan sebagaimana mestinya. Karena yang terpenting semangat penegakan hukum terhadap kejahatan satwa dilindungi ini dapat terus ditingkatkan dan menjangkau pelaku utama dari kejahatan luar biasa tersebut. 

“Kami berharap putusan atas kasus ini dapat maksimal sehingga menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” ujarnya. 

Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Mochamad Fitri Adhy mengatakan terdakwa Falalini dalam kasus pembunuhan tiga harimau sumatera, bisa dibuktikan telah melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebabnya, terdakwa dinilai dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, dan menyimpan satwa yang dilindungi. 

Sebabnya, dalam pemeriksaan, terdakwa sudah mengetahui bahwa tempat dia memasang jerat adalah habitat harimau, dan masyarakat di sana sudah memperingatkan untuk tidak memasang jerat di sekitar hutan yang merupakan tempat perlintasan harimau. 

Namun, terdakwa mengacuhkan peringatan tersebut dan tetap memasang jerat-jerat dari ukuran kecil hingga besar yang terbuat dari kawat (sling) baja bekas rem motor. Alasannya adalah untuk menangkap babi dan landak yang kerap merusak kebun kelapa sawit. Namun, ukuran jerat tidak sesuai untuk menangkap hewan berukuran kecil.

Falalini Halawa merupakan pemasang jerat yang membunuh tiga harimau sumatera (panthera tigris sumatrae) di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi pada September 2018. Jerat kawat baja yang dipasangnya mencekik induk harimau sumatera liar hingga ikut membunuh dua janin di dalam perut harimau, yang tengah bunting besar itu.

Baca juga: Pembunuh tiga harimau sumatera dituntut 4,5 tahun penjara
Baca juga: Bangkai harimau Sumatera Taman Rimba Jambi dibakar
Baca juga: Harimau dan singa di Taman Rimba Jambi mati

 

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kisah kepedulian pedagang kain pada orangutan di Antang Kalang

Sampit, Kalimantan Tengah (ANTARA News) – Saat berdagang di Desa Tumbang Maya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, seorang penjual kain keliling bernama Suryani melihat anak orangutan kurus di satu rumah warga, yang mendapatkan anak orangutan betina itu dari hutan.

Dia merasa kasihan, dan ingin membawa anak orangutan itu pulang supaya bisa merawatnya. “Saya memang merasa sedih karena anak saya juga suka binatang,” katanya di Sampit, Jumat.

Namun warga pemilik anak orangutan berusia sekitar enam bulan itu semula tidak mengizinkan Suryani membawa pulang piarannya.

“Sampai di rumah, saya bercerita kepada suami tentang kejadian itu,” kata Suryani.

Suami Suryani kemudian menjelaskan bahwa orangutan merupakan satwa dilindungi dan tidak boleh dijadikan peliharaan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Suryani kembali ke Desa Tumbang Maya dan menyampaikan penjelasan yang dia dapat dari suaminya ke warga pemilik anak orangutan.

Suryani diizinkan membawa anak orangutan bernama Keri itu pada 9 Januari 2019, setelah berdiskusi dengan pemilik dan berjanji akan mengganti biaya perawatan anak orangutan. Keluarga Suryani merawat anak orangutan itu selama sekitar satu bulan sebelum menyerahkannya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Sampit.

“Saya menghubungi Polsek Antang Kalang dan dihubungkan dengan BKSDA,” katanya.

Bersama suami dan anaknya, Suryani kemudian membawa anak orangutan itu ke Sampit, menempuh perjalanan lima jam lebih untuk menyerahkan anak orangutan itu ke BKSDA Pos Jaga Sampit.

“Anak saya sempat meminta untuk merawat lebih lama sebelum diserahkan ke BKSDA,” kata Suryani, yang terlihat terharu saat berpisah dengan Keri.

Komandan Pos Jaga BKSDA Sampit Muriansyah berterima kasih kepada Suryani dan keluarganya. Dia salut Suryani rela jauh-jauh datang ke Sampit untuk menyerahkan satwa dilindungi tersebut.

“Anak orangutan ini akan kami bawa ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk direhabilitasi. Kondisi orangutan sehat, walaupun ada luka kecil di bagian kaki, tetapi sudah kering, dan badan terlihat kurus,” kata Muriansyah.

Dia menjelaskan bahwa induk orangutan biasanya tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian meski sedang berada di sarang. Orangutan, menurut dia, biasanya selalu membawa anaknya kemana pun pergi. Berdasarkan fakta itu, Muriansyah menduga induk orangutan bernama Keri itu mati.

Muriansyah juga mengingatkan warga bahwa menjadikan orangutan sebagai hewan piaraan termasuk perbuatan melanggar hukum.

“Warga yang memelihara, apalagi membunuh orangutan diancam sanksi hukum yang berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/1990 Pasal 21,siapa saja yang memelihara, memburu, memperjualbelikan dan menyelundupkan orangutan, owaowa, kukang, beruang dan satwa liar dilindungi lainnya, akan dikenakan hukuman penjara lima tahun dan denda Rp100 juta,” katanya.

Baca juga:
90 persen orangutan berada di luar hutan lindung
Orangutan Albino dilepasliarkan ke taman nasional

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gajah liar rusak tanaman perkebunan di Aceh Utara

Menurut informasi masyarakat, gangguan gajah tersebut terjadi sejak awal Januari 2019 hingga beberapa hari sesudahnya,

Lhokseumawe (ANTARA News) – Akibat gangguan sejumlah gajah liar, ribuan batang tanaman produktif rusak di pedalaman Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Kasi Perlindungan dan Pengembangan Tanaman Dinas Perkebunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (DPPKH) Aceh Utara,  Muslim, Jumat, menyebutkan, ribuan batang tanaman perkebunan seperti sawit, kelapa dan juga pinang dirusak oleh gajah.

Dia mengatakan, dari laporan masyarakat gangguan gajah tersebut terjadi di Dusun Krueng Baree, Gampong (desa) KM VIII, Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara.

“Menurut informasi masyarakat, gangguan gajah tersebut terjadi sejak awal Januari 2019 hingga beberapa hari sesudahnya. Lalu melaporkan kepada kita melalui pihak kecamatan tanaman dan luasan areal yang diganggu oleh gajah,” ujar Muslim.

Sebagaimana disebutkan dalam laporan masyarakat, bahwa jenis tanaman yang dominan diganggu gajah adalah sawit, kelapa dan pinang yang masih berusia muda.

Hal itu dikarenakan, selain mudah dijangkau oleh satwa tersebut juga jaringan tanaman masih segar. Sedangkan luasan areal gangguan gajah tersebut dilokasi dimaksud pada radius 137 Hektare.

Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, hingga saat ini pihaknya masih mendata jumlah kerusakan akibat gangguan gajah tersebut.

Baca juga: Walhi: gangguan gajah di Aceh akan berlanjut tanpa penghentian alih fungsi hutan
Baca juga: Gajah liar serang gajah jinak di Bener Meriah
Baca juga: Tujuh gajah liar dihalau kembali ke hutan

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA wilayah Madiun amankan empat kera ekor panjang

Madiun  (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Madiun mengamankan empat kera ekor panjang milik warga Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, karena dinilai meresahkan masyarakat desa setempat.

Kepala Resort 05 Madiun BKSDA Wilayah Madiun, Suparni, mengatakan empat kera ekor panjang tersebut terdiri dari sepasang kera jantan dan induk, dengan dua anaknya. Penangkapan empat kera ekor panjang itu berdasarkan laporan pemiliknya yang merupakan perangkat Desa Rejosari, Sri Lestari.

“Atas laporan tersebut, kami kemudian mendatangi lokasi dan mengevakuasi tiga dari empat kera tersebut pada Selasa (12/2),” ujar Suparni kepada wartawan, Kamis (14/2).

Tiga ekor kera yang berhasil ditangkap dan dievakuasi adalah satu induk dan dua ekor anaknya. Sedangkan satu ekor kera yang paling besar, yakni yang jantan, belum bisa dievakuasi karena keluar dari kandang.

Setelah kembali di kandangnya, petugas kemudian mengevakuasi kera jantan tersebut. Proses pemindahan dari kandang permanen ke kandang portable juga membutuhkan waktu cukup lama. Petugas harus ektra sabar menunggu kera tersebut masuk ke kandang yang telah disiapkan.

“Kemarin proses penangkapan sampai pukul 17.00 WIB. Itu karena keranya lari dan sulit menangkapnya. Harus menunggu mau masuk kandang dengan sendirinya,” kata dia.

Ia menjelaskan, kera ekor panjang bukan termasuk satwa yang dilindungi sehingga warga boleh memeliharanya. Setelah diambil dari pemiliknya, empat ekor kera itu nantinya akan dikirim ke BBKSDA Jawa Timur untuk dikarantina, sebelum nantinya akan dilepaskan.

Selain dikembalikan ke habitatnya yaitu di wilayah hutan Ngawi, BKSDA juga menawarkan kera terebut ke sejumlah lembaga konservasi seperti di Umbul Madiun maupun Banyu Biru Magetan.

“Namun, dua lembaga konservasi Umbul dan Banyu Biru sudah menolak. Karena kera ekor panjang di dua lembaga itu sudah banyak,” katanya.

Sementara, pemilik empat ekor kera itu, Sri Lestari, mengatakan dirinya sengaja menyerahkan kera kesayangannya itu karena sudah tidak sanggup merawatnya. Apalagi, beberapa hari sebelumnya, kera tersebut keluar kandang dan membuat anak-anak sekitarnya takut.

“Kemarin tangan saya digigit sama yang jantan, karena saya menggendong anaknya yang sakit. Jadi mungkin lebih baik saya serahkan ke BKSDA. Saya sudah ikhlas,” kata dia.

Sesuain informasi, kera-kera tersebut telah dipelihara sejak 10 tahun lalu dari mulai saat indukan jantan dan betina masih kecil. Bertahun-tahun dipelihara, sepasang kera indukan tersebut itu akhirnya punya anak.

Baca juga: Pemkot Bekasi libatkan JAAN evakuasi monyet ganas
Baca juga: Kera cari makan ke pemukiman penduduk

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Maluku pasang perangkap buaya yang muncul di Pelabuhan Yos Sudarso

Ambon (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku memasang perangkap untuk menangkap buaya yang dilaporkan masyarakat muncul di kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon.

“Penyisiran Kamis ini dilakukan dengan memasang mata kail untuk menangkap buaya, mata kail kita pasang bangkai binatang sebagai umpan buaya di tiga lokasi,” kata petugas BKSDA Maluku, Junaidi Sam, di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan, proses pencarian dilakukan di tiga titik, yaitu tempat muncul pertama buaya, yakni dekat di kantor Ambon Ekspress, kedua di belakang kantor itu, titik ketiga di kontainer pelabuhan Yos Sudarso.

“Hari ini kami belum mendapatkan hasil karena kondisi air laut naik dan kemungkinan besar buaya sembunyi, kami terus melakukan upaya pencarian buaya yang sesuai informasi warga sebanyak dua ekor,” katanya.

Menurut Junaidi, informasi dari warga, buaya dilaporkan muncul sejak Selasa (12/2)  di gorong-gorong samping pusat perbelanjaan Ambon Plaza (Amplaz).

Sebelumnya pada 31 Desember 2018, warga melaporkan kemunculan buaya di kawasan pasar lama atau  Pelabuhan Slamet Riyadi.

Kemunculan buaya tersebut dilihat warga saat ingin berjemur di sekitar got besar atau tempat pembuangan kotoran di kawasan pasar lama atau Pelabuhan Slamet Riyadi.

“Laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan penyisiran dan rencana penangkapan buaya, kami juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke `call center` BKSDA Maluku jika buaya terlihat kembali,” katanya.

Ia mengakui, jika buaya tersebut telah ditangkap, sesuai rencana akan direlokasi ke habitat yang lebih aman dan jauh dari masyarakat.

“Sesuai rencana kita akan merelokasi ke habibatnya di Seram Bagian Barat, mengingat sebelumya kita telah melakukan relokasi beberapa kali ke sana,” katanya.

Baca juga: Dua warga tewas diterkam buaya di Maluku
Baca juga: Kemunculan buaya di Ambon disisir BKSDA Maluku

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ular piton empat meter masuk ke kamar mandi warga di Kotawaringin Barat

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (ANTARA News) – Joko langsung bergegas membawa anak pertamanya keluar ketika melihat ular besar di kamar mandi rumah mertuanya di Jalan A Yani KM 5,5, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis pagi.  

“Saya langsung menyelamatkan anak saya, membawanya keluar dari kamar mandi,” katanya.

Joko kemudian memberitahu bapak mertuanya, Juhri Hadinata, bahwa ada ular besar di kamar mandi. 

“Bapak mertua membawa parang untuk jaga-jaga. Jangan sampai ular itu menyerang keluarga. Apalagi itu kan masih pagi hari,” katanya.

Dia lalu menghubungi Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah Agung Widodo untuk meminta bantuan mengevakuasi ular tersebut.

Petugas BKSDA beserta pawang ular kemudian datang, menangkap ular tersebut menggunakan sebilah papan, dan menutup moncongnya menggunakan selotip supaya tidak membahayakan orang di sekitarnya.

Butuh tenaga lima orang dewasa untuk mengevakuasi ular dengan bobot sekitar 30 kilogram dan panjang empat meter lebih itu.

Warga dan pengendara yang melintasi Jalan A Yani menyempatkan diri melihat aksi petugas mengevakuasi ular.

Tenaga para petugas BKSDA cukup terkuras saat melakukan evakuasi, karena ular yang awalnya sudah berhasil dimasukan ke dalam kandang kemudian lolos sehingga petugas harus menangkapnya lagi lantas memasukkannya ke dalam karung sebelum menaruhnya di dalam kandang.

Seorang petugas BKSDA yang bernama Ibnu mengatakan ular itu akan di bawa kantor Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Kalimantan Tengah sebelum dilepaskan ke Suaka Margasatwa Lamandau.

“Perkiraan usianya kita kurang tahu, yang pasti dengan ukuran besar itu bisa memakan anak sapi atau kambing dewasa,” kata Ibnu.

Ini bukan kali pertama ular piton menimbulkan kehebohan warga di Kotawaringin Barat. Pada Selasa (5/2/2019), ular piton dengan panjang kurang lebih delapan meter dan berat sekitar 150 kilogram membuat gempar warga di area Terminal Natai Suka.

Baca juga:
Ular piton 10 meter jadi anggota baru THPS
BKSDA target lepas 3.000 ular piton/tahun

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Agam data populasi buaya muara untuk pengusulan lokasi KEE

Lubukbasung (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Agam, Sumatera Barat, akan mendata populasi buaya muara di sejumlah sungai dan rawa di Kecamatan Tanjungmutiara untuk pengusulan lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di daerah setempat.

Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Resor Agam, Ade Putra di Lubukbasung, Kamis, mengatakan pendataan jumlah populasi buaya muara itu akan dilakukan pada akhir Februari 2019.

“Pendataan jumlah populasi buaya muara dilakukan selama lima sampai 10 hari melibatkan lima orang petugas BKSDA, dan nantinya akan bekerja sama dengan Satpol Air Polres Agam,” katanya.

Lokasi penghitungan populasi buaya berada di Sungai Antokan, Sungai Masang dan sejumlah rawa di Tiku Lima Jorong, karena di lokasi ini sering bermunculan buaya muara.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan metode penentuan populasi buaya dengan cara hitung malam atau night count yang dilakukan secara berulang.

Dalam pelaksanaanya, tim yang terdiri dari pengemudi, pencatat, navigator dan pengamat menggunakan perahu motor dan spotlight untuk mendapatkan sorotan atau pantulan mata buaya di sepanjang lokasi pengamatan.

Sedangkan untuk siang hari, survey diawali dengan orientasi lapangan untuk membuat lokasi dengan panjang tergantung pada panjang sungai dan kondisi habitat.

Untuk menentukan jalur transek dilakukan dengan mengimput titik koordinat awal dan akhir pada GPS.

“Data yang diperoleh kemudian diolah secara tabulasi, karena buaya merupakan satwa yang cenderung menyukai area-area di tepi perairan,” katanya.

Tujuan penghitungan populasi buaya muara itu untuk mengetahui kondisi jumlah populasi satwa buaya muara di Nagari Tiku Lima Jorong.

Penghitungan populasi akan dijadikan sebagai dasar rencana pengusulan lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

KEE merupakan daerah luar areal kawasan hutan baik berupa lahan hak milik ataupun bentuk lainnya yang memiliki potensi keanekaragaman hayati.

“Apabila telah ditetapkan menjadi KEE, katanya, maka pola ke depan ada kegiatan konservasi dan bisa sebagai objek wisata,” katanya.

Baca juga: BKSDA Sampit wacanakan survei populasi buaya Mentaya
Baca juga: Kawasan konservasi penyu Pariaman dijadikan ekosistem esensial
Baca juga: BKSDA Jambi lepasliarkan tiga buaya muara

 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembunuh tiga harimau sumatera dituntut 4,5 tahun penjara

Pekanbaru, Riau (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum menuntut 4,5 tahun penjara atas Falalini Halawa, terdakwa pembunuh tiga harimau sumatera di Provinsi Riau. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Mochamad Fitri Adhy, ketika dihubungi Antara dari Pekanbaru, Kamis, menyatakan, dia juga menuntut denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. 

Ia menjelaskan, Halawa bisa dibuktikan telah melanggar pasal 40 Ayat (2) juncto pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, satwa yang dilindungi. 

“Dalam pemeriksaan, terdakwa sudah mengetahui bahwa tempat dia memasang jerat adalah habitat harimau sumatera, dan masyarakat di sana sudah memperingatkan untuk tidak memasang jerat disekitar hutan yang merupakan tempat perlintasan harimau sumatera,” katanya. 

Namun, terdakwa mengacuhkan peringatan itu dan tetap memasang jerat-jerat dari ukuran kecil hingga besar yang terbuat dari kawat baja bekas rem motor. Alasannya adalah untuk menangkap babi dan landak yang kerap merusak kebun kelapa sawit. Namun, dari ukuran jerat tidak sesuai untuk menangkap hewan berukuran kecil. 

Dalam kasus tersebut, JPU menghadirkan barang bukti yang memberatkan terdakwa, yaitu jerat dari tali nilon, jerat dari kabel baja bekas rem sepeda motor, satu induk harimau sumatera beserta dua bayi bayi harimau sumatera dalam keadaan mati, empat jerat yang terbuat dari tali nilon, dan dua karung plastik bulu landak. 

Dalam persidangan juga diungkapkan bahwa terdakwa Falalini juga menangkap landak, yang dagingnya untuk dimakan.  “Landak itu juga binatang yang dilindungi,” kata Adhy. 

Sebelumnya, Balai Penegakan Hukum Wilayah II Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap Halawa karena dia tersangka pemasang jerat yang membunuh tiga harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, pada September 2018. Halawa, 41 tahun, sebenarnya berasal dari Kabupaten Nias Selatan dan tinggal di Desa Pangkalan Indarung karena bekerja sebagai penjaga kebun kelapa sawit dan ubi di sana. Ia mengklaim terpaksa memasang jerat untuk melindungi tanaman dari hama babi. 

Namun, pada 25 September 2018, satu harimau sumatera terkena jerat ukuran besar yang terbuat dari sling baja milik dia. Satwa dilindungi itu akhirnya ditemukan mati akibat jerat kabel baja mencengkram pada bagian pinggangnya.

Posisi harimau sumatera itu tewas ditemukan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Siabu Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana kawasan itu adalah habitat dan perlintasan satwa-satwa liar, salah satunya harimau sumatera.

Hasil pemeriksaan dokter Hewan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, menyatakan, harimau sumatera itu  mati akibat gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan fungsi paru-paru terganggu, pembuluh darah ataupun jaringan tubuh. Selain itu, dua ginjal harimau sumatera juga pecah karena jerat pada bagian pinggang dan pinggul sehingga menyebabkan kematian. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat jenis penyu ditangkarkan nelayan Bengkulu

Sebanyak 450 ekor anak penyu atau disebut tukik sudah dilepasliarkan

Bengkulu, (ANTARA News) – Zulkarnedi, seorang nelayan di Desa Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu menangkarkan empat jenis penyu di penangkaran sederhana yang dibangun di sekitar pantai Pekik Nyaring.

“Awalnya kami mendapat bimbingan tentang hewan laut yang dilindungi, ternyata penyu termasuk salah satu hewan laut yang langka,” kata Zulkarnedi saat ditemui di area penangkaran penyu di Pekik Nyaring, Kamis.

Penangkaran penyu mulai ia bangun pada 2016 dengan dorongan untuk pelestarian sebab selama ini masyarakat sekitar desa itu hanya mengetahui penyu sebagai hewan laut.

Awalnya, kata dia, hanya ada satu jenis penyu yang ditangkarkan yakni penyu lekang (Lepidochelys olivacea) lalu ditemukan telur jenis penyu lainnya seperti penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan penyu hijau (Chelonia mydas) serta terakhir jenis penyu belimbing (Dermochelys coriacea).

Penangkaran penyu sisik dan penyu hijau dimulai pada 2017 setelah ia mengamankan telur-telur penyu tersebut dari Pantai Pekik Nyaring dan sekitarnya. Selanjutnya, pada awal 2019 ia pun menangkar jenis penyu belimbing yang saat ini sedang dalam proses pengeraman.

Menurut Zulkarnedi, penangkaran penyu yang dilakukan sendiri itu merupakan bagian dari balas budi terhadap alam di mana selama ini nelayan hanya fokus mencari dan menangkap ikan.

“Nelayan di sini hanya tahunya menangkap ikan saja sehingga saya tergerak untuk membudidayakan hewan laut yang sudah langka ini,” ujarnya.

Sejak awal menangkar penyu, ia sudah melepasliarkan sebanyak 450 ekor anak penyu atau disebut tukik. Kini lanjut Karnedi, ia mendapat dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kemudian dukungan dari mahasiswa pecinta alam yang mendukung untuk mengumpulkan donasi pelestarian penyu.

Ia berharap penangkaran penyu ini nantinya bisa menjadi objek wisata edukasi bagi generasi muda khususnya untuk mengenal hewan laut yang dilindungi.

Baca juga: Komunitas tangkarkan 170 telur penyu di Bengkulu

Baca juga: Puluhan tukik dilepasliarkan di Pantai Panjang Bengkulu

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Walhi: gangguan gajah di Aceh akan berlanjut tanpa penghentian alih fungsi hutan

Banda Aceh (ANTARA News) – Gangguan gajah akan terus berlanjut di wilayah Provinsi Aceh kalau pemerintah tidak menghentikan alih fungsi hutan yang menyebabkan habitat dan daerah jelajah satwa berbelalai itu menyempit menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh.

“Konflik gajah itu tidak akan pernah berakhir sampai gajah habis, karena hutan lindung terus beralih fungsi menjadi proyek energi, tambang dan perkebunan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh M Nur di Banda Aceh, Kamis.

Ia mengatakan tingginya laju alih fungsi hutan di wilayah provinsi paling ujung barat Indonesia itu, ia melanjutkan, mengubah sebagian habitat dan jalur jelajah satwa menjadi wilayah industri serta perkebunan dan memaksa gajah masuk ke areal perkebunan dan permukiman warga untuk mencari makan.

“Gajah itu sudah hidup di luar kawasan karena jalur lintasannya berubah fungsi. Gajah tidak akan berkonflik dengan manusia jika wilayah hidupnya dilindungi,” kata M Nur.

Ia menambahkan pemburuan gading gajah meningkatkan ancama terhadap mamalia besar dari famili Elephantidae tersebut.

Konflik gajah sering terjadi di wilayah Provinsi Aceh termasuk Bener Meriah, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Tenggara dan Aceh Barat hingga Kabupaten Aceh Selatan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat 103 kasus konflik gajah sepanjang 2017 dan 73 kasus konflik gajah pada 2018. Pada awal 2019, gangguan gajah kembali terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Pidie, Aceh Barat hingga Aceh Utara.

Baca juga:
32 gajah liar rusak belasan hektare kebun warga di Aceh
Gajah liar ditemukan mati tanpa gading di Aceh

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Klinik satwa BKSDA Riau

Seekor Owa Ungko (Hylobates agilis) yang tengah menjalani masa pemulihan berada di kandang transit Klinik Satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/2/2019). BBKSDA Riau menyiapkan klinik satwa khusus untuk perawatan dan pemulihan satwa-satwa dilindungi yang berhasil diamankan sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj.

Belasan burung yang dilindungi alami stres

Pekanbaru (ANTARA News) – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menyatakan sebanyak 14 burung jenis bangau jambul putih berparuh hitam kuning yang teridentifikasi sebagai Ardea sp dan merupakan jenis dilindungi mengalami stres hingga membutuhkan perawatan khusus.

Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau, Mahfud kepada Antara di Pekanbaru, Rabu, mengatakan, belasan burung karnivora pemakan ikan yang masih anakan dan diperkirakan berusia kurang dari satu tahun tersebut sebelumnya disita Polisi Kehutanan BBKSDA Riau dari tangan warga.

“Beberapa kondisinya stres karena ketika ditemukan mereka dalam kondisi terikat,” katanya.

Dia mengatakan, dokter hewan BBKSDA Riau saat ini terus memantau kesehatan seluruh unggas akuatik yang banyak menghabiskan hidupnya di perairan tersebut sebelum melepasliarkannya.

Mahfud mengemukakan, burung bangau Adrea sp tersebut secara umum unggas yang acap ditemukan di Provinsi Riau.

Selain itu, penyebaran satwa tersebut juga ada di sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir populasinya terus menurun. Meski dia tidak menyebut angka pasti jumlahnya, tetapi menyatakan, burung itu dalam kondisi terancam sehingga harus dilindungi.

Belasan burung tersebut disita dari seorang warga Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar.

Saat ditemukan, seluruh burung yang masih anakan itu ditemukan dalam keadaan terikat pada bagian kaki. “Diikat seperti ayam begitu,” ujar Mahmud.

Burung itu selanjutnya disita petugas, dan untuk sementara pihaknya tidak menangkap warga tersebut.

“Kita memberikan pembinaan saja. Tetapi kalau diulangi lagi tentu ada tindakan tegas,” katanya.

Humas BBKSDA Riau, Dian Indriani menjelaskan dalam tiga hari terakhir telah menyita 32 unggas jenis Ardea sp.

Selain 14 ekor di Kampar, 18 ekor lainnya turut disita petugas di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

“Untuk yang 18 ekor sudah dilepasliarkan. Nanti, apabila 14 ekor ini sudah sehat juga segera kita lepasliarkan,” kata Dian.*

Baca juga: BBKSDA Riau sita 14 burung cangak merah yang dijual di pinggir jalan

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG sita satwa burung dilindungi

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Kalteng evakuasi sejumlah satwa dilindungi

Palangka Raya (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah mengevakuasi satwa dilindungi seperti kukang, owa-owa, beruk dan dua monyet milik warga yang bermukim di Jalan RTA Milono Kilometer 5, Kota Palangka Raya.

Proses evakuasi satwa tersebut, berlangsung cukup lama, kecuali kukang yang hanya butuh waktu beberapa menit saja karena tubuh kukang tersebut masih kecil, kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Kalteng, Junaedy Slamet Wibowo di Palangka Raya, Rabu.

Evakuasi yang dilakukan pihak BKSDA setempat disaksikan langsung oleh Iwan  kakak Na’in,  pemilik satwa-satwa tersebut.

Petugas sempat kesulitan dalam mengevakuasi beruk, namun dengan berbagai cara, petugas berhasil mengevakuasi beruk yang dalam kondisi terikat tersebut.

“Satwa lainnya dilakukan evakuasi lusa, karena tim dokter dari Kalaweit belum datang, sehingga baru kukang dan owa-owa yang hari ini dievakuasi,” katanya.

Di lokasi yang sama, Na`in maupun Iwan mengaku iklhas dan sama sekali tidak ada rasa penyesalan dengan evakuasi yang dilakukan oleh BKSDA , walaupun satwa-satwa itu ada yang sudah beberapa tahun dipelihara.

“Sebenarnya sudah dari beberapa waktu lalu kami serahkan satwa tersebut, namun baru bisa dievakuasi hari ini,” kata Iwan.

Iwan menambahkan, untuk beruk sudah dirawat sekitar empat tahun atau sejak masih kecil, sedangkan yang baru dirawat adalah kukang.

“Satwa-satwa ini kami dapatkan dari warga yang datang ke rumah kami lalu menjualnya. Sekarang kami berpikir satwa ini alangkah baiknya mereka dilepasliarkan ke alam bebas sesuai dengan habitatnya,” demikian Iwan.

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG sita satwa burung dilindungi
Baca juga: Polda Bali sita lima satwa dilindungi
Baca juga: BKSDA terima penyerahan satwa dilindungi dari warga Agam

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BBKSDA Riau sita 14 burung cangak merah yang dijual di pinggir jalan

Pekanbaru (ANTARA News) – Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau menyita 14 cangak merah, jenis burung yang dilindungi, ketika dijual warga di pinggir Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain pada 12 Februari 2019.

Petugas Humas BBKSDA Riau Dian Indriati pada Rabu menjelaskan saat Polisi Kehutanan bernama Putrapper dan M. Hendri menuju SM Bukit Rimbang Bukit Baling pada Selasa pagi (12/2) untuk berpatroli, dalam perjalanan mereka mendapati seorang warga Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, menjualnya di pinggir jalan.

Saat diinterogasi petugas, pemuda penjual burung itu mengaku tidak tahu kalau cangak merah termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang.

“Petugas segera mengamankan satwa sekaligus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada penjual dan beberapa masyarakat yang berada di sekitar kejadian,” kata Indriati.

Burung-burung cangak merah yang disita di Kabupaten Kampar tersebut kini berada di kandang transit satwa BBKSDA Riau di Pekanbaru. Petugas akan melakukan observasi pada burung-burung itu sebelum menjalankan tindakan konservasi.

Sebelumnya, petugas Bidang KSDA Wilayah I Riau mengamankan 18 burung cangak merah pada Senin 11 Februari 2019 di Jalan Lintas Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu.

Baca juga:
Satgas Pamtas RI-PNG sita satwa burung dilindungi
Ratusan burung langka disita

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hiu paus terdampar di laut Palabuhanratu Sukabumi

Sukabumi, Jawa Barat (ANTARA News) – Nelayan dan warga dikejutkan ada hiu paus (Rhincodon typus) yang terdampar di dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

“Sebelum ditemukan terdampar, saya yang merupakan nelayan kerap berpapasan di laut, namun tidak mengganggu nelayan yang tengah melakukan mencari ikan. Tapi kami menemukan hiu tersebut sudah terdampar di dermaga,” kata nelayan yang pertama kali menemukan hiu paus tersebut kepada wartawan, di Palabuhanratu, Selasa.

Informasi yang dihimpun, ikan pemakan plankton dengan corak bintik-bintik putih pada punggungnya ini kira-kira berat badannya mencapai sekitar 300 kilogram dengan panjang sekitar dua meter.

Warga dan nelayan yang melihat adanya ikan yang sudah langka tersebut langsung melaporkannya kepada pihak Satpolair Polres Sukabumi untuk dilakukan evakuasi. Namun sayang, hiu paus tersebut sudah dalam keadaan mati.

Sementara, Kepala Jaga Satpolair Polres Sukabumi, Aipda Sutiadji, membenarkan ada temuan hius paus itu dan sudah mendapatkan laporan dari warga. Petugas yang menerima laporan itu langsung ke lokasi untuk melihat kondisinya.

“Saat akan dievakuasi hiu paus itu sudah dalam keadaan mati. Namun, bangkainya belum dievakuasi karena masih berkoordinasi untuk penanganan lebih lanjut dari intansi yang berkompeten karean status ikan ini dilindungi sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/2013,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tujuh gajah liar dihalau kembali ke hutan

Sudah dari kemarin (Senin) tim kami turun dan telah mengusir kawanan gajah liar kembali ke hutan,

Meulaboh, Aceh (ANTARA News) – Tim Conservation Response Unit (CRU) Alu Kuyun, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat telah mengusir kawanan gajah liar hingga meninggalkan permukiman masyarakat pedalaman kembali ke hutan.

“Sudah dari kemarin (Senin) tim kami turun dan telah mengusir kawanan gajah liar kembali ke hutan. Hari ini lokasinya sudah melewati Kreung Meulaboh, untuk sementara sudah aman,” kata pimpinan CRU Alu Kuyun, Boim, di Meulaboh, Selasa.

Dua hari lalu kawanan gajah liar berjumlah tujuh ekor masuk permukiman dan merusak tanaman di kebun warga Kecamatan Pante Ceureumen, satwa berbelalai panjang itu juga sempat merusak infrastruktur pendidikan, berupa pagar SD Krueng Meulaboh.

Ia mengatakan kawanan gajah tersebut turun karena merasa terusik akibat adanya aktivitas warga di kawasan pedalaman, seiring tingginya kebutuhan untuk pembukaan lahan baru sehingga mengganggu jalur lintasan gajah.

Boim mengatakan kawanan gajah liar tersebut juga sempat mendatangi lokasi CRU mengganggu gajah-gajah jinak, akan tetapi masih bisa ditangani dan tidak berakibat fatal, walaupun sempat mendapat serangan langsung dari pejantan.

“Ke CRU juga ada, kawanan gajah ini sempat menyerang gajah jinak tetapi tidak sampai cedera. Gajah liar di daerah kita tidak ada yang terpasang GPS, sebab masih bisa diawasi dan dipantau secara manual lokasi keberadaanya,” ujarnya.

Dia mengatakan gajah-gajah liar tersebut belum dapat dipastikan akan meninggalkan kawasan tersebut secara permanen, apalagi merupakan sebagian dari jalur lintasan habitat satwa dilindungi undang-undang tersebut.

Boim mengatakan konflik satwa di wilayah Aceh Barat masih relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan wilayah Aceh Timur dan Bener Meriah, demikian halnya proses penanganan satwa tersebut di Aceh Barat hanya memakan waktu 3-5 hari sudah selesai.

Ia mengataan sebenarnya satwa liar tersebut tidak akan mengusik dan turun kepermukiman penduduk apabila habitat atau jalur lintasannya tidak terganggu oleh adanya kegiatan atau aktivitas yang memancing psikologis satwa tersebut sehingga mengamuk.

“Di daerah kita hanya tujuh ekor, yang puluhan ekor itu di Bener Meriah. Kawanannya juga tidak sama, kalau di Pante Cermen itu satu kelompok dengan kawanan di Meureubo, berbeda dengan kelompok di Bener Meriah,” kata Boim.
Baca juga: Kawanan gajah liar masih bertahan di Negeri Antara, Aceh
Baca juga: BKSDA Aceh giring kawanan gajah liar keluar pemukiman warga

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gajah liar serang gajah jinak di Bener Meriah

Banda Aceh  (ANTARA News) – Kawanan gajah liar mengamuk, dan sempat menyerang seekor gajah jinak yang sedang di tambat di salah satu dusun, Kampung (desa) Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimbee, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Senin (11/2) dini hari.

Irwansyah Putra (43), fotografer Antara yang sedang mengikuti tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan penggiringan gajah liar di lokasi kejadian menjelaskan, akibatnya seekor gajah jinak yang diserang kawanan gajah liar mengalami cidera pada bagian kaki.

“Gajah jinak itu bernama Ida dengan usia 40 tahun. Saat kejadian, gajah untuk penggiring gajah liar tersebut sedang di tambat sekitar 500 meter dari base camp (tempat penampungan) tim penjinak,” katanya melalui sambungan telepon seluler dari Banda Aceh, Selasa.

Ia melanjutkan, mengetahui hal tersebut tim medis BKSDA Aceh di bawah pimpinan drh Arman langsung mengobati cedera yang dialami, setelah memisahkan kedua kelompok kawanan yang memiliki belalai panjang dan kuping lebar tersebut.

“Dokter hewan Arman, kini sedang bekerja ektra untuk mengobati cidera serius yang dialami oleh gajah jinak ini di lokasi kejadian,” ujar Irwansyah.

Kepala Conservation Response Unit Daerah Aliran Sungai Peusangan, Syahrul Rizal mengaku, Kawanan gajah Sumatera liar ini memasuki Gampong Negeri Antara sejak enam hari yang lalu, dan telah merusak belasan hektare kebun milik masyarakat setempat.

“Keseluruhan ada 32 gajah liar, dan sekarang sudah berpencar di tiga titik,” kata Rizal, yang memiliki wilayah kerja mencakup di tiga kabupaten, yakni Bener Meriah, Gayo Lues, dan Bireuen.

Petugas BKSD Aceh, menurutnya, hingga kini masih berusaha menggiring kawanan gajah liar ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan dan hutan lindung di wilayah tersebut.

Petani dan penduduk kampung setempat berharap pemerintah secara serius menangani konflik satwa, dan melakukan upaya pencegahan agar kawanan gajah tidak lagi masuk ke pemukiman dan merusak areal pertanian warga.

Kasus gangguan gajah liar hampir bersamaan dalam beberapa hari terakhir, juga terjadi di kawasan Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya.

Baca juga: Kawanan gajah liar masih bertahan di Negeri Antara, Aceh
Baca juga: BKSDA Aceh giring kawanan gajah liar keluar pemukiman warga

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satwa ungko disita BKSDA Riau karena gigit seorang anak

Kami mengimbau kepada warga masyarakat yang gemar memelihara satwa liar untuk segera menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Riau

Pekanbaru, (ANTARA News) – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau menyita satwa dilindungi jenis ungko ( Hylobates Agilis) atau owa sumatera yang dipelihara warga di Kabupaten Kampar, karena telah menggigit dan melukai seorang anak berusia dua tahun baru-baru ini.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono dalam pernyataaan pers di Pekanbaru, Selasa, mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara satwa liar karena bisa membahayakan keluarga dan warga sekitar, apabila tidak ditangani secara benar. 

“Kami mengimbau kepada warga masyarakat yang gemar memelihara satwa liar untuk segera menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Riau,” kata Suharyono.

Hal ini disampaikan Suharyono terkait insiden tergigitnya seorang anak oleh ungko, satwa dilindungi, yang dipelihara warga di Desa Bandur Picak, Dusun Batas Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. 

Satwa itu sempat menggigit lengan anak tetangga pemelihara Ungkau yang masih berumur dua tahun.

“Kondisi korban saat ini telah diberikan pengobatan,” katanya. 

Berdasarkan informasi, lanjutnya, ungko tersebut telah dipelihara warga bernama Yusman kurang lebih sejak sembilan tahun lalu. Kondisi satwa sehat,?berumur sekitar 9 tahun dan berkelamin jantan.

Tim melakukan penyelamatan dibantu warga setempat, dengan cara dilakukan penggiringan ke kandang.

Satwa dilindungi tersebut saat ini telah berada di kandang transit satwa BBKSDA Riau di Pekanbaru, untuk dilakukan observasi sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Baca juga: Kalaweit Lepas Enam Ekor Siamang dan Ungko

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dishut segera evakuasi 35 ekor bekantan masuk perkampungan

Kami akan segera melakukan pelepasliaran seluruh bekantan tersebut, sehingga mendapatkan tempat dan kehidupan yang layak

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA News) – Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan segera mengevakuasi 35 ekor bekantan yang terjebak di pemukiman warga yang kini kondisinya sangat memprihatinkan.

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Hanif Faisol Nurofiq di Banjarbaru Senin mengatakan, ke 35 bekantan tersebut yaitu 20 ekor kini berada di depan kantor Pekerjaan Umum Muarabahan, Kabupten Barito Kuala.

Ke-20 ekor bekantan yang terjebak di permukiman warga tersebut, kini kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga dalam minggu-minggu ini juga, seluruh hewan yang telah ditetapkan menjadi maskot Kalsel tersebut akan segera dievakuasi.

Menurut Hanif, pihaknya akan segera mengirim tim penjinak bekantan, agar seluruh hewan berhidung panjang tersebut, bisa segera dikirim ke lokasi yang telah disiapkan.

Selain di Muarabahan, sebanyak 15 ekor bekantan yang kini berada di daerah Sungai Taib Kabupaten Kotabaru, juga akan segera dipindahkan ke lokasi yang lebih layak.

Saat ini, bekantan yang ada di Sungai Taib berkembang cukup pesat sehingga lokasinya tidak memungkinkan bagi bekantan untuk berkembang dan hidup lebih baik.

Dinas Kehutanan Kalsel, telah menetapkan Pulau Bekantan yang ada di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, sebagai tempat berkembang biaknya bekantan-bekantan tersebut.

“Kami akan segera melakukan pelepasliaran seluruh bekantan tersebut, sehingga mendapatkan tempat dan kehidupan yang layak, di lokasi yang telah disiapkan,” katanya.

Tim BKSDA telah meninjau lokasi rencana tempat pelepasliaran seluruh bekantan tersebut, dan lokasinya dinyatakan sangat layak untuk menjadi tempat baru bagi hewan dilindungi tersebut.

Hanif mengungkapkan, saat ini pihaknya sangat serius untuk memperhatikan perkembangbiakan bekantan, mengingat hewan khas Kalimantan tersebut, telah ditetapkan sebagai ikon Kalsel.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan juga segera memboyong sebanyak 20 ekor bekantan yang kini berada di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur, untuk ditempatkan di pulau yang terletak di Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan luas 24 hektare.

Menurut Hanif, pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk memboyong hewan berhidung panjang tersebut.

Pemprov Kalsel, juga telah izin kekementerian terkait, untuk bisa memindahkan ke 20 ekor binatang khas Kalimantan tersebut, ke habitat aslinya.

Hewan yang kini menjadi maskot Kalsel tersebut, terpaksa dipindahkan, karena lokasi di KBS yang menjadi tempat berkembangbiaknya bekantan tersebut, telah melebihi kapasitas.

Lahan seluas satu hektare di KBS, telah dihuni sebanyak 53 ekor bekantan, padahal idealnya satu hektare hanya dihuni oleh empat ekor bekantan.

Mempercepat proses pemindahan atau realokasi hewan-hewan tersebut, Dinas Kehutanan Kalsel, telah mengirimkan surat ke KBS dan Balai Besar Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Jawa Timur, perihal dukungan realokasi Bekantan dari Surabaya ke Kalsel.

Baca juga: Gubernur Kalsel inginkan bekantan mendunia
Baca juga: Sahabat Bekantan temukan orang utan di Kalsel

 

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tujuh pemegang konsesi Riau sepakat ikut konservasi gajah

Pekanbaru (ANTARA News) – Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Suharyono mengatakan sebanyak tujuh perusahaan pemegang konsesi izin kehutanan di Provinsi Riau sepakat untuk menerapkan manajemen yang ramah lingkungan guna meningkatkan upaya konservasi gajah Sumatera.

“Secara ekologis, kondisi habitat Gajah Sumatera di Provinsi Riau mengkhawatirkan, walaupun ada indikasi penurunan kematian dan peningkatan populasi,” kata Suharyono menjelaskan latar belakang kesepakatan tersebut di Pekanbaru, Senin.

Penandatanganan komitmen itu sendiri dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 di Kantor BBKSDA Riau.

Ia menjelaskan degradasi habitat, perburuan dan kebakaran hutan dan lahan adalah beberapa sebab terjadinya penurunan kualitas kondisi habitat alami satwa yang terancam punah itu.

Lebih lanjut ia mengatakan ada tujuh perusahaan yang menandatangani komitmen untuk melaksanakan Better Management Practice (BMP) dalam bentuk pengkayaan pakan gajah di kawasan lindung di konsesi, pembuatan dan atau pengelolaan koridor gajah, patroli perlindungan gajah, dan mitigasi konflik gajah dan manusia.

“Perusahaan juga bersedia memberikan informasi untuk menyusun desain dari praktik-praktik pengelolaan terbaik itu, melakukan implementasi serta bersama-sama memantau perkembangan BMP yang diterapkan,” katanya.

Ketika pemerintah terus berusaha melakukan perlindungan terhadap gajah Sumatera di antaranya dengan menetapkan beberapa kawasan konservasi sebagai kawasan perlindungan gajah.

Namun, di satu sisi, ruang jelajah gajah yang luas dan kurangnya ketersediaan pakan di kawasan konservasi mengakibatkan gajah berada di luar kawasan konservasi.

“Wilayah di luar kawasan konservasi dikelola oleh pemegang hak, baik itu kehutanan, perkebunan maupun tambang selain negara dan masyarakat. Untuk itu diperlukan keterlibatan aktif para pemegang hak tersebut untuk berperan dalam melindungi gajah,” ujarnya.

Menurut dia, beberapa perusahaan secara partial sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk melindungi gajah, apalagi tuntutan regulasi dan kebijakan sertifikasi juga mengharuskan para pemegang hak tersebut untuk melakukan kegiatan konservasi.

Mereka melakukan kegiatan perlindungan habitat, patroli, pengkayaan habitat dan mitigasi konflik. Namun beberapa perusahaan lain belum menunjukkan inisiatif dan aktifitas yang sama.

Atas dasar itu, lanjutnya, maka BBKSDA Riau bersama Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF-Indonesia dengan dukungan pendanaan dari TFCA Sumatera memfasilitasi perusahaan-perusahaan pemegang hak untuk menerapkan BMP Konservasi Gajah.

Ada serangkaian kegiatan yang dilakukan, dimulai dari penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas terhadap pengertian BMP dan praktiknya, yang intinya mambangun komitmen dan melegalkan komitmen itu melalui penandatanganan komitmen bersama.

Baca juga: Pertamina bantu pelestarian gajah sumatera, elang bondol

Baca juga: Bengkulu siapkan rencana aksi koridor gajah sumatera

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kawanan gajah liar masih bertahan di Negeri Antara, Aceh

Banda Aceh (ANTARA News) – Kawanan gajah sumatera liar masih bertahan di area perkebunan warga Gampong (Desa) Negeri Antara, Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

“Masih bertahan di Gampong Negeri Antara dan Tim BKSDA Aceh terus melakukan pengiringan dengan membakar mercon,” kata Kepala Conservation Response Unit Daerah Aliran Sungai Peusangan Syahrul Rizal saat dihubungi dari Banda Aceh, Senin.

Syahrul mengatakan kawanan gajah liar itu memasuki Gampong Negeri Antara sejak enam hari yang lalu dan telah merusak belasan hektare kebun warga.

“Keseluruhan ada 32 gajah liar dan sekarang sudah berpencar di tiga titik,” kata Rizal, yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Bireuen.

Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam, menurut dia, berusaha menggiring kawanan gajah liar itu ke Daerah Aliran Sungai Peusangan dan hutan lindung di wilayah itu.

Menurut petani di Gampong Negeri Antara, kawanan gajah liar tersebut merusak tanaman durian, pinang, pisang hingga palawija di kebun warga.

Para petani dan warga desa berharap pemerintah serius menangani konflik satwa tersebut, melakukan upaya pencegahan supaya kawanan gajah tidak lagi masuk ke permukiman dan merusak kebun warga.

Baca juga: 32 gajah liar rusak belasan hektare kebun warga di Aceh
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Aceh giring kawanan gajah liar keluar pemukiman warga

Banda Aceh (ANTARA News) – Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menggiring kawanan gajah liar sumatera (elephas maximus sumatranus) ke kawasan hutan keluar dari pemukiman warga di Gampong (desa) Negeri Antara, Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

“Tim BKSDA Aceh terus berupaya menggiringkan kawanan gajah liar itu dari pemukiman warga,” kata Kepala Conservation Response Unit (CRU) Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Syahrul Rizal saat dihubungi dari Banda Aceh, Minggu.

Menurut dia, kawanan gajah itu keseluruhan berjumlah 32 ekor dan sejak lima hari yang lalu merusak kebun warga di Gampong Negeri Antara, Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Gajah liar tersebut sudah berada di belakang rumah warga di Gampong Negeri Antara dan Singah Mulo. Agak sulit digiring kawanan gajah liar itu karena ada anaknya juga,” ujar Syahrul.

CRU DAS Peusangan dari BKSDA Aceh membawahi wilayah Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues dan Bireuen, sebutnya akan terus mengiring kawanan gajah itu ke kawasan sungai Peusangan dan hutan lindung.

Seorang warga Gampong Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Ismail mengaku, kawanan gajah liar tersebut merusak belasan hektar kebun warga dan belum ada upaya pencengahan dari pemerintah setempat.

“Keseluruhan ada 32 ekor gajah liar dan telah merusak belasan hektar kebun warga di Gampong Negeri Antara,” ujarnya.

Kawanan gajah liar sumatera itu merusak belasan hektare lahan pertanian warga meliputi, duren, pinang, pisang hingga tanaman palawija lainnya.

“Konflik gajah ini sangat merugikan petani dan kami berharap pemerintah serius menangani konflik gajah,” ucap warga Gampong Negeri Antara.

Baca juga: 32 gajah liar rusak belasan hektare kebun warga di Aceh

Baca juga: Gajah masuk perkampungan rusak tiga rumah
 

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

32 gajah liar rusak belasan hektare kebun warga di Aceh

Banda Aceh (ANTARA News) – Setidaknya ada 32 gajah sumatera liar yang dalam sepekan terakhir berkeliaran dan merusak belasan hektare kebun warga di Gampong Negeri Antara, Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, menurut warga setempat.

“Keseluruhan ada 32 ekor gajah liar yang turun dan telah merusak belasan hektare kebun warga,” kata Ismail, warga Gampong Negeri Antara, ketika dihubungi Antara dari Banda Aceh, Minggu.

Kawanan gajah sumatera itu merusak kebun duren, pinang, dan pisang serta tanaman palawija warga.

Ismail mengatakan sampai sekarang kawanan gajah liar masih berkeliaran di gampong, membuat warga takut pergi ke kebun.

“Kami berharap pemerintah serius menangani konflik gajah,” katanya.

Kepala Conservation Response Unit (CRU) Peusangan Syahrul Rizal mengonfirmasi kedatangan kawanan gajah di Gampong Negeri Antara. CRU Peusangan membawahi wilayah Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues dan Bireuen.

“Ada 32 gajah liar, sedang dilakukan pengiringan oleh Tim BKSDA Aceh,” kata Syahrul Rizal, yang biasa disapa Yah Mu.

“Kawanan gajah itu masih bertahan di Pintu Rime Gayo dan Tim BKSDA Aceh terus melakukan pengiringan dengan membakar marcon,” ia menambahkan.

Baca juga:
Belasan gajah masih berkeliaran di permukiman warga Nagan Raya
Gajah masuk perkampungan dan merusak tiga rumah

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kalimantan Selatan ingin boyong 20 bekantan dari Surabaya

Banjarbaru (ANTARA News) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ingin memboyong 20 bekantan yang kini berada di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur, ke Taman Hutan Raya Sultan Adam yang luasnya 24 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Hanif Faisol Nurofiq di Banjarbaru, Sabtu, mengatakan pemerintah provinsi sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk membawa satwa berhidung panjang tersebut ke habitat aslinya di Kalimantan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta izin dari kementerian terkait untuk memulangkan 20 binatang yang menjadi maskot Kalimantan Selatan tersebut ke habitat aslinya karena jumlah bekantan di Kebun Binatang Surabaya sudah melampaui kemampuan tampung kebun binatang.

Lahan seluas satu hektare di Kebun Binatang Surabaya telah dihuni 53 bekantan, padahal idealnya hanya bisa menjadi tempat tinggal empat bekantan.

Untuk keperluan pemindahan bekantan-bekantan itu, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan telah mengirimkan surat ke Kebun Binatang Surayaba dan Balai Besar Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Jawa Timur.

Aparat Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan juga telah mengunjungi Kebun Binatang Surabaya untuk melihat kondisi bekantan-bekantan yang akan dipindahkan.

“Setelah melihat kondisi bekantan di KBS, maka kami memutuskan untuk segera memboyong hewan dilindungi tersebut ke habitat aslinya,” kata Hanif.

Dinas Kehutanan sudah menyiapkan lokasi yang aman dan nyaman bagi bekantan di satu kebun karet.

“Jadi saat hewan khas Kalsel tersebut datang, lokasi tempat mereka berkembangbiak juga telah siap,” kata Hanif.

Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) sejak 2016 telah merintis upaya pemindahan bekantan dari Kebun Binatang Surabaya.

Baca juga: Merestorasi rambai untuk bekantan Pulau Curiak

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sepanjang 2018, BKSDA Maluku selamatkan 1.402 satwa

Ambon, (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku berhasil menyelamatkan sebanyak 1.402 ekor satwa pada periode Januari-Desember 2018.

Kepala BKSDA Maluku, Muhktar Amin Ahmadi, di Ambon, Kamis, menyatakan pada periode Januari-Desember 2018 pihaknya berhasil menyelamatkan 1.402 satwa dengan rincian 1.177 ekor jenis burung, 156 ekor kepiting kenari (Birgus latro), 32 ekor monyet hitam/Yaki (Macaca nigra) dan 20 ekor kura-kura air tawar (Freswater terrapins).

Selain itu, enam ekor buaya muara (Crocodylus porosus), enam ekor penyu, tiga ekor ular sanca batik (Phyton reticulatus), satu ekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan satu ekor ikan paus sperma (Physter macrocephalus).

Selain satwa hidup, kata dia, juga berhasil diamankan bagian-bagian satwa seperti kulit buaya muara (Crocodylus porosus), telur burung gosong (Eulipoa, sp) dan tanduk rusa (Cervus timorensis)

Beberapa jenis lain yang juga diamankan di antaranya 29 opsetan cendrawasih, tujuh opsetan tanduk rusa, lima telur burung gosong, termasuk tumbuhan, yakni empat akar bahar, tiga rumpun anggrek.

“Kami juga mengamankan masing-masing satu ekor alap-alap coklat, junai mas, elang bondol, elang laut perut putih, burung kasuari, monyet ekor panjang, penyu hijau, penyu belimbing, ikan paus sperma , dan walik,” katanya.

Ia menjelaskan, penanganan barang bukti hasil tangkapan dan penyerahan dari masyarakat tersebut dilakukan melalui kegiatan pelepasliaran sebanyak 11 kali dengan jumlah burung yang berhasil dilepaskan sebanyak 596 ekor, buaya satu ekor, ular tiga ekor dan penyu sebanyak satu ekor. 

Sedangkan untuk satwa yang belum bisa dilepasliarkan dilakukan tindakan karantina di kandang transit Passo, kandang transit Kantor SKW I Ternate, kandang transit Resort Bacan dan kandang transit Resort Dobo dengan jumlah total satwa sebanyak 254 ekor.

Satwa yang dikarantina untuk dilakukan observasi tindakan penyelamatan satwa selanjutnya (animal dissposal) yakni dilepasliarkan apabila kondisinya memungkinkan dan dilakukan tindakan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Masihulan.

Mukhkar mengakui, pihaknya juga menemukan sebanyak 327 ekor satwa mati di dalam kandang transit dan rehabilitasi.

Menurut dia, penyebab utama tingginya kematian pada satwa tersebut adalah tingkat stres yang dialami oleh satwa, akibat penangkapan dan pengakutan oleh pemburu dan jaringannya yang tidak memperhatikan kesejahteraan satwa (Animal Welfare).

Dia menambahkan pihaknya juga melakukan empat kali pemusnahan barang bukti berupa bagian satwa yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi.

“Seperti kulit buaya, bangkai ikan paus, bangkai penyu,dan bangkai ular sanca burung-burung yang sudah siap dilepasliarkan ke habitat alaminya,” demikian Mukhtar Amin Ahmadi.

Baca juga: BKSDA Maluku selamatkan 1.007 tumbuhan dan satwa dilidungi

Baca juga: BKSDA Maluku lepasliarkan rusa timor ke Pulau Seram

Baca juga: Empat ekor penyu sisik dilepasliarkan BKSDA Maluku

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tangan nelayan putus diterkam buaya

Sampit (ANTARA News) – Buaya di Sungai Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, kembali mengganas dan menerkam seorang warga Dusun Seranggas Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit bernama Julhaidir (41) hingga tangan korban putus.

“Kejadian itu memang benar terjadi. Korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Kami sangat berharap ini menjadi perhatian pemerintah agar bisa ditanggulangi,” kata Yansyah, seorang warga di Sampit, Jumat malam.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB saat korban mandi di Sungai Seranggas yang merupakan anak Sungai Mentaya wilayah RT 09 Desa Lempuyang. Saat itu korban mandi seperti biasanya, meski hari mulai gelap.

Buaya berukuran besar itu diduga sudah berada di sekitar lanting tempat korban mandi, sementara korban tidak menyadarinya. Tanpa diduga, saat tangan korban diulurkan ke sungai untuk mengambil air, tiba-tiba buaya besar muncul dan langsung menerkam tangan kiri korban.

Satwa ganas itu menarik korban hingga tubuh korban terseret ke dalam sungai. Korban berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari gigitan buaya yang belum diketahui jenisnya itu.

Kuatnya gigitan buaya membuat tangan kiri korban hingga bagian siku, putus diterkam buaya. Tapi saat itulah korban dengan kemampuan yang tersisa berenang hingga berhasil muncul ke permukaan sungai.

Korban berteriak meminta pertolongan dan warga pun berdatangan. Warga bergegas mengeluarkan korban dari dalam sungai sebelum buaya ganas itu muncul lagi.

Warga langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Pratama Samuda. Informasinya, korban akan dirujuk ke RSUD dr Murjani Sampit untuk mendapatan penanganan lebih intensif.

Komandan Pos Jaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah di Sampit, Muriansyah saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi terkait kejadian itu. Ini merupakan kejadian pertama serangan buaya terhadap manusia pada 2019 ini.

Muriansyah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berada di sungai. Masyarakat diminta menghindari beraktivitas di sungai saat hari mulai atau sudah gelap karena itu merupakan saat sangat rawan kemunculan buaya.

“Hampir setiap tahun terjadi serangan buaya terhadap manusia di Sungai Mentaya. BKSDA sudah sejak lama memasang papan pengumuman untuk mengingatkan masyarakat mewaspadai serangan buaya karena di wilayah itu terdapat habitat buaya, diperkirakan di kawasan Pulau Lepeh yang terletak di tengah Sungai Mentaya,” ujarnya.*

Baca juga: BKSDA Kalteng pancing buaya ganas Sungai Mentaya Sampit dengan bebek

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Populasi komodo di TNK masih stabil

Kupang (ANTARA News) – Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) mencatat, jumlah populasi satwa purba Komodo di TNK, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih stabil yaitu sebanyak 2.897 ekor hingga 2018.

“Dalam catatan kami jumlah populasi Komodo masih stabil karena berada di kisaran antara 2.000 ekor sampai 3.000 ekor,” kata Petugas Monitoring Satwa Komodo BTNK, Jackson, kepada Antara ketika dihubungi dari Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan, jumlah populasi komodo ini menyebar di Pulau Komodo sebanyak 1.727 ekor, Pulau Rinca 1.049 ekor, Pulau Gili Motang 58 ekor, Pulau Nusa Kode 57 ekor, dan Pulau Padar enam ekor.

Jumlah poluasi pada 2018, lanjutnya, juga tercatat naik dari sebelumnya di 2016 sebanyak 1.186 ekor, dan 2017 sebanyak 1.412 ekor.

“Jumlah populasi ini juga fluktuatif, kadang di Pulau Komodo naik sedangkan di Pulau Rinca turun, dan sebaliknya,” katanya.

Ia menjelaskan, perhitungan jumlah populasi itu berdasarkan hasil penelitian dari BTNK bekerja sama dengan Komodo Survival Project yang didukung dari luar negeri.

Jackson mengatakan, BTNK terus menjaga keberlangsungan populasi kadal raksasa itu dengan menjaga kealamian lingkungan di kawasan tersebut.

“Jadi kita tidak pernah memberikan makanan kepada komodo seperti yang dilakukan di kebun binatang. Yang kita lakukan menjaga lingkungan agar pakannya tetap aman,” katanya.

Selain itu, BTNK juga secara rutin melakukan patroli pengamanan kawasan untuk mencegah adanya aktivitas terlarang seperti perburuan liar, pembakaran hutan, maupun pengeboman ikan dan lainnya.

“Dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan pengamanan ditingkatkan sepanjang tahun, baik dilakukan sendiri dari BTNK, maupun dengan Kepolisian,” ujar Jackson.

Baca juga: Menpar sebut isu penutupan TN Komodo tidak relevan bagi pariwisata
Baca juga: KLHK: Penutupan kawasan Taman Nasional Komodo masih dalam pembahasan
Baca juga: Wapres: TN ditutup atau tidak, komodo tetap perlu makan

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prestasi “Silver Award” untuk Panda “Caitao” akan dipertahankan Taman Safari Indonesia

Cisarua, Bogor (ANTARA News) – Prestasi yang diraih satwa panda raksasa (Ailuropoda melanoleuca) di Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bernama “Caitao” mendapatkan medali perak dari organisasi “Giant Panda Global” pada 2018 akan berusaha dipertahankan lembaga konservasi satwa “ex-situ” (di luar habitat alami) itu pada 2019.

“Indonesia sangat bangga karena pada masa awal kedatangan panda ke Indonesia, ‘Cai Tao’ sudah memperoleh medali perak (silver award) sebagai panda terfavorit di luar China, sebagai tempat habitat aslinya,” kata Direktur TSI Cisarua, Drs Jansen Manansang, M.Sc, seperti disampaikan Humas TSI Yulius H Suprihardo di Bogor, Minggu.

Giant Panda Global, sebuah organisasi yang berpusat di Belgia, yang dipimpin Jeroen Jacobs itu, bertujuan untuk memromosikan pekerjaan penting konservasi panda raksasa di China maupun di luar RRC, dan setiap tahun mengadakan penghargan “Giant Panda Global Awards”.

Cai Tao, panda jantan yang ada di TSI Cisarua mendapatkan penghargaan kategori terfavorit di antara yang hidup di luar habitat alaminya di luar RRC.

Dalam penobatan yang berlangsung di Berlin, Jerman, pada Juli 2018, “Cai Tao” berhasil memperoleh 300.000 suara dari empat negara, yaitu Tiongkok, Prancis, Amerika Serikat, dan Indonesia.

Saat ini di seluruh dunia ada 1.864 ekor panda raksasa berada di habitat aslinya. Sedangkan populasi di kebun binatang berbagai negara berjumlah 520 ekor.

Tidak hanya “Caitao”, penghargaan juga diperoleh Jansen Manansang juga dinobatkan sebagai tokoh peduli panda (human panda personality), setelah Direktur China Conservation and Reseach Center for Giant Pandas, Zhang Hemin, dan Direktur Chendgu Panda Base Sichuan, China, Zhang Zhihe.

Menurut Jansen Manansang, pengelolaan “Cai Tao” di TSI Cisarua menunjukkan kepada dunia bahwa panda juga mampu hidup di luar habitat alaminya.
   

Sementara itu, pada perinatan “World Nature Conservation Day” tahun lalu, apresisasi “Global Conservationist Award” juga diberikan oleh Giant Panda Global kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, dan Dubes RRC di Indonesia, Xiao Qian.

Dukungan kedua pejabat tersebut membuat masyarakat Indonesia dapat lebih dekat dengan panda raksasa.

Sepasang panda dari China bernama Cai Tao (jantan) dan Hu Chun (betina), didatangkan ke Indonesia pada 28 September 2017 melalui program peminjaman untuk pengembangbiakan (breeding loan) dari Pemerintah China kepada Pemerintah Indonesia.

KLHK sebagai pembina Lembaga Konservasi (LK) telah menetapkan PT TSI sebagai lokasi “breeding loan” panda raksasa itu.

Baca juga: Panda Cai Tao-Hu Chun dikarantina di TSI

Baca juga: Panda raksasa TSI makin diminati pengunjung

Pewarta: Andi Jauhary
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kampanye perlindungan primata

Aktivis Yayasan International Animal Rescue (IAR) Indonesia menggelar aksi teatrikal saat kampanye simpatik satwa primata dilindungi di Taman Hutan Kota Ciamis, Jawa Barat, Minggu (3/2/2019). Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk berhenti melakukan perburuan dan memelihara primata dilindungi karena dari 60 spesies hewan primata yang ada Indonesia hampir 70 persennya terancam punah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc.

31 penyu raksasa bertelur di Raja Ampat

Waisai  (ANTARA News) – Sebanyak 31 ekor Penyu Belimbing yang dikenal sebagai penyu raksasa, sang penjelajah dunia, mendarat dan bertelur di Kampung Yenbekaki, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, sepanjang 2018.

Kelompok Penggiat Konservasi Penyu Kampung Yenbekaki mencatat pada Mei 2018 sebanyak delapan ekor Penyu Belimbing mendarat dan bertelur di kawasan Pantai Warebar, Kampung Yenbekaki.

Selanjutnya pada Juni sebanyak lima ekor, Juli sebanyak delapan ekor, Agustus sebanyak tiga ekor, September sebanyak tiga ekor, dan Oktober sebanyak empat ekor, Sehingga total 31 ekor penyu raksasa tersebut mendarat dan bertelur di Kampung Yenbekaki.

Ketua Kelompok Penggiat Koservasi Kampung Yenbekaki Yusuf Mayor di Waisai, Papua Barat, Senin, mengatakan sebanyak 31 ekor Penyu Belimbing yang mendarat di kawasan Pantai Warebar sepanjang 2018, bertelur sebanyak 3.706 butir.

Dia mengatakan masyarakat penggiat konservasi penyu kampung Yenbekaki menjaga kawasan Pantai Warebar tempat sarang penyu raksasa tersebut dari serangan predator yang mengincar telurnya.

Ia menjelaskan bahwa dari total 3.706 telur penyu belimbing tersebut, sebanyak 1.000 rusak dan berhasil menetas sebanyak 2.706 menjadi tukik. Masyarakat penggiat konservasi penyu kampung Yenbekaki melakukan penangkaran terhadap tukik penyu tersebut agar terhindar dari serangan predator.

Menurut dia, penangkaran terhadap tukik dilakukan paling lama dua minggu setelah telur menetas. Agar tukik tersebut benar-benar kuat dan dapat menghindar dari serangan predator barulah dilepaskan ke laut.

“Hasil kerja masyarakat penggiat konservasi penyu Kampung Yenbekaki, Raja Ampat, sepanjang 2018 berhasil melepaskan sebanyak 2.706 ekor tukik penyu raksasa ke laut,” ujarnya.

Baca juga: Ratusan penyu dilepas menjaga konservasi keragaman hayati

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Aceh Jaya selamatkan 117 telor penyu belimbing

Banda Aceh (ANTARA News) – Tim Konservasi Penyu Aroen Meubanja, Aceh Jaya bersama warga setempat memindahkan atau menyelamatkan 117 butir telur penyu belimbing (Dermochelys coriacea) yang dilindungi undang-undang.

“Telur penyu belimbing di bibir pantai Aceh Jaya sebanyak 117 butir sudah kami selamatkan,” kata Koordinator Tim Konservasi Penyu Aroen Menbanja, Aceh Jaya, Dedi, saat dihubungi Antara dari Banda Aceh, Senin.

Selain warga setempat, pemindahan telur penyu belimbing itu juga melibatkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Penanggulangan Kebencanaan (PK) Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh.

Ia menjelaskan penyu belimbing salah satu spesies dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Pemindahan telur penyu pada Sabtu (2/2) untuk tujuan penyelamatan dan dibenarkan oleh undang-undang,” ujar dia.

Dedi menyatakan penyu belimbing itu bertelur sekitar 10 meter dari bibir pantai setempat. Jika tidak dipindahkan, dikhawatirkan basah saat air pasang sehingga tidak akan menetas.

Hal itu, katanya, artinya pemindahan telur penyu belimbing itu untuk menghindari basah saat air pasang.

“Telur penyu itu menetas maksimal 70 hari dan nanti akan dilepas liarkan kembali,” katanya.

Tim Konservasi Penyu Aroen Meubanja, Aceh Jaya sejak 2012 hingga sekarang telah melepaskanliarkan tukik atau penyu 11 ribuan di wilayah tersebut.

Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Pada Pasal 40, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 1 dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Baca juga: Ratusan telur penyu yang akan dijual diamankan di Jember
Baca juga: Penyu mulai bertelur di pesisir selatan DIY

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pencinta alam imbau masyarakat hentikan pembunuhan buaya

Sungailiat, Babel, (ANTARA News) – Ketua Umum Komunitas Pencinta Alam dan Relawan (Pelawan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tri Harmoko mengajak masyarakat di daerah itu menghentikan pembunuhan buaya.

“Saya mengajak masyarakat untuk menghentikan pembunuhan binatang buaya. Dan buaya yang tertangkap harus ditangkar,” katanya di Sungailiat, Senin.

Dia menyarankan agar masyarakat yang menangkap buaya hendaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKDSDA) setempat atau dipindahkan ke habitat yang masih layak untuk kehidupannya.

Dikatakan, buaya salah satu hewan predator yang memiliki peranan penting dalam ekosistem di sungai, rawa, kolong. Terjadinya penyerangan buaya pada beberapa tempat kepada manusia dengan kesalahan ditimpakan kepada buaya adalah sebuah pemikiran yang keliru.

“Suatu anggapan yang keliru ketika buaya menyerang manusia atau warga disalahkan pada binatang tersebut, padahal proses alamiah itu terjadi karena habitatnya terganggu, cadangan makanan buaya menipis,” jelasnya.

Menurut dia, perilaku manusia yang kerap menganggu saat buaya muncul di permukaan air, sehingga naluri pada binatang itu melakukan perlawanan.

“Serangan buaya dibalas dengan perburuan buaya hingga pembunuhan menjadi fenomena berulang yang mendesak ekosistem buaya,” katanya.

Perlakuan itu, kata Tri Harmoko, menganggu rantai makananan yang mana apabila buaya terus diburu akan mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan rantai makanan dengan predator tertinggi yang ada seperti babi dan monyet hingga mengakibatkan masalah baru berupa terlalu banyak babi atau monyet dan sejenisnya sebagai hama bagi peternakan atau pertanian.

Padahal untuk kesimbangan alam, buaya lah menjadi pemangsa monyet atau babi dalam rantai makanan. “Untuk itu, bijaknya tidak membalas serangan buaya dengam perburuan hingga pembunuhan buaya, tetapi lebih kepada menjaga ekosistemnya dan tidak mengganggu cadangan makanannya,” ujar Tri.*

Baca juga: Buaya raksasa resahkan warga Bangka akhirnya tertangkap-mati

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Kalteng pasang perangkap buaya pemangsa di Sungai Seranggas

Sampit (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah memasang perangkap dan alat pancing untuk menangkap buaya pemangsa di Sungai Seranggas Desa Lempuyang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Sampai saat ini belum ada hasil. Rencananya alat pancing dan perangkap buaya itu akan dipasang selama satu minggu,” kata Komandan Pos Jaga BKSDA Sampit Kotawaringin Timur Muriansyah di Sampit, Selasa.

Ia menjelaskan konflik antara buaya dengan manusia kembali menjadi perhatian masyarakat setempat. Mereka khawatir karena aktivitas buaya makin meningkat dan dirasakan membahayakan keselamatan mereka.

Pada Jumat (1/2), sekitar pukul 18.30 WIB, seorang warga Dusun Seranggas, Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit bernama Julhaidir (41), diterkam buaya saat mandi di sungai. Akibatnya, tangan kirinya putus.

Buaya sempat menyeret korban ke sungai. Saat tangannya putus akibat gigitan buaya, korban berenang ke permukaan sungai dan berteriak meminta pertolongan warga, sebelum buaya itu muncul lagi.

Setelah kejadian, Tim BKSDA dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat didatangkan ke Kotawaringin Timur untuk menangkap buaya tersebut. Mereka membawa perangkap buaya yang terbuat dari besi berbentuk sangkar berukuran besar.

Perangkap dipasang tidak jauh dari lokasi serangan buaya. Tim juga memasang pancing buaya dengan umpan seekor bebek untuk menarik buaya pemangsa itu muncul.

Saat terjadi serangan buaya di anak Sungai Remiling Kecamatan Seranau beberapa waktu lalu itu, Tim BKSDA juga mencoba menangkap buaya dengan cara memancing menggunakan umpan bebek. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil.

“Dalam beberapa hari ini akan ada evaluasi, terutama untuk lokasi pemasangan dan umpan. Perangkap dan pancing buaya itu terus kami pantau,” kata Muriansyah.

Populasi buaya di Sungai Mentaya diperkirakan masih cukup banyak karena warga masih sering melihat buaya muncul di perairan dekat permukiman.

Aktivitas buaya yang mengganas dan menyasar perairan kawasan permukiman diduga karena kelaparan karena sumber makanan di habitat mereka makin sulit didapat.

Muriansyah meminta masyarakat lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai karena buaya masih berkeliaran.

Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas di sungai saat hari gelap karena rawan serangan buaya.

“Dari beberapa kasus yang terjadi, serangan buaya terjadi saat menjelang malam hingga subuh,” ujarnya.*

Baca juga: Tangan nelayan putus diterkam buaya

Baca juga: Pencinta alam imbau masyarakat hentikan pembunuhan buaya

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penelitian Hiu Tikus

Mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP)  Universitas Syiah Kuala mengukur panjang ikan Hiu Tikus (thresher Shark) sebagai bahan penelitian di Pelabuhan Perikanan Koutaraja, Banda Aceh, Selasa (5/2/2019). Penelitian tersebut untuk mendata dan mengetahui tingkat kepunahan, kematian, dan penyakit, terkait menurunnya populasi hiu itu. ANTARA FOTO/Ampelsa/foc.

Warung kopi galang dana pelestarian penyu Aceh Jaya

Banda Aceh (ANTARA News) – Salah satu warung kopi, Leuser Caffee, di Banda Aceh, mengalang dana melalui penjualan bubuk kopi Arabica untuk pelestarian penyu di Panga, Kabupaten Aceh Jaya. 

“Kami menyisihkan 50 persen dari hasil penjualan bubuk kopi Arabica dengan kemasan khusus pemeliharaan penyu Panga yang bekerja sama dengan Komonitas Aroen Meubanja,” kata Pemilik Leuser Coffee, Danurfan di Banda Aceh Aceh, Jumat. 

Ia menjelaskan dana yang terkumpul dari penggalangan dana dari penjualan kopi Arabica akan dimanfaatkan untuk program pemeliharaan penyu di Panga, sehingga populasi terus terjaga. 

Ia menyebutkan untuk penjualan kopi Arabica dengan kemasan khusus pemeliharaan penyu dihargai Rp75.000 dengan isi 250 gram.

“Pemeliharaan yang dilakukan termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi lagi telur penyu,” kata Danurfan.

Ia menjelaskan dalam program pemeliharaan penyu tersebut masyarakat yang tergabung dalam komunitas tersebut juga akan melakukan patroli di daerah kawasan pantai yang menjadi lokasi penyu bertelur.

Danurfan mengatakan donasi yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari konsep konservasi yang diusung dari kehadiran usaha Leuser Coffee. 

Ia mengatakan penggalangan tersebut akan dilakukan hingga Maret 2019 dan saar ini yang sudah terkumpul Rp765 ribu. 

Ia menambahkan sebelumnya pihaknya juga telah menggalang dana pengobatan anak gajah yang diberi nama Amirah.

Baca juga: LSM jajagi konservasi penyu di Simeulue

Baca juga: Yogyakarta gencarkan kaderisasi penyelamat penyu

Baca juga: Bantul kembangkan konservasi penyu di empat pantai
 

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua warga tewas diterkam buaya di Maluku

Ambon (ANTARA News) – Satu warga Negeri Makariki di Kabupaten Maluku Tengah dan satu warga Desa Atubul Dol di Kecamatan Wertambrian, Kabupaten Maluku Tengara Barat, tewas diterkam buaya menurut pejabat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku.

“Di hari yang sama Kamis (7/2) dua warga di lokasi yang berbeda tewas secara mengenaskan diterkam buaya,” kata Kepala BKSDA Maluku Mukhtar Amin Ahmadi, Jumat.

Adamalik Batalata (48) tewas diterkam buaya di perairan Desa Atubul Dol, sementara Jonias Makaweru (37) diterkam harimau di muara Sungai Ruata di Negeri Makariki saat mencari ikan pada Kamis (7/2).

“Petugas BKSDA bersama warga mencari bagian tubuh korban yang diduga masih ada di Sungai Ruata, tetapi tidak ditemukan bagian tubuh korban,” kata Mukhtar tentang upaya pencarian jasad Jonias.

Sementara Adamalik Batalata sempat mendapat pertolongan dari dua nelayan yang mencari ikan tak jauh darinya di perairan Desa Atubul Dol. Dua nelayan itu memanah buaya yang menerkam Adamalik hingga melepaskan terkamannya.

“Korban mengalami luka gigitan tetapi korban tidak tertolong, kedua nelayan membawa pulang jenazah dan melaporkan peristiwa ini ke Kepala Desa,” kata Mukhtar.

Petugas BKSDA terus melakukan pemantauan di lokasi kejadian. “Kami terus melakukan pemantauan di lapangan, mengimbau warga untuk selalu waspada dan tidak beraktivitas di lokasi rawan buaya,” kata Mukhtar.

Baca juga:
Serangan buaya menewaskan seorang bocah di Riau
Pekanbaru perlu rambu peringatan bahaya buaya

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

25 monyet akan dilepasliarkan ke Pulau Nusa Barong

Jember, 8/2 (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bekerja sama dengan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) akan melepasliarkan 25 monyet ke Cagar Alam Pulau Nusa Barong di kawasan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 20 Februari.

Sebelum pelepasliaran, monyet-monyet ekor panjang dan monyet yang sebelumnya digunakan untuk pertunjukan topeng monyet itu ditempatkan di kawasan City Forest and Farm Arum Sabil di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jumat sore.

“Monyet itu berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, baik dari hasil sitaan, hasil penyerahan, maupun penertiban topeng monyet,” kata Kepala BKSDA Wilayah III Jember Setyo Utomo di Jember, Jumat.

Ia menjelaskan monyet-monyet itu sudah menjalani tahapan rehabilitasi sebelum pelepasliaran dan dalam dua pekan terakhir dititipkan di City Forest and Farm Arum Sabil Jember.

“Saya juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki peliharaan monyet agar diserahkan kepada pihak yang berwenang atau BKSDA karena hewan tersebut dapat membahayakan warga yang memilikinya dan masyarakat sekitar,” tuturnya.

Kepala Polres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan topeng monyet dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindaklanjutinya dengan melakukan penertiban. Hasilnya, BKSDA menyita dan menerima 25 monyet.

“BKSDA Jatim menyerahkan 25 ekor monyet itu kepada Jakarta Animal Aid Network untuk direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitatnya. Hari ini puluhan monyet ekor panjang transit lebih dulu ke kawasan City Forest and Farm Arum Sabil, yang sudah disurvei layak untuk tempat transit,” katanya.

“Saya juga mengimbau masyarakat yang memelihara monyet untuk diserahkan kepada BKSDA, karena monyet-monyet tersebut sangat berbahaya dan bisa menyerang anak-anak, bahkan monyet tersebut kadang bisa menularkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia,” ia menambahkan.

Baca juga:
Desa Sidoarjo pertahankan monyet ekor panjang
50 satwa topeng monyet disita di Jabar

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aktivis kritik penggunaan cenderawasih dalam kampanye Pemilu Papua

Jayapura  (ANTARA News) – Aktivis lingkungan  Yasminta Ridhian Wasaraka mengkritik penggunaan bulu burung Cenderawasih yang dibuat menjadi ikat kepala atau atribut lainnya untuk berkampanye dalam pemilu 2019 di Papua.

 “Selalu begitu, setiap ada Pemilu semua ingin dihormati, ingin dianggap merakyat dengan simbol ketokohan. Ikat kepala atau mahkota yang terbuat dari bulu burung Cenderawasih lantas dipakai sebagai pemanis, dan bukan satu tapi banyak sekali,” katanya di Kota Jayapura, Papua, Rabu.

 Kritikan ini sengaja dilontarkan oleh pengurus Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG) Jayapura itu terkait maraknya baliho, spanduk, hingga stiker para politisi yang akan bertarung dalam pemilu legislatif 2019.

 Ia menyebut bahwa seharusnya sudah ada paradigma baru dalam berkampanye yang juga memiliki poin positif dalam lingkungan, sehingga tak perlu menyematkan atribut yang diambil dari satwa yang sesungguhnya dilindungi.

 “Cenderawasih sudah jelas dilindungi dan saya heran kalau para calon wakil kita ini menggunakan dengan mudahnya hanya untuk menunjukkan jika ia memiliki kedekatan dengan masyarakat atau merasa diri tokoh Papua padahal menggunakan atribut dari satwa dilindungi,” katanya yang akrab disapa Dian.

 Dian yang juga Sekretaris Eksekutif Rumah Belajar Papua atau akrab disebut RBP ini mengajak agar para calon wakil rakyat lebih elegan dalam berkampanye, sehingga bisa mendapatkan simpati dari para pemilih.

 “Silahkan kita nilai calon wakil yang seperti ini,” ujar Dian yang dalam waktu dekat ini akan meluncurkan buku tentang Suku Korowai.

 Senada itu disampaikan Ketua FPPNG Fredy Wanda bahwa ada cara lain yang bisa digunakan untuk diterima masyarakat tanpa harus menunjukkan sikap yang tak mendukung isu konservasi.

 “Saya pikir dunia mengakui jika Cenderawasih dilindungi dan Pak Gubernur Papua juga sudah menyatakan itu lewat surat edaran bahkan Menteri KLHK juga menyetujui petisi tentang pelarangan mahkota Cenderawasih dan segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa endemik yang dilindungi,” katanya.

 Untuk itu, mantan polisi hutan itu meminta kepada publik agar memberi penilaian terhadap calon wakil rakyat yang tidak bijak dengan kebanggaan Papua itu.

 “Ada noken yang sudah membumi, kenapa bukan itu saja yang dipakai. Saya pikir kita perlu bijak dalam bersikap dengan memberi dukungan pada pelestarian satwa dilindungi apalagi mahkota inikan budaya Papua dan sebaiknya ?jangan dikaitkan dengan politik,” katanya.

Baca juga: Kapolri imbau partai dan caleg lakukan kampanye santun
 Baca juga: Bawaslu: ASN tidak diperkenankan pakai atribut kampanye

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KLHK: Penutupan kawasan Taman Nasional Komodo masih dalam pembahasan

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno mengatakan rencana  penutupan Taman Nasional Komodo (TN Komodo) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. 

“Wacana penutupan sementara TN Komodo yang bertujuan untuk melakukan perbaikan tata kelola khususnya untuk mendukung tujuan konservasi, perlu segera dibahas antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan,” kata  Wiratno di Jakarta, Senin. 

Pengelolaan TN Komodo berada di bawah Direktorat Jenderal KSDAE KLHK, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan bidang lingkungan hidup dan Kehutanan.
 
Peraturan perundangan tersebut yaitu UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Perpres No.16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Wiratno mengatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktur Jenderal KSDAE memiliki kewenangan untuk menutup atau membuka kembali suatu taman nasional, berdasarkan pertimbangan ilmiah, fakta lapangan, kondisi sosial ekonomi dan masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta para pihak lainnya.

“Dengan demikian penutupan kawasan taman nasional menjadi kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE KLHK,” ujar Wiratno.

Dia juga mencontohkan kasus penutupan pendakian sementara di TN Gunung Rinjani, TN Gunung Merapi, TN Bromo Tengger Semeru, karena terjadi erupsi gunung berapi dan kondisi cuaca ekstrim. 

“Dapat juga dikarenakan adanya kerusakan habitat, atau gangguan terhadap satwa liar yang dilindungi, akibat dari aktivitas pengunjung, bencana alam, dan mewabahnya hama dan penyakit seperti di TN Way Kambas,” lanjutnya.

Berdasarkan monitoring Balai TN Komodo dan Komodo Survival Programme, pada 2017, jumlah populasi komodo sebanyak 2.762 individu yang tersebar di Pulau Rinca (1.410), Pulau Komodo (1.226), Pulau Padar (2), Pulau Gili Motang (54) dan Pulau Nusa Kode (70). Sedangkan populasi rusa adalah sebanyak 3.900 individu dan kerbau sebanyak 200 individu.

Pada 2018, ditemukan satu individu komodo mati secara alamiah karena usia. Ancaman terhadap spesies biawak besar ini adalah masih ditemukannya perburuan rusa, namun saat ini program breeding rusa telah dibangun di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, untuk mengurangi tingkat perburuan rusa di TN Komodo.*

Baca juga: Wapres: TN ditutup atau tidak, komodo tetap perlu makan

Baca juga: Peneliti LIPI: rumah penetasan lebih efektif tingkatkan populasi komodo

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengelolaan kebun binatang Taman Rimbo

Seekor Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) betina berumur 13 tahun, Uni berjalan di dalam kandang Kebun Binatang Taman Rimbo, Jambi, Senin (28/1/2019). BKSDA Jambi mengevaluasi pengelolaan kebun binatang oleh UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo pascakematian beruntun seekor Harimau Sumatra betina bernama Ayu (8 tahun) akibat penyakit paru-paru basah (Pneumonia) dan seekor Singa (Phantera leo) jantan bernama Hori (11 tahun) akibat sakit di bulan ini. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.

15 persen burung endemik Indonesia terancam punah

Padang (ANTARA News) – Sekurangnya 15 persen dari sekitar 400 jenis burung endemik Indonesia berada diambang kepunahan karena rusaknya habitat serta perburuan oleh oknum.

“Di Indonesia ada sekitar 1.771 jenis burung, 400 jenis di antaranya adalah endemik. Burung endemik itu sebagian sudah terancam punah,” kata Presiden Indonesian Ornithology Union (IdOU) Ignatius Pramana Yuda di Padang, Senin.

Ia mengatakan itu dalam Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung di Indonesia (KPPBRI) ke V bekerja sama dengan Jurusan Biologi Universitas Andalas (Unand).

Jenis burung yang terancam punah itu diantaranya jalak putih (Sturnus melanopterus), ekek-geling jawa (Cissa thalassina), trulek jawa (Vanellus macropterus) , kakatua, elang, rangkong gading, jalak bali dan jenis kuau raja yang menjadi endemik Sumbar.

Menurut Ignatius, ulah manusia menjadi ancaman terbesar untuk kelangsungan hidup beberapa jenis burung di Indonesia. Perburuan dan upaya memperjualbelikan burung untuk dipelihara membuat populasi burung berkurang drastis.

Padahal berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemburu, penangkap serta penjual satwa liar di Indonesia bisa dikenai pidana.

Dalam pasal 40 UU Nomor 5 tahun 1990 ayat 2 disebutkan bahwa hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan di dalam atau negeri, memburu, dan menyimpan dalam bentuk hidup atau mati tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Ia berharap ada aturan turunan dari UU itu hingga ke tingkat desa atau nagari agar semua pihak menjadi lebih awas dan bisa berpartisipasi dalam pelestarian satwa dilindungi.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyatakan dukungan terhadap upaya pelestarian satwa endemik milik daerah, termasuk jenis burung.

Namun kendala selama ini, tidak semua masyarakat mengetahui jenis burung yang dilindungi dan terancam punah itu sehingga perburuan masih menyasar jenis tersebut.

“Butuh informasi dan rekomendasi terkait jenis atau spesies burung yang harus dilindungi ini agar pemerintah daerah bisa menyikapi,” ujarnya.

Jenis burung di Sumbar sangat beragam karena memiliki kawasan taman nasional seluas 1,2 juta hektar dengan 500 hektar diantaranya masih alami untuk menjaga habitat beragam fauna yang ada di dalamnya.

“Ke depan kita akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta merangkul organisasi dan masyarakat pecinta burung untuk membantu perlindungan jenis burung itu,” katanya.

Sementara itu Rektor Unand Tafdil Husni menyebutkan pihaknya memiliki wilayah kampus 500 hektar, dan 200 hektar diantaranya merupakan hutan lindung.

Kawasan hutan lindung itu adalah tempat penelitian jurusan biologi, termasuk tempat kawasan bebas berbagai jenis burung untuk berkembangbiak.

“Unand sangat peduli dan berperan aktif terkait konservasi serta menjaga lingkungan, termasuk menjaga keberadaan spesies burung. Bahkan, lebih 40 hasil penelitian dosen dan mahasiswa Unand terkait hal ini,” katanya.

Baca juga: Jenis burung khas Indonesia bertambah
Baca juga: Burung endemik Rote resmi bernama Myzomela irianawidodoae

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bangkai harimau Sumatera Taman Rimba Jambi dibakar

Jambi  (ANTARA News) – Bangkai harimau sumatera (Panthera tigris Sumatrae) yang mati di kebun binatang Taman Rimba Jambi telah dibakar untuk menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan bangkai spesimen satwa langka tersebut.

“Bangkainya sudah dibakar karena dari BKSDA Jambi tidak mau ambil risiko nantinya ada pihak yang memanfaatkan spesimen bangkai itu,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Rimba Jambi, Taufik Bukhari di Jambi, Senin.

Bangkai harimau Sumatera bernama Ayu yang berusia delapan tahun itu setelah mati pada Sabtu 26 Januari lalu langsung dibakar kemudian dikuburkan.

Sedangkan bangkai Singa yang bernama Hori yang juga mati pada Sabtu pekan lalu (19/1) itu juga telah dikuburkan setelah dilakukan bedah bangkai untuk mengetahui penyebab kematiannya.

“Kasus kematian kedua binatang buas, langka dan dilindungi itu sudah saya sampaikan semuanya ke Polda Jambi dan pihak Polda juga telah memeriksa terkait apakah ada unsur kesengajaan terkait kematian beruntun satwa ikonik tersebut,” kata Taufik Bukhari.

Selain itu, pasca-kematian beruntun dua ekor satwa yang dilindungi tersebut pihak Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi langsung mengevaluasi pengelolaan kebun binatang satu-satunya di Provinsi Jambi tersebut.

Sekda Provinsi Jambi juga hari ini langsung meninjau ke Taman Rimba guna mengetahui langsung dan meminta untuk melakukan pembenahan.

Sebelumnya, dua ekor satwa koleksi kebun binatang Taman Rimba Jambi, yakni harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) dan singa (panthera leo) mati karena sakit. Keduanya mati hampir berbarengan atau hanya selisih sepekan.

Harimau bernama Ayu mati, Sabtu (26/1) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB diketahui akibat menderita penyakit paru-paru basah (Pneumonia) setelah dilakukan bedah bangkai oleh tim medis dokter hewan.

Sedangkan singa jantan dewasa yang bernama Hori yang kandang display-nya bersebelahan lebih dulu mati atau sepekan yang lalu, Sabtu (19/1).

Singa jantan dewasa yang sekitar dua tahun telah menghuni kebun binatang kebanggaan masyarakat Jambi itu diketahui mati juga akibat sakit.

“Hori mati mendadak, gejalanya menurut tim dokter terjadi pembengkakan pada jantungnya,” kata Kepala UPTD Taman Rimba Jambi, Taufik Bakhori.

Setelah kematian beruntun dua ekor satwa ikonik itu, saat ini Taman Rimba Jambi masih menyisakan satu ekor Harimau Sumatera, yakni Uni (induk Ayu) dan singa betina bernama Cinta yang sebelumnya didatangkan dari Taman Satwa Siantar, Sumatera Utara.

Baca juga: Harimau dan singa di Taman Rimba Jambi mati
 Baca juga: Kronologis kematian singa dan harimau di Jambi

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bangkai dugong ditemukan terdampar di pesisir Karimun

Karimun, Kepri  (ANTARA News) – Bangkai seekor dugong dengan bobot hampir setengah ton ditemukan terdampar di pesisir pantai Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin.

Bangkai dugong atau duyung tersebut ditemukan nelayan bernama Zaini dalam kondisi membusuk.

“Diperkirakan sudah mati 2 atau 3 hari,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Karimun Ruffindy Alamsyah di lokasi penemuan bangkai dugong tersebut.

Menurut Ruffindy, temuan bangkai dugong tersebut baru pertama kali terjadi di Karimun dan kemungkinan terseret arus. “Perairan Karimun juga bukan habitat dugong,” katanya.

Di tempat yang sama, koordinator Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Satker Tanjungpinang Ice Muhammad Rizqan mengatakan, bangkai dugong tersebut berjenis kelamin betina dan mengalami pembusukan tingkat lanjut, terdampar dengan kondisi perut pecah.

Bobot bangkai dugong tersebut, jelas dia, sekitar sekitar 400 kilogram, panjang sekitar 3,4 meter, lingkar badan 187 centimeter, lebar 115 cm dan lebar sirip 23 cm.

“Kami menduga dugong ini terseret arus gelombang musim angin utara,” katanya.

Ia mengatakan bangkai dugong tersebut merupakan yang terberat yang pernah ditemukan di Kepulauan Riau.  Penemuan bangkai dugong menjadi tontonan warga yang penasaran dengan mamalia langka tersebut.

“Sekilas mirip anjing laut. Tapi setelah saya amati, ?bentuk kepalanya berbeda dengan anjing laut,” kata salah seorang warga.

Bangkai dugong tersebut langsung dikubur di lokasi dengan menggunakan alat berat yang dipinjam dari perusahaan setempat.

Mengutip Wikipedia, dugong atau dugon atau duyung adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota Sirenia atau lembu laut yang masih bertahan hidup hingga usia 22 sampai 25 tahun.

Duyung bukanlah ikan karena menyusui anaknya dan masih merupakan kerabat?evolusi?dari?gajah. Ia merupakan satu-satunya hewan yang mewakili suku Dugongidae.

Selain itu, ia juga merupakan satu-satunya lembu laut yang bisa ditemukan di kawasan perairan sekurang-kurangnya di 37 negara di wilayah Indo-Pasifik walaupun kebanyakan duyung tinggal di kawasan timur Indonesia dan perairan utara Australia.

Baca juga: Pakar kelautan sebut mamalia mati di Riau bukan dugong
Baca juga: Dalam sepekan dua dugong ditemukan mati di Dumai, Riau

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kontes kucing di Bali

Juri memeriksa tubuh kucing saat kontes kucing “Catzvaganza” di Kuta, Badung, Bali, Minggu (27/1/2019). Kontes yang diikuti puluhan kucing berbagai jenis tersebut menggelar berbagai kegiatan seperti lomba ketangkasan kucing, peragaan kostum kucing serta pemberian vaksin bagi kucing peliharaan. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/pras.

BKSDA Maluku lepasliarkan rusa timor ke Pulau Seram

Ambon,  (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Maluku kembali melepasliarkan tiga ekor satwa liar jenis rusa timor (Cervus Timorensius Mollucensis) ke habitatnya di kawasan hutan lindung kaki Gunung Manusela, Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah.

“Ketiga ekor rusa timor itu merupakan hasil penyerahan masyarakat Ambon secara sukarela, dan dilakukan pelepasliaran oleh petugas pada Sabtu (26/1),” kata Kepala BKSDA Maluku, Mukhtar Amin Ahmadi, di Ambon, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas melakukan perjalanan ke lokasi pelepasliaran di kaki Gunung Manusela, Pulau Seram.

Sesampainya di lokasi, ketiga rusa tersebut langsung dilepasliarkan, katanya.

Menurut dia, satwa tersebut dipelihara di atas lahan seluas dua hektare di kawasan Desa Passo selama tiga tahun, sehingga rusa tersebut benar-benar liar.

Proses menangkap ketiga ekor rusa di tempat pemeliharaanya dibutuhkan waktu dua hari.

Hari pertama penangkapan dipimpin drh Dirwan, dengan cara memberikan obat bius oral (anastesi) yang dicampurkan ke dalam makanan.

Tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena dosis obat yang dibutuhkan sampai rusa terbius sulit terpenuhi akibat obat tersebut tidak termakan oleh rusa.

“Selanjunya penangkapan di hari kedua penangkapan menggunakan perangkap jaring yang dibantu 10 orang masyarakat sekitar lokasi,” katanya.

Mukhtar mengakui, petugas awalnya mengalami kesulitan untuk melakukan penggiringan rusa tersebut untuk masuk ke dalam jaring, tetapi akhirnya dengan kesabaran yang tinggi rusa dapat ditangkap.

Setelah rusa masuk jaring, segera diberikan obat bius suntik dengan dosis tertentu agar rusa tidak mengamuk.

Ketiga ekor rusa yang diliarkan terdiri atas satu ekor jantan dengan tanduk yang sudah bercabang dan diperkirakan berusia empat tahun, sedangkan dua ekor betina dara usia sekitar dua tahun.

Ia mengimbau masyarakat jika ada yang masih memelihara satwa jenis rusa atau jenis lainnya yang dilindungi, agar segera diserahkan secara sukarela ke BKSDA untuk diliarkan kembali ke habitatnya.

“Jika ada masyarakat yang hobi memelihara rusa, maka dapat mengusulkan kepada BKSDA Maluku melalui izin penangkaran rusa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian Mukhtar Amin Ahmadi.

Baca juga: Empat ekor penyu sisik dilepasliarkan BKSDA Maluku

Baca juga: BKSDA Maluku selamatkan 1.007 tumbuhan dan satwa dilidungi

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Jambi evaluasi kebun binatang terkait kematian hewan

Jambi (ANTARA News)- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi mengevaluasi pengelolaan  Taman Rimba Jambi terkait kematian beruntun dua ekor satwa yakni harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan singa (Panthera leo) di kebun binatang itu.

“BKSDA melakukan evaluasi dengan melibatkan beberapa ahli yang nantinya untuk merumuskan rekomendaisnya seperti apa,” kata Kepala BKSDA Jambi Rahmat Simbolon dalam gelaran jumpa pers di Jambi, Minggu.

Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim. Kemudian hasil rekomendasi dari evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk langkah selanjutnya.

“Dan yang menerbitkan izin LK (Lembaga konservasi) itu pusat. Saat ini izin LK tersebut masih aktif dan sudah kitalakukan peninjauan dan ada beberapa catatan,” katanya.

Pascakematian beruntun dua ekor satwa ikonik di kebun binatang tersebut tim BKSDA, menurut Rahmat, juga akan melakukan medical chek-up terhadap semua satwa yang menjadi koleksi kebun binatang satu-satunya di Provinsi Jambi itu.

Harimau sumatera betina yang sebelumnya ditemukan mati pada Sabtu dini hari (26/1), sekitar pukul 01.00 WIB, bernama Ayu berusia delapan tahun. Tim dokter hewan menemukan penyebab kematiannya akibat menderita penyakit paru-paru basah (Pneumonia). 

Sedangkan singa jantan dewasa yang bernama Hori yang kandang display bersebelahan dengan kandang Ayu itu lebih dulu mati atau sepekan yang lalu, Sabtu (19/1).

Singa jantan dewasa yang sekitar dua tahun telah menghuni kebun binatang kebanggan masyarakat Jambi itu, diketahui mati karena sakit. “Shiro mati mendadak, gejalanya menurut tim dokter terjadi pembengkakan pada jantungnya,” kata Kepala UPTD Taman Rimba Jambi Taufik Bakhori.

Setelah kematian beruntun dua ekor satwa ikonik itu, saat ini Taman Rimba Jambi masih menyisakan satu ekor harimau sumatera, yakni Uni (induk Ayu) dan singa betina bernama Cinta yang sebelumnya didatangkan dari Taman Satwa Siantar, Sumatera Utara.

Baca juga: Harimau dan singa di Taman Rimba Jambi mati

Baca juga: Empat anak harimau sumatera diperkenalkan di Kebun Binatang Tierpark, Jerman

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasukan kuning Singkawang temukan ikan berkepala buaya

  Pontianak,  (ANTARA News) – Pasukan Kuning Singkawang, Kalimantan Barat dihebohkan dengan penemuan seekor ikan berkepala buaya tepatnya di saluran di Jl Tani Gang Kelapa Dua, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat.

Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Singkawang, Rustam Effendy di Singkawang, Minggu, mengatakan, ditemukannya seekor ikan berkepala buaya itu ketika dia bersama anak buahnya sedang membersihkan saluran yang terletak di Jl Tani Gang Kelapa Dua.

 “Sewaktu pembersihan parit sedang berjalan, anak buah saya melihat ada seekor ikan sedang berenang,” kata Rustam.

Tetapi, sewaktu mau ditangkap, ikan tersebut sempat lari. “Anggota ke kanan, dia (ikan) ke kiri. Begitu seterusnya,” ujarnya.

Namun, upaya yang dilakukan tak sia-sia, akhirnya anak buahnya berhasil menangkap seekor ikan berkepala aneh tersebut.

“Anehnya, sewaktu ditetak pakai parang, badan ikan tersebut tidak apa-apa, bahkan sisiknya pun tidak tergores sama sekali, keras kulitnya,” ungkapnya.

Sekarang ini, ikan berkepala aneh itu sedang dibawa anak buahnya. “Tidak tahulah mau diapakan. Sewaktu dibawa pakai mobil pun, ikannya masih menggelepar,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang, Dani Arief Wahyudi, menduga jika ikan yang ditemukan merupakan ikan sejenis predator yang berasal dari perairan daerah tropis Amerika Selatan.

“Ikan ini dinamakan ikan Arapaima Gigas,” katanya.

 Jika dibiarkan, katanya, cukup berbahaya karena bisa mendominasi spesies lokal.

Arapaima Gigas yang merupakan ikan air tawar terbesar di dunia dari perairan daerah tropis Amerika Selatan dan berbahaya bila dibudidayakan di Indonesia.

Habitat asli spesies ikan Arapaima ini berasal dari Sungai Amazon yang mempunyai iklim tropis. “Sehingga penyebarannya ada pada daerah iklim tropis, di antaranya Indonesia, Australia bagian utara, Papua Nugini, dan tentu Amerika Selatan,” ucap Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan KKP, Rina.

Dengan demikian, peluang penyebaran di Indonesia cukup tinggi. Sebab, pada prinsipnya penyebaran secara alami bisa terjadi pada daerah yang beriklim sama dengan habitat aslinya, padahal keseluruhan spesies Arapaima sp itu bersifat invasif.

Baca juga: KKP paparkan karakteristik ikan berbahaya Arapaima gigas
 Baca juga: Ikan Mirip Buaya Ditangkap Warga Banjar

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019