Warga Inhil kembali diterkam harimau

Tembilahan (ANTARA News) – Warga di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kembali menjadi korban keganasan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) hingga mengalami luka parah.

Kali ini, Mardian (31) warga Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, menjadi korban gigitan binatang bertaring kuat itu saat bekerja menggesek kayu di hutan Sungai Rawa, Desa Simpang Gaung.

Saat itu dia sedang bersama dua rekannya, Bujang dan Nahar. Kejadian berlangsung pada Sabtu (2/3) sekira pukul 13.00 WIB.

Kejadian tersebut diketahui bermula saat Bujang dan Nahar mendengar teriakan minta tolong dari Mardian yang bekerja dengan posisi berada di belakang kedua rekannya.

Menanggapi teriakan tersebut, kedua rekannya menoleh ke belakang dan melihat korban Mardian sudah menjadi korban terkaman harimau.

Setelah mencoba meminta bantuan kepada masyarakat, korban Mardian masih terlihat berada dalam terkaman harimau tersebut dan mengalami luka gigitan pada bagian punggung belakang sebelah kanan.

Selain itu ada luka gigitan pada bagian kepala . Korban saat itu sudah berusaha melakukan perlawanan dengan cara menendang harimau.

Akibat beberapa luka parah yang dialaminya, Mardian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan untuk penanganan lebih lanjut.
Baca juga: Empat kamera dipasang untuk deteksi harimau sumatra
Baca juga: WWF hargai vonis penjara pembunuh harimau sumatera
Baca juga: Pembunuh tiga harimau sumatera divonis tiga tahun

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Sukabumi serahkan hewan dilindungi

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Warga Desa Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyerahkan seekor hewan dilindungi yakni kukang atau Nycticebus coucang kepada relawan Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten setempat, Sabtu.

“Hewan dilindungi ini diserahkan secara sukarela dari seorang warga yang tidak sengaja menemukan di area persawahan sekitar Kecamatan Cisaat,” kata Ketua PMI Kabupaten Sukabumi Hondo Suwito di Sukabumi, Sabtu.

Hewan yang terancam punah ini rencananya akan diserahkan kepada Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC) di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi agar kondisi kesehatannya terjaga dan mendapatkan perawatan yang baik.

Kukang merupakan primata nocturnal atau yang aktif di malam hari ini saat diserahkan dalam kondisi stres berat sebab hewan ini senang dengan kondisi yang sunyi dan tidak terganggu dengan aktivitas manusia.

Namun, kata Hondo, kondisi kesehatannya belum diketahui secara pasti, yang terpenting kukang tersebut bisa diselamatkan terlebih dahulu dan diserahkan ke PPSC agar bisa dilepas liarkan kembali ke habitatnya.

“Rencana hewan tersebut kami serahkan ke PPSC pada Minggu, (3/3) untuk menjalani rehabilitasi dan pemeriksaan kesehatan serta stresnya bisa segera hilang,” tambahnya.

Satwa ini dilindungi oleh Undang-Undang nomor 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan sudah terancam punah.

Pihaknya juga mengimbau jika menemukan adanya kukang atau hewan dilindungi lainnya agar diserahkan ke lembaga terkait seperti PPSC.
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peneliti: 9.600 tumbuhan Indonesia teridentifikasi sebagai obat

Sebagian besar dari tanaman obat tersebut masih merupakan tumbuhan liar di hutan dan belum dibudidayakan.

Bogor (ANTARA) – Peneliti yang juga Guru Besar Tetap Ekofisiologi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Ir Sandra Arifin Aziz mengemukakan bahwa hingga saat ini, dari sekitar 90.000 jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia, 9.600  teridentifikasi digunakan sebagai tanaman obat.

“Yakni dengan berbagai formula dan terindikasi memiliki kegunaan untuk pengobatan atau sayuran fungsional,” katanya melalui Humas IPB di Bogor, Jawa Barat, Sabtu. 

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar dari tanaman obat tersebut masih merupakan tumbuhan liar di hutan dan belum dibudidayakan.

Meski punya kekayaan tumbuhan dengan aneka manfaat obat itu, Sandra Arifin Aziz mengingatkan hal yang saat ini perlu disadari adalah adanya ancaman bagi pengakuan tumbuhan yang ada di Indonesia dimaksud.

“Ancaman pengakuan dari negara tetangga yang serumpun dengan Indonesia terhadap jenis-jenis tumbuhan dan tanaman potensial sebagai kedaulatan dan hak kekayaan Indonesia merupakan hal yang perlu diperhatikan,” katanya.

Ia memberi rujukan sejumlah jenis tumbuhan potensial di daerah tropis yang ada di Indonesia itu seperti bambu, anggrek, dan yang terpenting adalah tanaman obat sebagai sumber bahan baku pengobatan.

Dikemukakannya bahwa terdapat beberapa kelemahan yang perlu untuk dibenahi oleh pemangku kebijakan dalam menjaga kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia. 

Di antaranya, kata dia, saat ini belum tersedia Standard Operating Procedure (SOP) budi daya, ketersediaan bahan tanaman yang terbatas, dan teknologi pengolahan yang umumnya masih tradisional dan tidak higienis, termasuk membuat banyak tanaman obat belum dibudidayakan. 

Menurut dia, hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dalam melakukan teknik budi daya maupun penanganan pascapanen yang terstandariasasi sehingga tanaman obat lokal yang potensial tidak termanfaatkan dengan baik.

Ia menegaskan bahwa tanaman obat sangat berperan dalam menyediakan bahan baku terstandar yang bermutu dan berkelanjutan. 

SOP budi daya tanaman obat, kata dia, diperlukan untuk berbagai tanaman obat akibat kekhasan setiap jenis spesies tanaman obat. 

Ia menambahkan ketersediaan bahan baku obat yang terstandar diperlukan akibat berbagai penyakit yang ditemukan misalnya penyakit-penyakit infeksius, non-ifeksius dan degeneratif yang ada pada saat ini, dan di masa mendatang.

Sandra menambahkan sebanyak 50 persen spesies yang saat ini berada di hutan hujan tropis, menjadi sumber tanaman dan bahan baku obat. 

Disebutkannya bahwa tanaman yang berada di daerah tropika berasal dari tumbuhan di hutan alam atau tanaman yang dibudidayakan. 

Fenomena ini, kata dia, seharusnya membuat bangsa Indonesia menghargai kekayaan jenis tumbuhan di daerah tropis sebagai kedaulatan dan hak kekayaan milik Indonesia, yang disesuaikan dengan konvensi keragaman biologi dunia.

Indonesia memiliki potensi kekayaan obat tradisional yang terekspresikan dengan keragaman etnis, sehingga kemudian menjadi pengetahuan sistem pengobatan tradisional dan penggunaan tanaman obat untuk kesehatan, demikian Sandra Arifin Aziz. 

Baca juga: IPB teliti obat herbal untuk cegah kepikunan

Baca juga: Pakar gizi: Tanaman torbangun berkhasiat obati diabetes

Baca juga: Fahutan IPB diminta kembangkan “Herbal Forest”

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat kamera dipasang untuk deteksi harimau sumatra

Pekanbaru (ANTARA News) – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau memasang empat unit kamera pengintai setelah mendapat laporan kemunculan tiga ekor harimau sumatera, terdiri dari seekor induk dan dua anak.

Humas BBKSDA Riau, Dian Indriati kepada Antara di Pekanbaru, Jumat mengatakan keempat kamera itu dipasang di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, lokasi kemunculan si raja rimba bernama latin Panthera tigris sumatrae tersebut.

“Ada empat kamera yang dipasang. Dua di Desa Tanah Datar dan dua lainnya di Desa Sungai Baung,” kata Dian.

Dian menjelaskan kemunculan harimau sumatera tersebut pertama kali diketahui oleh warga setempat saat bekerja di kebun karet pada awal pekan ini. Menurut pengakuan warga, mereka awalnya melihat dua anak harimau sedang bermain-main tidak jauh dari lokasi kebun karet.

Ketika dilihat, ternyata ada seekor harimau besar yang diduga kuat induk kedua anak harimau itu. Warga langsung berlari dan melaporkan kejadian itu ke perangkat desa terdekat.

Mendapat laporan tersebut, tim Rescue Bidang KSDA Wilayah I Rengat, Indragiri Hulu bersama dengan Polisi langsung melakukan pemeriksaan. Petugas menemui warga bernama Warsan yang menjadi saksi mata kemunculan si kulit belang itu.

Selanjutnya, petugas juga langsung menuju ke lokasi kemunculan harimau, dan benar memang ditemukan bekas jejak rebahan rumput harimau. “Di lokasi tim menemukan bekas semak rumput yang rebah tempat dua ekor anak harimau dan satu ekor induknya,” ujarnya.

Untuk itu, dia menuturkan tim langsung memetakan lokasi potensi kemunculan dengan memasang kamera pengintai. Selain itu, dia juga mengatakan tim segera melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi mencederai satwa dilindungi tersebut.

“Tim juga menyampaikan kepada masyarakat agar tidak memasang jerat dan tidak melakukan tindakan yg melanggar hukum, karena satwa harimau sumatera tersebut dilindungi Undang-Undang,” tuturnya.*

Baca juga: Pembunuh tiga harimau sumatera divonis tiga tahun

Baca juga: Harimau dan singa di Taman Rimba Jambi mati

Baca juga: Harimau Sumatra kehilangan kampung halaman

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korban banjir Bangka diminta waspadai serangan buaya

Pangkalpinang  (ANTARA News) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta warga korban banjir di Kabupaten Bangka mewaspadai serangan buaya, guna mengantisipasi korban jiwa akibat serangan reptil tersebut.

“Kami sudah mengimbau korban banjir tidak mendekati sungai dan kawasan yang terkena banjir,” kata Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Babel, Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Kamis.

Selain itu, tim gabungan penanganan bencana juga telah bersiaga di tenda-tenda pengungsian di Desa Deniang, Kayu Besi dan Dusun Transmigrasi Kabupaten Bangka yang terendam banjir setinggi 40 centimeter hingga satu meter lebih. 

“Desa dan dusun yang terkena banjir berdekatan dengan sungai, sehingga buaya bisa masuk ke pemukiman warga untuk mencari mangsa,” ujarnya.

Menurut dia biasanya buaya tersebut akan masuk ke daerah banjir untuk mencari hewan peliharaan warga yang mati terjebak banjir.

“Kita sudah memperingatkan warga untuk tidak mendekati daerah-daerah yang masih terendam banjir, untuk menghindari serangan buaya ini,” katanya.

Kepala Dinkesos Kepulauan Babel M Aziz Haradad juga meminta warga tidak hanya mewaspadai banjir, tetapi juga serangan buaya yang mulai mengganas menyerang manusia.

“Kita sering menerima laporan masyarakat korban banjir bahwa buaya sering muncul di pemukiman yang terkena banjir,” ujarnya.

Menurut dia buaya itu tidak sekedar muncul tetapi juga menyerang korban banjir.

“Saat ini banyak sungai yang rusak karena penambangan timah dan rawa-rawa, hutan bakau banyak beralih fungsi menjadi pemukiman dan pembangunan pabrik, sehingga mengganggu habitat buaya ini,” ujarnya.

Baca juga: Dua desa di Bangka terendam banjir
Baca juga: Jembatan di Bangka putus dihantam banjir

 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Burung maleo di penangkaran sempat berhasil bertelur

Sayang, telurnya pecah karena terlambat ditemukan petugas

Palu, (ANTARA News) – Penangkaran burung maleo milik PT  DSLNG yang dikelola bersama BKSDA Sulteng dan Universitas Tadulako Palu akhirnya berhasil membuat burung endemik Pulau Sulawesi bernama latin “macrocephalon maleo” itu sempat bertelur.

Hal itu diungkapkan Dr Ir. Mobius Tanari MP, peneliti satwa endemik maleo dari Universitas Tadulako yang mengelola penangkaran PT  DSLNG di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa dari 16 ekor burung maleo dewasa yang ada di penangkaran itu, pernah ditemukan satu di antaranya bertelur. “Sayang, telurnya pecah karena terlambat ditemukan petugas,” katanya.

Meski begitu, ditemukannya maleo bertelur di penangkaran merupakan satu pertanda baik. Sebab selama ini maleo dewasa tersebut baru sekali bertelur dan belum diketahui apa penyebab mereka susah bertelur di penangkaran.

“Semua masih kita pelajari, apakah itu karena faktor lokasi atau asupan protein yang menjadi kebutuhan dari maleo sendiri,” katanya.

Kabar baik lainnya yang disampaikan Mobius Tanari, yakni para peneliti telah berhasil menemukan perbedaan dari maleo jantan dan maleo betina. Perbedaan jenis kelamin maleo ini terlihat dari bentuk tubuhnya, yang betina menonjol simetris dengan leher tetapi yang jantan menonjol dan agak melebar.

Ia menjelaskan, saat akan kawin, maleo jantan dan betina sama-sama mengeluarkan suara khasnya. Kemudian maleo jantan mengais pasir secara cepat sambil berputar mengelilingi maleo betina. Selang beberapa saat, maleo betina akan duduk tegak, kemudian maleo jantan naik ke atas punggung betina dan secara cepat jatuh ke kanan saat terjadi perkawinan.

“Duduk tegak maleo jantan naik ke punggung betinanya dan memegang leher betina dengan paruh lalu terjadilah perkawinan,” katanya.

Terkait kemungkinan maleo akan diternakkan seperti unggas lainnya, ia mengaku belum bisa dipastikan meski sudah ada maleo yang bertelur di penangkaran.

Ia mengatakan, pihaknya masih terus mempelajari berbagai hal dan kelakuan dari maleo yang ada di penangkaran, sebagai tambahan materi penelitian.

Ia juga mengaku masih mempelajari terkait komposisi atau presentase kebutuhan protein dan energi, baik kebutuhan hidup pokok atau saat masuk fase reproduksi maleo tersebut.

“Kalau untuk diternakkan mungkin masih butuh waktu yang panjang, karena masih rawan punah. Pasnya mungkin bahwa satu ketika maleo bisa didomestikasi,” katanya.

Domestikasi ialah pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti sederhana, domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar.

“Mungkin pasnya bukan diternakkan tapi didomestikasi,” katanya.

Selain di penangkaran PT. DSLNG, pihaknya juga mengelola penangkaran maleo di PT. Panca Amarah Utama.

“Ada dua tempat penangkaran yang menjadi sumber penelitian kami. Pertama di PT. DSLNG dengan 16 ekor maleo dewasa dan di PT. PAU dengan 23 maleo dewasa dengan usia di atas 3 tahun,” ujarnya.

Selain meneliti perkembangan kehidupan maleo, ia bersama tim juga melakukan penetasan telur maleo bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah.

Saat ini ada sekira 30 butir telur yang tengah berada di inkubator. Tiga di antaranya telah menetas, sementara 27 butir lainnya masih dalam proses.

“Dari 27 butir itu yang teridentifikasi subur ada 15 butir, lainnya kemungkinan sudah terisi air dan tidak bisa menetas,” katanya.

Baca juga: Burung Maleo terancam punah

Baca juga: 1.000 ekor Maleo ditangkarkan sejak 2005

Baca juga: Taman Nasional Lore Lindu lepas sekitar 1.000 ekor anak maleo

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

50.000 pohon ditargetkan ditanam Borneo Nature Foundation di lahan gambut

Penanaman itu akan kita fokuskan tiga jenis pohon yakni belangiran, gerongan dan perupuk. Lokasinya di kawasan Taman Nasional Sabangau, terutama yang dikelola Cimtrop

Palangka Raya, (ANTARA News) – Borneo Nature Foundation (BNF) pada 2019 menargetkan akan menanam sebanyak 50.000 pohon di lahan gambut di kawasan Taman Nasional Sabangau yang sebelumnya terbakar.

“Penanaman itu akan kita fokuskan tiga jenis pohon yakni belangiran, gerongan dan perupuk. Lokasinya di kawasan Taman Nasional Sabangau, terutama yang dikelola Cimtrop,” kata Direktur Pelaksana BNF, Bernat Ripol Capilla, di Palangka Raya, Kamis.

Centre for International Co-Operation in Sustainable Management of Tropical Peatland (Cimtrop) adalah sebuah unit pelaksana teknis (UPT) Laboratorium Lahan Gambut di Universitas Palangkaraya.

Ia mengatakan ketiga jenis pohon itu dipilih karena dinilai paling cocok dan kuat dari segi ketahanan hidup. Hal itu juga dikuatkan dengan hasil penelitian dan uji coba yang dilakukan sebelumnya.

Dia menyatakan, penanaman pohon itu sebagai upaya mengembalikan ekosistem alam di lahan gambut yang rusak akibat kebakaran hutan.

“Selain menanam pohon kami juga menargetkan membuat blokir kanal lebih dari 200 dam. Kami pada 2019 juga berencana melaksanakan `workshop` internasional dan lokal,” katanya usai acara sosialisasi BNF program Sebangau bertema “Upaya bersama untuk pelestarian bentang alam Sebangau: penelitian, konservasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Acara yang dibuka Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri itu dihadiri sejumlah pihak seperti pemerintah Kota Palangka Raya, pemerintah provinsi Kalteng serta kalangan akademisi dan guru di Palangka Raya.

Sekda mengatakan, untuk menjaga dan memelihara hutan gambut dari degradasi yang semakin meningkat, diperlukan aksi konservasi maupun restorasi di semua tingkatan, baik dari tingkat internasional, nasional hingga lokal.

“Namun kegiatan konservasi maupun restorasi tidak akan terlaksana maksimal, jika tidak didukung dengan penelitian dan kerja sama multi pihak dan pendanaan yang memadai,” katanya.

Dia pun ingin setiap penelitian yang dilakukan BNF lebih terkoordinir dan bermanfaat. Bukan hanya diukur dari banyaknya informasi ilmiah yang diperoleh, namun harus terjalin kebersamaan yang kuat, saling menghargai dan bersinergi dengan program pembangunan Pemprov Kalteng.

Baca juga: Taman Nasional Sebangau Kembangkan Pariwisata Alam

Baca juga: Taman Nasional Sebangau Dihuni 250 Orangutan

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WWF hargai vonis penjara pembunuh harimau sumatera

Pekanbaru, Riau (ANTARA News) – Organisasi perlindungan satwa World Wildlife Fund (WWF) menghargai vonis tiga tahun penjara yang dijatuhkan kepada Falalini Halawa, terpidana penjerat hingga menyebabkan satu induk harimau sumatera dalam kondisi bunting terbunuh.

Humas WWF Indonesia Program Riau, Syamsidar, di Pekanbaru, Kamis, mengatakan, tetap menghormati vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, meski vonis lebih ringan satu setengah tahun dibanding tuntutan jaksa.

“Majelis hakim sudah memiliki pertimbangan dalam memutuskan hukuman. Kita menghormati dan yakin dengan proses hukum yang berlaku,” katanya.

Syamsidar menilai, proses penegakan hukum tindak pidana pembunuhan harimau sumatera yang menarik perhatian publik pada September 2018 lalu berjalan cepat. Proses penegakan hukum secara cepat hingga vonis pada akhir Februari 2019 ini, lanjutnya, menjadi catatan positif dari WWF.

Atas putusan ini, Syamsidar berharap dapat dijadikan sebagai pembelajaran kepada setiap orang agar tidak bertindak serupa yang berpotensi melukai, atau yang lebih parah menyebabkan matinya satwa dilindungi.

“Terpenting lagi, penegakan hukum sudah berlangsung dengan cepat hingga putusan. Ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa ada pelanggaran dan konsekuensi hukum ketika melakukan sesuatu yang berpotensi mencelakai satwa liar dilindungi,” katanya.

Lebih jauh, WWF juga menyatakan jika pemerintah harus lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi, terutama kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dilindungi. Selain itu, WWF juga mendorong peran aktif perusahaan perkebunan dan industri kayu untuk turut melakukan sosialisasi serta edukasi hingga akar rumput.

Ia menjelaskan, berdasarkan data WWF, 75 persen perlintasan satwa dilindungi seperti gajah dan harimau berada di kawasan konsesi. Sehingga, perusahaan memiliki tanggung jawab tidak kalah besar untuk terus membantu pemerintah melakukan edukasi ke masyarakat.

“Semua pihak harus lebih intensif melakukan edukasi dan sosialisasi potensi keberadaan satwa dilindungi. Tidak hanya pemerintah, namun juga perusahaan-perusahaan yang memiliki konsesi. Pemasangan rambu-rambu keberadaan satwa dilindungi juga harus terus dilakukan,” tuturnya.

Falalinin Halawa divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Teluk Kuantan dalam perkara pembunuhan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae).

Dalam putusannya di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu malam (27/2), majelis hakim yang dipimpin Hakim Reza Himawan Pratama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 40 Ayat (2) juncto pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Menyatakan terdakwa Falalini Halawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan satwa dilindungi. Menjatuhkan pidana tiga tahun penjara,” kata Himawan, didampingi dua hakim anggota, Rina Lestari Br Sembiring dan Duano Aghaka.

Selain pidana tiga tahun penjara, hakim juga menjatuhkan hukuman denda kepada Halawa, pria berusia 41 tahun asal Nias, Sumatera Utara tersebut sebesar Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Putusan hakim tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri setempat. Dalam tuntutannya pada pekan lalu, jaksa Mochamad Fitri Adhy menuntut terdakwa dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara.

Menanggapi putusan itu, Halawa dan kuasa hukumnya Yogi Saputra dari LBH Missiniaki Legal Coorporation serta JPU Fitry Ady sepakat menyatakan pikir-pikir.

Halawa sendiri dalam pembelaannya menyatakan dirinya tidak mengetahui jika Desa Indarung, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing yang menjadi tempat dia tinggal dan berkebun merupakan areal perlintasan harimau.

Dia mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi atau melihat rambu-rambu larangan pemasangan jerat. Jerat yang dipasang pria 41 tahun asal Nias, Sumatera Utara itu sejatinya dipergunakan menjerat babi agar tidak mengganggu perkebunan ubi miliknya. Nahas, jerat tersebut justru mengenai harimau bunting hingga mati. Total tiga harimau sumatera, terdiri satu induk dan dua janin yang telah terbentuk mati dalam insiden itu.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kawanan monyet makin resahkan petani di Tapanuli Selatan

Tapsel  (ANTARA) – Hama monyet yang semakin merajalela membuat resah para petani di Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara karena bukan sekadar mengancam hasil panen, tapi juga sudah berani memasuki pemukiman warga.

“Perkembangan hewan itu cukup tinggi. Dua tahun terakhir ini sudah semakin ramai terutama di daerah pertanian warga di Lembah Tor (gunung) Sibohi dan Tor Sibual-buali,” kata Pengurus Forum Petani Sipirok Herman Harahap, di Sipirok, Kamis.

Tanaman para petani, seperti buah-buahan, sayur-mayur, cabai, ubi, coklat, bahkan padi dan kopi apalagi pisang di  lahan di lembah kedua gunung itu sudah rata-rata rusak akibat hama monyet.

“Warga petani Desa Sumuran, Desa Parsorminan, Desa Paran Dolok, Desa Huta Baru, Desa Padang Bujur, Desa Mandura dan lainnya sudah hampir putus asa  bercocok tanam di lembah tersebut, karena trauma hama monyet,” katanya.

Ia mengatakan cukup banyak kerugian yang diderita warga sebagai dampak kerusakan tanaman  akibat serangan monyet  itu.

Sebenarnya, kata dia, masyarakat ingin menghabisi hama monyet tersebut, tetapi tidak tahu caranya.

“Meski sudah diracun tidak berdampak, diusir malah melawan, pakai senapan takut kena sanksi, monyet memang licik,” katanya.

Sekarang, kata dia, kaum ibu banyak yang takut pergi berkebun atau berladang ke lembah apalagi sendirian. Mereka khawatir serangan monyet yang secara tiba-tiba apalagi sebagian monyet badannya besar.

Untuk itu petani di Sipirok mengharapkan instansi terkait  dapat turun tangan guna meminimalisir puluhan bahkan ratusan monyet tersebut.

Apalagi, tambahnya, sekawanan monyet tersebut belakangan ini  sudah mulai memasuki permukiman warga, diduga karena sudah kehabisan makanan yang ada di areal kebun maupun pertanian.

Baca juga: Banyak monyet berkeliaran di jalan pascagempa Lombok
Baca juga: 50 satwa topeng monyet disita di Jabar

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gajah masih berkeliaran pemukiman warga di Pidie

Banda Aceh (ANTARA News) – Kawanan gajah liar hingga kini masih berkeliaran dan bahkan sempat mengamuk akibat habitatnya di hutan telah rusak karena alih fungsi lahan dilakukan masyarakat, sehingga pemukiman penduduk menjadi sasaran dalam mencari makanan di empat gampong (desa), Kabupaten Pidie, Aceh.

“Di empat gampong, yakni Pulo Lhoih dan Keune di Geumpang, serta Alue Calong dan Lhok Keutapang di Tangse,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh, Selasa.

Ia mengaku, konflik gajah liar dan manusia ini telah terjadi pekan lalu dengan kondisi lahan perkebunan dan persawahan warga setempat menjadi sasaran amukan hewan memiliki belalai panjang tersebut.

Pemerintah setempat telah memberikan bantuan berupa petasan kepada kelompok masyarakat di empat gampong tersebut guna menghalau gajah liar demi menjaga lahan pertanian, terutama di malam hari.

Ia memastikan, Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Pidie telah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk melakukan penanganan, termasuk mengusir hewan bertubuh tambun yang memiliki daya ingat kuat ini kembali ke dalam hutan.

“Akibat konflik ini, belum menimbulkan korban jiwa baik anak-anak maupun dewasa. Walau kawanan gajah ini, masih berkeliaran di dekat lahan-lahan pertanian milik penduduk,” ujar Dadek.

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Lhokseumawe, Dedi Irvansyah mengatakan, populasi gajah Sumatera liar, baik di wilayah Utara, Timur maupun Barat-Selatan di Aceh diperkirakan cuma tinggal sekitar 800 ekor.

“Jumlah tersebut meningkat sekitar 10 persen dari 2018. “Hal itu dikarenakan terlihat anak gajah di dalam kelompoknya masing-masing,” katanya.

Ia mengemukakan, satwa yang dilindungi dengan nama latin Elephas maximus sumatranus di provinsi paling Barat di Indonesia ini tersebar di beberapa daerah, akibat memiliki habitat yang selalu dilintasi setiap tahun dalam mencari makanan.

Dia merujuk Aceh Timur dan Tamiang sendiri terdapat sekitar empat sampai lima kelompok kawanan gajah, sedangkan Aceh Utara ada tiga kelompok, dan Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen diperkirakan sekitar empat kelompok.

Sedangkan, Pidie Jaya dan Pidie terdapat dua kelompok.

“Yang terpantau kita di beberapa wilayah tersebut, ada beberapa kelompok gajah. Dalam satu kelompok kawanan gajah ini berjumlah mulai dari 15 hingga 20 ekor lebih,” katanya.*

Baca juga: Konflik gajah dan manusia di Aceh Utara

Baca juga: Kelompok gajah di Aceh tersebar di beberapa daerah

Baca juga: Ketika “Poe Meurah” tak lagi bersahabat dengan manusia

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kabupaten Bogor akan miliki kebun raya

Cibinong, Bogor, Jawa Barat (ANTARA News) – Kabupaten Bogor akan membangun kebun raya seluas 60 hektare di kawasan Cibinong bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Sebentar lagi Kabupaten Bogor punya Kebun Raya sendiri. Lebih luas dari Kebun Raya Bogor…,” kata Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Senin.

Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Bogor dan LIPI sudah menandatangani kesepakatan kerja sama pembangunan Kebun Raya Cibinong pada 21 Februari.

Kebun raya yang akan dinamai Cibinong Science Center Botanical Garden (CSC-BG) itu, ia melanjutkan, akan melengkapi daftar destinasi wisata Kabupaten Bogor.

“Kebun Raya Cibinong sangat potensial untuk dijadikan tempat wisata baru di Cibinong, dan (sumber) pendapatan PAD dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor,” ujar Ade.

Menurut dia, proses pembangunan kebun raya di area yang berdekatan dengan pusat kota dan Stadion Olahraga Pakansari itu akan segera dilaksanakan.

Baca juga:
5.000 bibit mangrove ditanam di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya
Kebun raya terbesar bakal ada di Kotawaringin Timur 2020
Magelang jadikan Gunung Tidar kebun raya

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masyarakat di sekitar Sungai Seranggas minta perangkap buaya tetap dipasang

Sampit, 25/2 (ANTARA News) – Masyarakat di kawasan Sungai Seranggas Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meminta perangkap buaya tetap dipasang meski sudah dua ekor buaya besar berhasil ditangkap dalam sebulan terakhir.

“Masyarakat masih takut karena diperkirakan masih ada buaya di sungai itu. Bahkan perkiraan warga, ada lagi buaya yang lebih besar dari dua ekor yang sudah tertangkap itu,” kata Camat Teluk Sampit Juliansyah di Sampit, Senin.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah memasang perangkap berupa kerangkeng besi dan alat pancing dengan umpan bebek untuk menangkap buaya. Tindakan itu dilakukan setelah seorang warga bernama Julhaidir (41) diterkam buaya hingga tangan kirinya putus saat mandi di Sungai Seranggas.

Pada Jumat (8/2) dini hari lalu, seekor buaya berukuran sekitar 3,5 meter berhasil ditangkap menggunakan perangkap besi yang dipasang di Sungai Serangas. Buaya itu kemudian dibawa ke Taman Wisata Bukit Tangkiling Palangka Raya.

Sementara pada Sabtu (23/2) sekitar pukul 21.00 WIB, seekor buaya berukuran 3,6 meter tersangkut pancing yang dipasang BKSDA. Namun pagi harinya buaya tersebut mati dan bangkainya dikubur di kompleks pemakaman di desa itu.

“Masyarakat memperkirakan masih banyak buaya berkeliaran di Sungai Seranggas yang merupakan anak Sungai Mentaya. Bahkan satu malam sebelumnya, sempat ada seekor buaya tersangkut pancing namun kemudian buaya itu berhasil melepaskan diri,” katanya.

Masyarakat masih takut beraktivitas di sungai karena khawatir menjadi sasaran serangan buaya. Buaya diduga kelaparan sehingga mencari makan masuk ke perairan dekat permukiman warga.

Juliansyah mengakui, selama ini banyak laporan warga tentang kemunculan buaya di wilayah yang dipimpinnya. Selain di Sungai Seranggas, juga ada laporan kemunculan buaya di Sungai Lempuyang dan Parebok.

“Kami terus mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Masyarakat kami minta untuk tidak beraktivitas di sungai saat hari gelap karena sangat rawan menjadi sasaran serangan buaya,” kata Juliansyah.

Disinggung soal bangkai buaya yang dikubur di Desa Lempuyang, Juliansyah mengatakan hal itu memang atas permintaan masyarakat setempat. Alasannya karena kejadian itu akan menjadi bagian sejarah desa itu, sekaligus sebagai pengingat kepada masyarakat untuk selalu waspada karena di sekitar mereka juga hidup satwa ganas.

“Kami meyakinkan tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan dari kejadian itu. Dia yakin masyarakatnya juga tidak akan membongkar atau mencuri bangkai buaya yang sudah dikubur tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Perangkap buaya dipasang di Sungai Seranggas hingga pekan depan
Baca juga: Seekor buaya masuk perangkap di kotawaringin timur
Baca juga: BKSDA Kalteng pasang perangkap buaya pemangsa di Sungai Seranggas

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LIPI keluarkan varietas Begonia Lovely Jo

Bogor  (ANTARA News) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terus melakukan pengembangan  tanaman hias Begonia menjadi lebih bervariasi dan melahirkan varietas baru yang bernama “Begonia Lovely Jo”.

Menurut Peneliti Begonia LIPI, Hartutiningsih di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Senin, pengembangan itu dengan cara melakukan penyilangan antara begonia yang ada dengan begonia aslinya sehingga menghasilkan keturunan langsung  varietas baru yang diberi nama Begonia Lovely Jo.

“Kami sudah mendapatkan permohonan hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementrian Pertanian No.00237/PPVT/S/2013,” tambahnya.

Tanaman ini, lanjut dia, juga mempunyai prospek  nilai jual tinggi sebagai tumbuhan hias komersial, karena begonia ini  memiliki berbagai bentuk dan warna yang menarik.

“Tapi, ini masih dilakukan penelitian lanjutan tentang domestikasi  begonia hias,” ujarnya.

Hartutiningsih menambahkan Kebun Raya Bogor telah berhasil mengoleksi 134 jenis begonia, yang terdiri dari 37 jenis Begonia eksotik dan 97 berasal dari alam. 

Namun untuk Begonia alam yang diperoleh dari hasil eksploitasi hutan, sebanyak 34 jenis di antaranya belum teridentifikasi dan berpotensi sebagai jenis baru.

“Saat ini masih terus dilakukan pengembangan dan penelitian tentang manfaat lainnya terkait Begonia bagi kehidupan,” kata Hartutiningsih.

Baca juga: Peneliti LIPI identifikasi begonia jenis baru di Pulau Seram
Baca juga: Dua begonia jenis baru ditemukan di Halmahera

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konflik gajah dan manusia di Aceh Utara

Lhokseumawe (ANTARA News) – Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, juga merupakan salah satu wilayah konflik satwa gajah dengan manusia, namun belum ada laporan korban di kedua belah pihak.

Dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Aceh tentang konflik gajah dan manusia, di Aceh Utara, belum pernah terdengar ada yang menjadi korban. Baik manusia maupun gajah sendiri, ungkap Dedi Irvansyah Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah I Lhokseumawe.

Di beberapa daerah lain dalam Provinsi Aceh, yang menjadi wilayah persebaran satwa yang dilindungi tersebut, ada korban dari pihak manusia yang disebabkan oleh gajah baik dengan cara diinjak atau dalam bentuk lain. Di pihak satwa gajah sendiri ada yang terbunuh karena diburu baik dengan cara diracun ataupun ditembak.

“Namun selama saya bertugas di KSDA wilayah I Lhokseumawe, belum pernah ada kasus atau laporan tentang korban manusia ataupun gajah di Aceh Utara. Padahal Aceh Utara juga memiliki kelompok gajah liar di hutan, sama dengan dengan daerah lain di Aceh,” ujar Dedi.

Padahal di Aceh Utara juga ada konflik gajah-manusia yakni dengan kerusakan tanaman kebun milik masyarakat yang dilakukan oleh kawanan gajah. Akan tetapi tidak sampai jatuh korban jiwa.

Menurutnya, tidak ada korban jiwa baik manusia ataupun gajah sendiri di Aceh Utara dikarenakan tidak ada yang memulainya. Sehingga tidak ada yang menjadi korban, apalagi gajah merupakan satwa yang memiliki insting kuat dan menandai sesuatu dalam hidupnya.

“Gajah itu satwa yang instingnya sangat kuat dan akan membalas bagi siapa yang pernah menyakitinya termasuk manusia. Bagi manusia yang pernah menyakitinya jangan pernah masuk hutan, jika ditemui oleh gajah atau kawanannya yang pernah disakitinya maka akan dibalas,” ungkap Dedi.

Terkait korban manusia yang disebabkan oleh satwa berbelalai ini pernah terjadi dibeberapa daerah di Provinsi Aceh, seperti di kawasan Bener Meriah, Aceh Barat dan kawasan Pidie. Sedangkan korban pada pihak gajah juga pernah terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh Timur dan Bener Meriah baik dengan cara diracun maupun dengan cara ditembak.

Kembali ke Aceh Utara, terkait penanganan gangguan satwa dilindungi tersebut yang memangsa tanaman petani, oleh masyarakat petani masih dilakukan dengan cara-cara yang tidak menyakiti satwa tersebut dan masyarakat petani sudah mengerti karakter satwa tersebut sehingga tidak ada yang pernah disakiti oleh gajah.

“Jika, gangguan akibat gajah, di Aceh Utara sama juga dengan daerah lain. Yakni, tanaman perkebunan menjadi sasarannya. Akan tetapi di Aceh Utara penanganan gajah yang masuk ke kebun masyarakat itu dilakukan dengan membunyikan meriam karbit ataupun mercon, sebagai upaya menghalau agar gajah-gajah yang terlanjur bermain ke kebun petani untuk kembali ke hutan,” katanya.

Sementara itu, mengenai kerusakan tanaman petani di wilayah Aceh Utara sendiri berdasarkan data terakhir dari Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara menyebutkan, bahwa ribuan batang tanaman perkebunan seperti sawit, kelapa dan juga pinang dirusak oleh gajah, tepatnya di kawasan Krueng Baree, Kecamatan Simpang Kramat.

“Jenis tanaman yang sering dirusak, pinang, sawit dan kelapa yang masih berusia muda. Hal itu dikarenakan selain mudah dijangkau juga jaringan tanamannya masih segar, sehingga sangat disukai dan menjadi makanan satwa tersebut,” ungkap Muslim Kasi Perlindungan dan Pengembangan Tanaman beberapa waktu lalu.

Sementara itu, sebagaimana dikatakan oleh Kepala KSDA Wilayah I Lhokseumawe tersebut, bahwa alasan gajah yang terbunuh merupakan bagian dari buruan. Hal itu didasarkan pada hilangnya gading pada gajah. Seperti diketahui, gading merupakan salah satu bagian dari tubuh gajah yang sangat berharga.

Jika dibeberapa tempat didaerah lain yang memiliki laporan dan kasus terbunuhnya gajah disebabkan oleh motivasi berburu gading, lantas mengapa di Aceh tidak ada gajah yang terbunuh untuk diburu seperti di daerah lain. Dedi menjelaskan, bahwa kontur alam di Aceh Utara akan menjadi kendala bagi pemburu gading gajah. Hal itu berbeda dengan daerah lain yang banyak akses ke daerah lain.

“Bentuk alam wilayah Aceh Utara menjadi kendala tersendiri bagi pemburu, hal itu berbeda dengan daerah lain yang terkoneksi antara satu daerah dengan daerah lain dan mudah untuk keluar. Seperti Aceh Timur dapat tembus ke Bener Meriah, Aceh Tamiang dan juga ke Aceh Tengah,” jelas Ka. Seksi KSDA wilayah I Lhokseumawe itu.

Mengenai jumlah kelompok gajah bervariasi di masing-masing daerah. Seperti di Aceh Timur terdapat sekitar 4 sampai dengan 5 kelompok gajah yang tersebar di hutan-hutan wilayah tersebut. Sedangkan di Aceh Utara terdapat 3 kelompok. Sementara Aceh Tengah, Bener Meriah dan Kabupaten Bireun diperkirakan sekitar 4 kelompok. Sementara di wilayah Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie terdapat dua kelompok.

“Yang terpantau oleh kita di beberapa wilayah tersebut ada beberapa kelompok gajah. Dimana dalam satu kelompok berjumlah mulai dari 15 hingga 20 ekor lebih,” ungkap Dedi.

Bahkan sebagaimana diungkapkan oleh Dedi, di wilayah Aceh Utara diperkirakan mulai muncul tiga kelompok. Hal itu didasarkan pada hasil pemantauan pada kelompok gajah yang berada di sekitar kawasan Cot Girek, Matangkuli hingga Kecamatan Langkahan. Apalagi dalam kelompok gajah di Aceh Utara dipasangi GPS Collar untuk memantau gerak dan aktivitas kelompok gajah di pedalaman hutan Aceh Utara.

Populasi Gajah Sumatera baik di wilayah utara dan timur maupun di wilayah barat dan selatan Provinsi Aceh, diperkirakan sekitar 800 ekor. Jumlah tersebut meningkat sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan terlihat anak gajah didalam kelompoknya masing-masing.*

Baca juga: Kelompok gajah di Aceh tersebar di beberapa daerah

Baca juga: Ketika “Poe Meurah” tak lagi bersahabat dengan manusia

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Seekor orangutan dilepasliarkan ke Cagar Alam Jantho Aceh

Orangutan yang akan dilepasliarkan tersebut diberi nama Lamtuha. Orangutan jantan ini berusia sekitar 25 tahun dengan berat 60 kilogram,

Banda Aceh (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh akan melepasliarkan seekor orangutan Sumatera (pongo abelii) ke Cagar Alam, Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo di Banda Aceh, Jumat, mengatakan, sebelum dilepasliarkan, orangutan tersebut ditempatkan terlebih dahulu di Stasiun Reintroduksi, Taman Wisata Alam, Jantho.

“Orangutan yang akan dilepasliarkan tersebut diberi nama Lamtuha. Orangutan jantan ini berusia sekitar 25 tahun dengan berat 60 kilogram,” ujar Sapto.

Lamtuha diselamatkan personel Resor Konservasi Tapaktuan Seksi Konservasi Wilayah 2 Subulussalam BKSDA Aceh dibantu tim YEL-SOCP pada 21 Februari 2019.

Orangutan tersebut diselamatkan atau dievakuasi di areal perkebunan sawit di Desa Blang Makam, Kecamatan Lamtuha, Kabupaten Aceh Barat Daya.

“Lokasi perkebunan sawit tersebut hanya menyisakan satu hektare kawasan hutan. Evakuasi dilakukan dengan pembiusan,” kata Sapto.

Selanjutnya, orangutan diberi nama Lamtuha tersebut ditranslokasi ke Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatera di Taman Wisata Alam Jantho, Aceh Besar, untuk selanjutnya dilepasliarkan di tempat itu.

Orangutan Sumatera merupakan satwa liar dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lembaga konservasi internasional IUCN menyebutkan Orangutan Sumatera berstatus kritis dan terancam punah.

Menurut Sapto, penyebaran Orangutan Sumatera di Provinsi Aceh meliputi 11 kabupaten/kota dengan jumlah sekitar 13 ribu individu dan luasan habitat mencapai 16,7 ribu kilometer persegi.

“BKSDA bersama mitra kerja terus berupaya menyelamatkan orangutan di Provinsi Aceh. Kepada masyarakat juga diharapkan dukungannya untuk menyelamatkan satwa dilindungi yang terancam punah tersebut,” kata Sapto.

Baca juga: Enam orangutan dilepasliarkan di TN Bukit Baka Bukit Raya-Kalbar
Baca juga: Kisah kepedulian pedagang kain pada orangutan di Antang Kalang

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masyarakat diminta TNBBS tidak sembarangan mengusir gajah

Masyarakat jangan gegabah mengusir kawanan gajah yang masuk ke permukiman warga, kalau bisa saling berkoordinasi dengan petugas yang ada agar tidak ada memakan korban

Oleh Triono Subagyo dan Emir FS

Bandarlampung, (ANTARA News) – Kepala Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Agus Wahyudiono mengimbau masyarakat untuk tidak mengganggu habitan gajah atau mengusirnya secara sembarangan ketika kawanan itu memasuki permukiman.

“Masyarakat yang ada jangan sampai mengganggu kawanan gajah, bila tidak mau kawanan gajah ini merusak rumah, perkebunan dan pertanian warga,” kata Agus saat dihubungi dari Bandarlampung, Jumat.

Menurut dia, sering ke luar dan masuknya kawanan gajah ke permukiman warga, diakibatkan sering merasa terganggu habitatnya dengan keberadaan manusia. Apalagi dengan keterbatasan makanan.

Selain itu, masyarakat itu juga jangan gegabah saat mengusir kawanan gajah yang masuk ke permukiman warga, kalau bisa saling berkoordinasi dengan petugas yang ada agar tidak ada memakan korban.

“Masyarakat jangan suka gegabah untuk mengusir kawanan gajah yang ada, karena bisa membahayakan warga sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk mengusir kawanan gajah ini, harus saling berkoordinasi antara petugas dan masyarakat untuk bisa bersama-sama agar tidak ada korban.?

Sebelumnya, kawanan gajah liar kembali masuk ke perkebunan serta merusak puluhan hektare tanaman di sawah yang berada di Pekon (Desa) Roworejo, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

“Iya tadi sore kawanan gajah kembali masuk dan merusak lahan perkebunan dan pertanian milik warga termasuk sawah,” ujar Eko, salah satu warga saat dihubungi dari Bandarlampung, Sabtu, pekan lalu.

Menurut dia, kawanan gajah sudah hampir dua pekan menginap di lahan perkebunan dan pertanian milik warga di Pekon Roworejo, Kecamatan Suoh, Lampung Barat.

Dia menjelaskan, para pemilik lahan perkebunan dan pertanian hanya dapat melihat dari jarak terdekat sekitar 50 meter saja.

“Kami hanya bisa melihat dari jarak 50 meter saja. Dan belum berani mendekat, karena tidak mau mengambil risiko,” katanya.

Eko menjelaskan, puluhan gajah ini sudah hampir satu bulan menginap di dekat permukiman warga dan sampai saat ini kawanan gajah tersebut berpindah dari pekon (desa) satu ke pekon lainnya.

“Bila diusir dari pekon Roworejo maka akan berpindah ke pekon lainnya. Karena hutan ini dikelilingi oleh rumah penduduk,” katanya.

Baca juga: Kawanan Gajah Liar di TNBBS Berhasil Dipasangi Alat Deteksi Satelit

Baca juga: Balai TNBBS : kematian gajah “Yongki” sedang diselidiki

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertamina EP lepasliarkan owa jawa di Gunung Malabar

Jakarta (ANTARA News) – PT Pertamina EP Asset-3 Subang Field, unit bisnis PT Pertamina EP, melepasliarkan lima ekor Owa jawa yang terancam punah ke habitatnya di hutan lindung Gunung Malabar, Jawa Barat, setelah direhabilitasi di Javan Gibbon Center, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
    
“Pelepasliaran ini adalah yang keenam kalinya yang sebelumnya telah dilepasliarkan 19 individu sejak tahun 2013. Upaya pengembalian Owa jawa ke habitatnya bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu, kemitraan dan dukungan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyelamatkan primata ini dari kepunahan,” ujar Manager PEP Asset 3 Subang Field, Armand Mel Hukom dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis.
     
Pelepasaliaran ini dilakukan kepada dua keluarga primata tersebut, yaitu keluarga Jowi-Cuplis dan anaknya Maral yang lahir di pusat rehabilitasi serta pasangan Mimis-Cika. Sebelum dilepasliarkan mereka menjalani proses habituasi selama tiga bulan di Gunung Puntang, Hutan Lindung Gunung Malabar.
    
Menurut Armand, inisiatif pelepasliaran ini merupakan implementasi kerjasama Yayasan Owa Jawa dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang didukung PEP Asset 3 Subang Field, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, Perum Perhutani, Conservation International Indonesia, dan Silvery Gibbon Project.
    
Owa jawa merupakan spesies karismatik, memiliki peran penting dalam merestorasi hutan secara alami dengan menyebarkan benih untuk membantu menjaga kesehatan hutan untuk menunjang kehidupan manusia antara lain sebagai daerah resapan air, mencegah banjir, penyuplai oksigen dan penyerap karbon dan lokasi penelitian.
    
Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi dengan pelibatan masyarakat. Salah satu upaya konservasi dimaksud adalah pelestarian owa jawa dari ancaman kepunahan di habitat alaminya akibat perburuan dan perdagangan.
    
Armand menegaskan komitmen PEP Asset 3 Subang Field untuk mendukung kegiatan pelestarian owa jawa dan habitatnya. Apalagi PEP telah mendukung dan bekerja sama dengan Yayasan Owa Jawa sejak 2013 dalam program reintroduksi owa jawa dan penyadartahuan konservasi.
    
PEP Asset 3 juga mendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Melintang (Masyarakat Pecinta Alam Puntang) yang terfokus pada pemberdayaan ekonomi berupa budidaya tanaman kopi kepada warga Desa Campaka Mulya yang berada dibawah naungan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Bukit Amanah yang lokasinya berbatasan langsung dengan area konservasi owa jawa di Gunung Puntang.
    
Ia mengharapkan seluruh kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar di lokasi konservasi Owa Jawa. “Sejalan dengan misi PEP untuk memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, kami akan terus bersinergi dengan pihak terkait agar menghasilkan dampak positif bagi lingkungan,” katanya.
    
Wahju Rudianto, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, mengatakan bahwa Owa jawa merupakan salah satu dari 25 satwa prioritas yang menjadi target sasaran strategis Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 untuk ditingkatkan populasinya.
    
“Program rehabilitasi owa jawa di Javan Gibbon Center merupakan kerjasama Yayasan Owa Jawa dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berperan penting dalam mempersiapkan Owa jawa yang pernah dipelihara masyarakat, kemudian dilepasliarkan untuk penguatan populasi di alam,” ujarnya.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BirdLife deteksi jalur migrasi dara laut di Seram Utara

Ambon  (ANTARA News) – Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku, Burung Indonesia, BirdLife International, Indonesia Bird Banding Scheme (IBBS), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan pemantauan dan penandaan burung dara laut di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Burung dara laut Cina (Thalasseus bernsteini) dan Dara Laut Jambul (Thalasseus bergii), merupakan dua dari sekian jenis burung dalam famili Sternidae yang dilindungi pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

 Hasilnya tim berhasil menandai dan memasang satelit pada dua ekor Dara Laut Jambul untuk mendeteksi jalur migrasinya,  katanya. 

“Kedua burung tersebut merupakan burung yang bermigrasi melalui Indonesia. Pada 2018, burung-burung tersebut terpantau berada di perairan Seram Utara, Maluku Tengah,” kata Kepala BKSDA Maluku, Mukhtar Amin Ahmadi, di Maluku, Kamis.

Menurut dia, pemantauan dan penandaan tersebut dilakukan pada 14 hingga 19 Februari 2019, bertepatan dengan musim migrasi dara laut Cina dari tempat berbiaknya di Cina ke tempat-tempat yang lebih hangat seperti Indonesia dan Australia.

Dalam pemantauan tersebut, diketahui satu ekor dara laut Cina (Thalasseus bernsteini) bersama dalam kelompok beberapa ekor Dara Laut Jambul (Thalasseus bergii).

Mukhtar mengatakan, menurut International Union for Conservation of Nature IUCN, status konservasi Dara Laut Cina tersebut yaitu critically endangered/CR (kritis). Diperkirakan jumlah individu dewasa di dunia kurang dari 100 ekor.

“Informasi yang terpantau dari satelit memberikan data dan informasi baru untuk mengetahui pergerakan dara laut jambul yang bergerak di sekitar wilayah Pulau Seram hingga ke Australia bagian Utara,” kata Biodiversity Conservation Specialist Burung Indonesia, Ferry Hasudungan yang memaparkan rute yang dilewati burung dara laut yang telah diamati selama 2018.

Ferry berharap, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi penting bagi konservasi Dara Laut.

“Harapannya kita bisa melihat ke mana saja burung ini bermigrasi, khususnya di wilayah Indonesia, hingga ke depannya mudah-mudahan kita dapat melihat lokasi di perairan Indonesia yang penting untuk dara-laut Cina,” tandasnya.

Baca juga: Jenis burung Indonesia bertambah jadi 1.777
Baca juga: 15 persen burung endemik Indonesia terancam punah

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pasang pendeteksi gajah

Bandarlampung (ANTARA News) – Kepala Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Agus Wahyudiono mengatakan pihaknya telah memasang alat pendeteksi gajah seperti Global Positioning System (GPS) agar ketika ada gajah masuk ke permukiman warga dapat terdeteksi oleh petugas.

“Kita telah memasang alat pendeteksi gajah di beberapa titik,” kata Agus, saat dihubungi dari Bandarlampung, Rabu. 

Menurutnya, pemasangan alat pendeteksi gajah ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan selain pemasangan alat, juga didirikan posko untuk dapat memantau gajah yang ke luar masuk permukiman warga. Namun karena gajah  tidak beraturan masuk dan ke luarnya sehingga yang membuat kewalahan petugas untuk bisa mendeteksi keberadaan gajah tersebut

Ia mengungkapkan, dari pergerakan gajah terungkap pada saat malam hari kawanan gajah ini masuk ke hutan kawasan, sedangkan siang hari ke luar dan masuk ke permukiman warga.

“Kami sedang mencarikan solusi agar kawanan gajah ini tidak masuk dan menginap di permukiman warga,” katanya. 

Menurut dia, untuk menggiring kawanan gajah ke luar dari permukiman warga, telah dilakukan koordinasi dengan Pimpinan Tamaan Nasional Way Kambas (TNWK) agar bisa mengirim “mahout” (petugas penjaga/pawang gajah) ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). 

Baca juga: Belasan gajah masih berkeliaran di permukiman warga Nagan Raya
Baca juga: Tim Gabungan Cegah Gajah Masuk Pemukiman
Baca juga: Kawanan gajah liar merusak kebun kelapa warga Pekanbaru

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kawanan gajah yang masuk perkebunan digiring ke hutan Minas

Pekanbaru (ANTARA News) – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menyatakan petugas masih berupaya menggiring 11 gajah liar yang memasuki kawasan perkebunan warga di pesisir Kota Pekanbaru menuju Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Syarif Kasim Minas di Kabupaten Siak.

“Jarak penggiringan ke Tahura tidak terlalu jauh, sekitar empat kilometer. Efektifnya kita giring ke sana,” kata Kepala Bidang Wilayah II BBKSDA Riau Heru Sukmantoro kepada Antara di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan upaya penggiringan kawanan gajah liar yang dalam dua hari terakhir berada di perkebunan kelapa hibrida milik warga itu masih dilakukan dengan cara manual.

“Upaya teman-teman melakukan penggiringan dengan petasan. Kalau memang tidak efektif, baru kita turunan gajah jinak,” kata Heru, menambahkan pawang gajah dilibatkan dalam upaya penggiringan menggunakan petasan.

“Kita lihat kondisinya. Kalau membandel kita turunkan gajah jinak. (Namun) biasanya berhasil dengan itu (secara manual),” jelasnya.

Heru menjelaskan 11 gajah liar yang merusak perkebunan kelapa hibrida, pisang serta tanaman ubi warga di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, tersebut berasal dari salah satu kantong gajah yang berada di antara Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Minas, Siak.

Dia memperkirakan masih ada 22 sampai 24 gajah liar yang mendiami kantong gajah tersebut. Mereka terbagi dalam dua kelompok besar.

Nah, yang masuk ke Rumbai itu kelompok 11. Mereka terus bermigrasi untuk mencari makan dan melakukan penandaan wilayah dia,” katanya.

Ia mengatakan ancaman terhadap habitat gajah belakangan meningkat seiring dengan banyaknya perkebunan sawit serta permukiman warga. Area perkebunan maupun permukiman warga tempat gajah-gajah itu beberapa kali muncul merupakan area pergerakan gajah secara periodik.

Baca juga:
Kawanan gajah liar merusak kebun kelapa warga Pekanbaru
BBKSDA kesulitan evakuasi gajah liar dari permukiman pekanbaru

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Macan dahan masuk ke permukiman warga di Palangka Raya

Palangka Raya, Kalimantan Tengah (ANTARA News) – Satu macan dahan masuk ke permukiman warga di kawasan Jalan Wisata II, Kelurahan Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya, dan menghebohkan warga yang tinggal di area tersebut.

Warga yang khawatir kucing liar berukuran sedang itu menyerang anak-anak dan binatang piaraan kemudian berusaha menangkapnya pada Selasa. Sekitar 30 warga mengepung macan dahan itu, lalu menangkapnya menggunakan jalan ikan.

“Usai memakan seekor kucing di depan rumah Pak Sahrun, kami langsung mengepung untuk menangkapnya,” kata Ahmad (30), seorang warga yang terlibat dalam penangkapan macan dahan tersebut, yang berlangsung sekitar dua jam.

“Sepertinya macan dahan ini muncul dari hutan yang berada di belakang rumah Pak Sahrun. Beberapa hari sebelumnya satwa tersebut tidak pernah menampakkan diri di kompleks pemukiman kami, baru kali ini saja ia muncul,” kata Ahmad, yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan.

Lurah Pahandut Seberang Balap menuturkan macan dahan jantan itu terlihat di pemukiman warga sekitar pukul 09.00 WIB menurut laporan warga kawasan Jalan Wisata II. 

Setelah menerima laporan tersebut, Balap bersama aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabimkamtibmas) langsung menuju lokasi keberadaan macan dahan.

“Takut satwa tersebut kenapa-kenapa, dengan menggunakan mobil pribadi saya, satwa tersebut langsung dievakuasi menuju kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng untuk diserahkan,” kata Balap.

Baca juga:
Populasi Macan Dahan Kalimantan Terancam Pembukaan Lahan

BKSDA ungsikan dua macan dahan di Pasaman Barat
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jenis burung Indonesia bertambah jadi 1.777

Sorong (ANTARA News) – Jumlah jenis burung penetap maupun migran yang berkunjung ke wilayah Indonesia setiap tahunnya bertambah enam menjadi 1.777 pada 2019. 

Biodiversity Conservation Specialist Burung Indonesia Ferry Hasudungan dalam keterangan tertulis diterima di Sorong, Selasa, mengatakan dibandingkan pada 2018, terdapat penambahan enam jenis burung karena adanya perubahan taksonomi dan juga catatan baru untuk Indonesia.

Adapun enam jenis burung yang merupakan catatan baru di Indonesia di antaranya salah satu jenis burung perancah Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus), poksai kepala-botak (Garrulax calvus), jenis burung sikatan Zappey’s Flycatcher (Cyanoptila cumatilis), sikatan-burik sulawesi (Muscicapa sodhii), cikrak rote (Phylloscopus rotiensis), dan kedidi paruh-sendok (Calidris pygmaea). Beberapa di antaranya adalah jenis burung migran yang pertama kali tercatat di Indonesia.

Dari seluruh jenis tersebut, 168 jenis burung dinyatakan terancam punah berdasarkan hasil kajian Burung Indonesia yang dilakukan hingga akhir 2018—sebelumnya berjumlah 163 jenis. Dan dari 168 jenis, 30 jenis dinyatakan berstatus “kritis” oleh badan konservasi dunia (IUCN), status terakhir sebelumnya dinyatakan punah di alam. 

Selain itu, ia mengatakan ada 44 jenis yang dinyatakan berstatus “genting” dan 94 jenis “rentan” terhadap kepunahan di alam.

Lebih lanjut Ferry Hasudungan mengatakan bahwa dari ribuan jenis burung yang tercatat di Indonesia, 557 jenis di antaranya telah dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106 Tahun 2018.

“Namun, sayangnya, dari 14 jenis burung yang status keterancamannya meningkat pada 2018, ada empat jenis yang belum mendapatkan status perlindungan dari pemerintah. Hal tersebut terjadi pada perenjak jawa (Prinia familiaris), poksai mantel (Garrulax palliatus), dan cucak rawa (Pycnonotus zeylanicus). Sedangkan jenis baru cikrak rote (Phylloscopus rotiensis), status keterancamannya saat ini belum dievaluasi” ujarnya.

Selain itu, dari sejumlah jenis burung yang dilindungi, ada tiga jenis burung yang belum dimasukkan ke dalam daftar terbaru karena daerah sebarannya yang tidak tercatat di Indonesia atau belum diakui taksonominya oleh BirdLife International. Burung-burung itu antara lain nasar himalaya (Gyps himalayensis), poksai jambul (Garrulax leucolophus) dan gosong forsten (Megapodius forstenii).

Burung berkicau

Cucak rawa memang burung yang banyak memberikan inspirasi, dari mulai pencipta lagu hingga para pelaku perlombaan burung kicauan. Cucak rawa, menurut Ferry, adalah salah satu jenis yang status keterancamannya naik menjadi kritis dengan jumlah populasi di alam diperkirakan hanya 600-1.700 ekor saja. 

Daerah sebarannya mencakup Semenanjung Malaysia, Singapura, Sumatera, Jawa dan Kalimantan, termasuk Brunei Darussalam, Sabah, serta Sarawak.  

“Perburuan jenis ini di alam terutama di Indonesia telah membuat hutan-hutan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan kehilangan kicauan merdunya. Permintaan yang tinggi terhadap cucak rawa sebagai burung peliharaan dan lomba burung berkicau menjadi faktor ancaman kepunahan jenis ini” kata Ferry.

Cucak rawa sebenarnya sempat termasuk ke dalam daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 tahun 2018, namun kemudian dikeluarkan bersama dua jenis burung lainnya yakni anis-bentet kecil (Colluricincla megarhyncha) dan anis-bentet sangihe (Colluricincla sanghirensis) hanya dua bulan setelah peraturan tersebut diterbitkan.

Anis-bentet kecil dan anis-bentet sangihe tidak termasuk ke dalam jenis yang dilombakan dan belum ditangkarkan. Anis-bentet kecil memiliki beberapa anak-jenis dengan sebaran terbatas dan endemis di pulau-pulau kecil di Papua dan Papua Barat. 

Sedangkan anis-bentet sangihe merupakan jenis endemis Yang hanya bisa ditemukan di Pegunungan Sahendaruman di Pulau Sangihe dengan populasi 92-255 individu sehingga berstatus kritis.

Baca juga: Sensus burung di Angke Kapuk identifikasi 14 jenis burung
Baca juga: Jenis burung khas Indonesia bertambah
Baca juga: 10 jenis burung migran singgah di Bengkulu

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Antisipasi gajah liar, pendirian ERU di Lampung Barat mendapat dukungan pemerintah

Hampir dua tahun belakangan ini, gajah liar sudah sangat meresahkan masyarakat, karena setiap waktu bisa masuk ke permukiman warga dan merusak hasil perkebunan dan pertanian

Oleh Triono Subagyo dan Emir FS

Bandarlampung, (ANTARA News) –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mendirikan Kamp Elephant Rescue Unit (ERU) guna mengantisipasi gajah liar masuk ke permukiman warga.

“Kita siap membantu Kabupaten Lampung Barat untuk bisa mendirikan ERU. Dengan didirikan ini bisa mengantisipasi gajah liar masuk ke permukiman warga,” kata Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Syaiful Bachri, di Bandarlampung, Senin

Menurutnya, hampir dua tahun belakangan ini, gajah liar sudah sangat meresahkan masyarakat, karena setiap waktu bisa masuk ke permukiman warga dan merusak hasil perkebunan dan pertanian.

Ia menjelaskan, bila ERU sudah terbentuk maka akan mendirikan posko pantau yang tersebar di beberapa titik strategis, agar bisa memantau gajah-gajah liar untuk mengantisipasi agar tidak masuk ke permukiman warga.

Bila ada kawanan gajah liar masuk, maka petugas akan langsung bersama gajah jinak untuk menggiring ke luar, dibantu oleh para warga sambil menghidupkan petasan.

“Jadi ERU sangat diperlukan, karena saat ini baru ada di Kabupaten Lampung Timur. Semoga ini cepat terwujud dan persoalan gajah ini bisa selesai tanpa merugikan semua pihak,” katanya.

Syaiful mengatakan, dengan cara seperti itu persoalan gajah liar bisa terselesaikan, dan berharap Pemerintah Pusat bisa segera mewujudkan ERU di Kabupaten Lampung Barat.

Sebelumnya, pengusulan ERU di Kabupaten Tanggamus telah masuk di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi sampai saat ini belum terwujud.

Bahkan, ada gajah jinak yang bernama Yongki, yang sudah terlatih dan siap membantu petugas untuk menggiring gajah liar ke luar dari perkebunan dan pertanian warga.

Tetapi akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab gajah jinak tersebut mati dan sampai saat ini belum ditemukan penggantinya.

“Semoga atas kejadian kawanan gajah ini, pemerintah pusat bisa membuat ERU Kabupaten Lampung Barat atau Tanggamus untuk mengantisipasi kejadian ini terus terulang,” kata ujar Syaiful.

Bila ERU sudah tersedia, lanjut dia, gajah-gajah liar yang terluka dirawat dan dilatih oleh petugas ERU. Gajah juga diajarkan untuk memerintahkan kawanan gajah liar mundur ketika hendak memasuki lahan pertanian warga.

Latihan-latihan keterampilan lain pun diajarkan agar gajah dapat membantu manusia melakukan berbagai aktivitas yang membutuhkan tenaga ekstra seperti merobohkan pohon dan menarik kendaraan.

Saat gajah liar terdeteksi di dekat tanggul perbatasan, warga akan melakukan blokade di sekitar tanggul. Dengan bantuan gajah terlatih dan suara petasan yang dibunyikan warga, kawanan gajah liar diharapkan akan kembali ke kawasan taman nasional.

Baca juga: Kawanan gajah kembali rusak perkebunan warga Lampung Barat

Baca juga: Masyarakat Lampung Barat Waspada Gajah

Baca juga: Belasan gajah kembali usik warga Lampung Barat

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Lampung diajak bawakan makanan untuk gajah “Erin”

Lampung Timur  (ANTARA News) – Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengajak warganya peduli pada nasib gajah betina “Erin” yang terputus separuh belalainya akibat jeratan pemburu liar dan agar membawakannya makanan kesukaannya.

Cusnunia Chalim, Senin siang melalui akun instagramnya Noenia_ch mengunggah video pendek Erin disertai keterangan ajakan peduli kembali terhadap satwa langka dilindungi yang berusia lima tahun tersebut.

Pada akun instagramnya, Chusnunia menulis Erin adalah gajah kesayangannya dan mengajak warga menengok Erin di Taman Nasional Way Kambas serta berpesan tidak lupa membawa makanan kesukaannya.

Makanan yang disukai Erin, kata Chusnunia, adalah buah-buahan dan sayur-sayuran.

“Ini Erin, kesayanganku, yang belalainya terkena jerat hingga putus. Alhamdulillah mahot-mahot sayang pada Erin, ayo berkunjung ke Way Kambas, tengok Erin kecil, jangan lupa bawa makanan ya, bisa pisang, sayur-sayuran, kacang panjang, jagung, Erin suka macam-macam sayuran, bantu rawat Erin ya,” tulis Chusnunia Chalim di akun IG-nya itu pula.

Erin berada di Pusat Konservasi Gajah (PLG) Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Gajah betina Erin yang berumur sekitar lima tahun itu, belalainya terpotong akibat jerat, dan diselamatkan Tim Elephant Response Unit (ERU) Way Kambas pada  2016.

Karena tidak memiliki belalai panjang lagi, Erin sampai saat ini  harus menunduk untuk makan, bahkan terkadang disuapi oleh pengasuhnya (mahot/pawang).

Tahun 2018 lalu, Erin telah mendapat perhatian banyak pihak, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: Gajah “Erin” bisa beradaptasi dengan belalai terpotong
Baca juga: ARTIKEL – Erin, gajah sumatera terpotong belalainya

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buaya mangsa ternak warga Sumbar

Lubukbasung (ANTARA News) – Dua buaya muara (crocodylus porosus) memangsa ternak jenis kambing, itik dan ayam milik warga Labuhan, Nagari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjungmutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sejak sepekan lalu.

Pemilik kambing, Azmil di Lubukbasung, Senin mengaku melihat langsung hewan ternak miliknya itu dimangsa buaya dengan panjang empat meter pada Jumat (15/2) sekitar 11.30 WIB. 

“Buaya memangsa kambing saya saat mencari makan di pinggir rawa di belakang rumah dengan jarak sekitar 25 meter,” katanya.

Selain kambing miliknya, diakui ada itik dan ayam milik warga lain juga dimangsa buaya muara tersebut.

Kondisi ini sudah terjadi semenjak satu minggu lalu dan keberadaan buaya sebanyak dua ekor itu sangat meresahkan warga sekitar.

“Kami telah melaporkan serangan buaya ini ke Bhabinkamtibmas Tiku Lima Jorong dan Bhabinkamtibmas meneruskan laporkan itu ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Agam, Jumat (15/2),” katanya.

Kepala  BKSDA Resor Agam, Syahrial Tanjung mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah mendapatkan informasi tersebut dan saat berada di lokasi ditemukan satu ekor buaya muara itu.

Pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak menggembala ternak di sekitar lokasi, mengawasi anak-anak mereka saat bermain dan lainnya.

“Kami akan memasang jaring sepanjang 100 meter untuk mengantisipasi buaya masuk ke pemukiman warga,” tegasnya.

Selain sosialisasi, petugas BKSDA Resor Agam melakukan identifikasi terhadap penyebab dan kondisi habitat lingkungan di sekitar kejadian.

Berdasarkan hasil identifikasi sementara di lapangan, diduga buaya tersebut memangsa ternak warga akibat berkurangnya pakan di dalam habitatnya, persaingan dengan individu lainnya dan juga disebabkan penyempitan lahan yang sebagian sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sebelumnya BKSDA Resor Agam juga sedang melakukan penanganan dan pemantauan secara terus menerus terhadap satwa buaya yang bertelur di perkebunan kelapa sawit milik warga di Jorong Ujung Labuang Nagari Tiku V Jorong yang diperkirakan akan menetas pada awal bulan April 2019. 

Baca juga: BKSDA Agam data populasi buaya muara untuk pengusulan lokasi KEE
Baca juga: Dua warga tewas diterkam buaya di Maluku

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres cari solusi terbaik untuk Taman Nasional Komodo

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang mencari solusi terbaik untuk persoalan-persoalan yang meliputi Pulau Komodo, yang berujung pada rencana penutupan taman nasional tersebut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Duta Besar Pulau Komodo, menawarkan beberapa opsi solusi, antara lain pemindahan area wisata ke Pulau Rinca atau pembatasan kunjungan turis sementara di Pulau Komodo.

“Sedang dicari terbaiknya apa, apakah bukan untuk ditutup. Mungkin kalau (Pulau Komodo) ini diperbaiki, Pulau Rinca itu kan juga ada komodonya atau dibikin spesial kuota misalnya bisa saja 800 ribu setahun supaya tidak merusak sehingga semua (pemeliharaan) ini bisa dijalankan,” kata Sofyan Wanandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Wakil Presiden telah membentuk tim khusus untuk meneliti kondisi Pulau Komodo dan permasalahannya, serta mencari solusi terbaik untuk wisatawan, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Tim yang dikoordinasi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar itu juga meliputi Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Sekarang ada tim di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Siti Nurbaya, dan saya harapkan ini bisa selesai secepatnya. Sehingga setelah itu kita akan mengumumkan apa policy terbaik yang dilakukan Bapak Wapres,” jelas Sofyan.

Wakil Presiden dijadwalkan meninjau Taman Nasional Pulau Komodo pada Maret, sekaligus memutuskan kebijakan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang meliputi Pulau Komodo.

Pada Senin, Wakil Presiden menerima kunjungan Anggota DPD Perwakilan NTT Adrianus Garu, yang menyampaikan keresahan warga berkenaan dengan rencana penutupan Pulau Komodo oleh pemerintah daerah setempat.

Adrianus mengatakan sebagian besar warga sekitar Labuan Bajo menggantungkan hidup pada pariwisata di Pulau Komodo. Penutupan taman nasional tersebut akan mengganggu perekonomian mereka.

“Penutupan itu kan bertahap, untuk pengembangan dan perbaikan sarana, kami dukung yang begitu. Tetapi harus ada solusi juga, sudah ada homestay-nya, yang jelas masyarakat di sana utang ke bank, utang ke koperasi, bagaimana ini solusi dari pemerintah,” kata Adrianus di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Masalah terkait Pulau Komodo bergulir sejak November 2018, ketika Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan ingin ambil bagian dalam pengelolaan taman nasional tersebut.

Viktor selanjutnya mengemukakan wacana untuk menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo menjadi 500 dolar AS untuk turis mancanegara dan 100 dolar AS untuk wisatawan domestik. Dia juga memunculkan rencana penutupan sementara taman nasional selama satu tahun untuk pemeliharaan komodo, yang menurut dia semakin hari kondisinya semakin kurus karena kurang makan.

“Sebenarnya semua di tangan pusat, konservasi itu bukan oleh pemda walaupun tentu pemda harus diberikan kesempatan juga untuk menikmati hasil daripada pariwisata itu,” ujar Sofyan.

Baca juga:
Temui Wapres, Anggota DPD Minta Solusi Jika Pulau Komodo Ditutup
KLHK akan bentuk tim terpadu mengkaji penutupan sementara Pulau Komodo

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Enam orangutan dilepasliarkan di TN Bukit Baka Bukit Raya-Kalbar

Keenam orangutan yang kami lepasliarkan itu semuanya merupakan orangutan hasil rehabilitasi, termasuk sepasang induk dan anak orangutan bernama Maily dan Osin

Pontianak, (ANTARA News) – IAR Indonesia bersama BKSDA Kalimantan Barat kembali melepasliarkan enam orangutan di kawasan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) di Kabupaten Sintang.

“Keenam orangutan yang kami lepasliarkan itu semuanya merupakan orangutan hasil rehabilitasi, termasuk sepasang induk dan anak orangutan bernama Maily dan Osin. Untuk pertama kalinya, induk anak orangutan hasil rehabilitasi dilepaskan di kawasan ini, bersama keempat orangutan bernama Lady, Obi, Muria dan Zoya,” kata Direktur Program IAR Indonesia, Karmele L Sanchez di Ketapang, Minggu.

Dipilihnya Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya tempat pelepasliaran orangutan karena hutannya yang masih alami dan bagus.

Survei dari tim IAR Indonesia juga menunjukkan jumlah pohon pakan orangutan yang berlimpah, selain itu statusnya sebagai kawasan taman nasional akan lebih mampu menjaga orangutan ini dan habitatnya sebagai kawasan konservasi.

Dari kajian yang pernah dilakukan juga oleh tim ahli dari YIARI, di lokasi TNBBBR Resort Mentatai yang menjadi lokasi pelepasliaran orangutan, tidak ditemukan keberadaan orangutan dan dinyatakan orangutan wilayah ini telah punah dalam 20-30 tahun terakhir.

“Oleh karena itu upaya untuk pelepasan orangutan sangat penting sekali. Sampai saat ini IAR Indonesia telah melepasakan 36 orangutan sejak tahun 2016,” katanya.

Ia menambahkan, IAR Indonesia menerjunkan tim monitoring untuk melakukan pemantauan perilaku dan proses adaptasi orangutan ini di lingkungan barunya.

Tim monitoring yang terdiri atas warga desa penyangga kawasan TNBBBR ini akan mencatat perilaku orangutan setiap dua menit dari orangutan bangun sampai tidur lagi setiap harinya. Proses pemantauan ini berlangsung selama 1-2 tahun untuk memastikan orangutan yang dilepaskan bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Ia menambahkan, proses rehabilitasi merupakan proses panjang yang memakan waktu, tenaga dan upaya yang tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar dalam proses rehabilitasi adalah tidak adanya buku panduan yang pasti bagaimana merehabilitasi orangutan dan mengembalikan perilaku serta kemampuan alaminya untuk hidup bertahan di hutan.

“Dalam pelepasan kali ini kami melakukan satu terobosan untuk melepasliarkan bayi orangutan dengan induk asuhnya. Zoya dan Muria saling belajar bagaimana bertahan hidup di alam. Zoya yang tidak pernah dipelihara oleh manusia menunjukan perilaku alami yang bisa dipelajari Muria, dan Muria yang protektif selalu melindungi Zoya dari berbagai ancaman yang ada di alam. Melihat kemajuan keduanya yang pesat, kami tidak ragu untuk menjadikannya sebagai kandidat pelepasliaran,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), Hernowo menyatakan, kegiatan pelepasliaran enam orangutan hasil rehabilitasi ini, merupakan salah satu program kerja sama TNBBBR dengan YIARI yang telah disepakati dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan termasuk dalam tahap pertama pelepasliaran orangutan tahun 2019.

Rencananya akan ada tiga tahapan pelepasliaran orangutan selama tahun 2019. Orangutan hasil rehabilitasi ini setelah dilepasliarkan akan dimonitoring, di mana kegiatan monitoring akan dilakukan mulai dari orangutan bangun tidur sampai tidur lagi di sarang, katanya.

“Indikator pencapaian dari dilakukannya kegiatan pelepasliaran dan monitoring orangutan pasca pelepasliaran ini adalah orangutan yang dilepasliarkan di TNBBBR dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan baik di habitatnya serta meningkatnya jumlah populasi dan terjaminnya keberlangsungan hidup orangutan di alam,” ujarnya.

Kepala BKSDA Kalbar, Sadtata Noor mengatakan, upaya konservasi satwa liar dari waktu ke waktu menghadapi tantangan yang semakin besar, namun, kerja konservasi tidak boleh berhenti.

“Pelepasliaran orangutan kali ini merupakan salah satu pertarungan yang harus terus dilakukan dan harus dimenangkan. Terima kasih dan apresiasi untuk para mitra, khususnya IAR Indonesia, yang telah memberikan kontribusinya dalam mendukung tugas-tugas BKSDA Kalbar dalam mengemban amanah di bidang konservasi tanaman dan satwa liar di Kalbar,” katanya.

Baca juga: Populasi Orangutan di Kalbar Berkurang Separuh

Baca juga: 90 persen orangutan berada di luar hutan lindung

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mencegah penyu dari ancaman kepunahan

Penyu baru mulai bertelur pada usia 30-50 tahun

Mataram  (ANTARA News) – Penangkapan satwa dilindungi khususnya penyu hingga kini masih terjadi, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian juga perburuan dan perdagangan telur penyu juga relatif sulit dikendalikan.

Kondisi ini akan mengancam populasi berbagai jenis penyu termasuk penyu hijau (Chelonia Mydas) yang banyak hidup di NTB. Perburuan telur penyu dan penangkapan secara ilegal menjadi ancaman serius bagi satwa dilindungi itu.

Penangkapan dan perdagangan penyu secara liar ini hingga kini masih terjadi. Ini terbukti pada 1 Juli 2018 Polresta Kota Bima yang berkoordinasi dengan Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Bima Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) NTB menangkap dua tersangka karena diduga memperdagangkan dan memiliki hewan dilindungi.

Barang Bukti yang diamankan adalah daging penyu segar sebanyak 13 boks seberat 800 kilogram, cangkang punggung penyu, cangkang dada penyu, dan sisik cangkang penyu sebanyak 14 kantong plastik.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena ketika makin banyak penyu dibantai untuk komoditas perdagangan, ekosistem laut terganggu mengingat penyu termasuk rantai puncak makanan di padang lamun.

Jumlahnya yang makin sedikit membuat semua jenis penyu dilindungi karena terancam punah.

Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mencegah satwa langka itu dari ancaman kepunahan, antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa dilindungi itu dengan menghentikan penangkapan penyu secara ilegal dan mencegah perburuan telur penyu.

Selan itu melakukan penangkaran atau koservasi penyu untuk selanjutnya hasil penangkaran dilepasliarkan ke habitatnya. Dengan cara ini diharapkan dapat menghindarkan penyu dari ancaman kepunahan.

Balai KSDA NTB bersama dengan “Kerabat Penyu Lombok”, masyarakat setempat, dan wisatawan melepasliarkan sejumlah tukik jenis Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Pantai Kuranji, Lombok Barat.

Kerabat Penyu Lombok merupakan komunitas binaan BKSDA NTB yang terdiri dari masyarakat setempat yang secara sukarela bersedia berkontribusi dalam usaha konservasi penyu di Kuranji sebagai salah satu Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Penyu di NTB.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA NTB, Lugi Hartanto mengapresiasi komitmen Komunitas Kerabat Penyu Lombok yang terus dipertahankan dalam kegiatan pelestarian penyu.

Sentra konservasi

Lugi menilai organisasi ini merupakan sentra konservasi penyu di luar kawasan konservasi. Aktivitas ini sungguh mulia karena telah berkontribusi pada lingkungan dan juga Negara.

Menurut dia, kalau dulu masih sangat sering menemukan telur penyu beredar di pasar, sekarang sudah mulai jarang.

Ini menunjukkan bahwa keberadaan komunitas ini mampu mengedukasi masyarakat sekitar terkait satwa dilindungi, khususnya penyu.

Sementara itu, Kerabat Penyu Lombok ini merupakan komunitas masyarakat yang non-profit. Hal inilah yang menjadi salah satu keluhan dari anggota komunitas dan masyarakat setempat yang memang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah.

Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini jelas tidak dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian.

Penyu merupakan satwa dilindungi dan diatur dalam perundangan dan peraturan pemerintah yaitu UU No.5/1990 dan PP No.7/1999. Oleh karenanya, segala bentuk perdagangan dari setiap bagian dari Penyu, termasuk telurnya tidak diperkenankan.

Sebagai solusi, BKSDA NTB telah mengupayakan sistem insentif terhadap kegiatan patroli yang dilakukan oleh komunitas ini, sebagai bentuk apresiasi dalam usaha pelestarian penyu di luar kawasan konservasi.

Dalam konsevasi penyu itu BKSDA NTB tidak memaksakan harus menemukan telur berapa banyak setiap patroli, karena apresiasinya bukan pada jumlah telurnya melainkan terhadap jerih payah pelestarian penyu yang telah dilakukan komunitas.

Kepedulian pihak swasta dalam mencegah kepunahan penyu itu setidaknya dibuktikan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dengan menggandeng masyarakat untuk mencoba melakukan konservasi penyu. Selain melakukan penangkaran, mereka juga membentuk kelompok peduli penyu.

Pada 12 Januari 2019 karyawan Amman Mineral Nusa Tenggara ( (Amman Mineral) melakukan pelepasan ratusan tukik penyu hijau (Chelonia Mydas) di Pantai Tropical Sekongkang, Sumbawa Barat.

Kegiatan ini merupakan salah satu inisiatif perusahaan dalam upaya melestarikan hewan langka yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyakarat setempat.

Sejak 2005, lebih dari 47.400 ekor tukik telah dilepasliarkan ke habitat aslinya.

Daya tahan tukik yang dilepas ini tergantung cuaca dan kelihaian tukik menghindari predator laut. Biasanya dari ribuan tukik yang dilepas hanya beberapa persen yang diperkirakan hidup.

Ini biasanya ditandai dengan munculnya beberapa penyu dewasa di lepas pantai beberapa waktu kemudian. Artinya tukik-tukik itu telah melewati masa-masa sulit di awal pelepasannya.

Penyu termasuk jenis makhluk hidup yang perkembangan hidupnya lambat. Penyu baru mulai bertelur pada usia 30-50 tahun, dengan demikian untuk mencapai usia bertelur, penyu harus melewati masa sangat panjang dan menghadapi banyak sekali risiko kematian.

Jika tidak diupayakan kelestariannya, maka penyu akan terancam punah dari muka bumi ini.

Persoalan yang dihadapi selama ini masyarakat masih gemar memburu telur maupun penyunya untuk dikonsumsi. Karenanya PT Amman Mineral menggandeng masyarakat untuk mencoba melakukan konservasi penyu.

Selain melakukan penangkaran dengan membentuk kelompok peduli penyu, perusahaan tambang raksasa ini juga terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menyisihkan sebagian telur penyu agar dapat ditetaskan menjadi tukik, tidak harus dikonsumsi semuanya.

Seiring perjalan waktu, masyarakat mulai sadar dan ikut berperan dalam melestarikan penyu tersebut. Sejatinya ini memberikan harapan upaya mencegah penyu dari ancaman kepunahan akan membawa hasil.

Baca juga: 31 penyu raksasa bertelur di Raja Ampat
Baca juga: Pejuang penyu di pesisir Sumatera
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kawanan gajah kembali rusak perkebunan warga Lampung Barat

Bandarlampung (ANTARA News) – Kawanan gajah liar kembali masuk ke perkebunan serta merusak puluhan hektare tanaman di sawah yang berada di Pekon (Desa) Roworejo, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

“Iya tadi sore kawanan gajah kembali masuk dan merusak lahan perkebunan dan pertanian milik warga termasuk sawah,” ujar Eko, seorang warga saat dihubungi dari Bandarlampung, Sabtu.

Menurutnya, kawanan gajah sudah hampir dua pekan menginap di lahan perkebunan dan pertanian milik warga di Pekon Roworejo, Kecamatan Suoh, Lampung Barat.

Dia menerangkan, para pemilik lahan perkebunan dan pertanian hanya dapat melihat dari jarak terdekat sekitar 50 meter saja.

“Kami  belum berani mendekat, karena tidak mau mengambil risiko,” katanya.

Eko menjelaskan, puluhan kawan gajah ini sudah hampir satu bulan menginap di dekat permukiman warga dan sampai saat ini kawanan gajah tersebut berpindah dari pekon satu ke pekon lainnya.

“Bila diusir dari pekon Roworejo maka akan berpindah ke pekon lainnya. Karena hutan ini dikelilingi oleh rumah penduduk,” ungkapnya.

Eko mengharapkan, kepada pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Kehutanan Lampung untuk bisa mencarikan solusisi agar kawanan gajah ini bisa keluar dari permukiman warga.

Baca juga: Taman Satwa Surakarta cari pengganti gajah jantan
Baca juga: Gajah liar serang gajah jinak di Bener Meriah

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taman Satwa Surakarta cari pengganti gajah jantan

 Solo  (ANTARA News) – Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) Surakarta, Jawa Tengah mencari pengganti gajah jantan yang beberapa waktu lalu mati karena usia tua.

“Kami sudah menghubungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan beberapa lembaga konservasi lain,” kata Direktur Utama Perumda TSTJ Bimo Wahyu Widodo Dasir Santoso di Solo, Sabtu.

Ia mengatakan dengan matinya gajah bernama Jati yang berumur 55 tahun tersebut, saat ini koleksi gajah di TSTJ tersisa dua ekor dengan jenis kelamin betina.

“Yang satu pasangan Jati bernama Dian dengan umur 50 tahun, satu lagi namanya Manohara anak mereka berumur 10 tahun,” katanya.

Ia mengatakan,  untuk mendatangkan gajah yang baru pihaknya akan menggunakan prosedur pertukaran satwa namun dengan tetap melalui izin dari BKSDA.

“Misalnya kami harus bertukar dengan (Kebun Binatang) Gembira Loka, nanti kami mengajukan izin ke BKSDA Jawa Tengah dan Gembira Loka juga mengajukan izin ke BKSDA DIY,” katanya.

Selanjutnya, dikatakannya, masing-masing BKSDA akan mengirimkan surat ke Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ia mengatakan jika kementerian menyetujui maka pertukaran baru dapat dilakukan. 

“Kalau kami bisa mendatangkan pejantan dari luar, dia bisa dipasangkan dengan Dian maupun Monahara. Kalau Jati malah tidak bisa dipasangkan dengan anaknya,” katanya.

 Jati didatangkan ke TSTJ dari Way Kambas Lampung pada bulan Juni 1984 di usia 20 tahun. Jati  merupakan hasil tangkapan dari alam liar.

Baca juga: Gajah liar rusak tanaman perkebunan di Aceh Utara
Baca juga: Tujuh gajah liar dihalau kembali ke hutan

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taman Nasional Komodo yang sedang jadi perbincangan

Kupang (ANTARA News) – Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam beberapa bulan terakhir ini terus menjadi perbincangan publik.

Perbincangan mengenai TNK ini, dimulai November 2018, sejak Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mewacanakan untuk ambil bagian dalam pengelolaan TNK yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dengab rencana menaikkan tarif masuk TNK bagi wisatawan mancanegara hingga 500 dolar dan 100 dolar untuk wisatawan domestik, hingga rencana penutupan kawasan itu.

Para petinggi di negeri ini pun mulai angkat bicara, setelah Gubernur NTT mengeluarkan pernyataan soal rencana penutupan kawasan Taman Nasional Komodo selama satu tahun untuk kepentingan konservasi. Tak hanya pelaku wisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pariwisata yang angkat bicara, tetapi juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Jangan lupa, dikunjungi dan tidak dikunjungi (rusa) perlu makan. Jadi, memang bisa saja, ini benar perlu makan rusa, kambing itu. Pertanyaannya, apa perlu dikembangbiakkan di situ atau dibawa ke tempat lain dulu baru ke situ?” ujar Wapres Jusuf Kalla.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengungkapkan rencananya menutup sementara TNK meningkatkan jumlah populasi rusa yang menjadi makanan utama komodo. Postur komodo yang kian mengecil juga menjadi alasan Laiskodat merencanakan penutupan itu.

Selain itu, pemerintahannya akan menata Taman Nasional tersebut supaya habitat komodo menjadi lebih berkembang. “Tapi pandangan ibu Menteri Lingkungan Hidup, secara pribadi beliau sangat setuju karena kita ingin agar ada revitalisasi Pulau Komodo,” kata Laiskodat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sebagai pihak yang memegang otoritas pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo saat ini sedang mempelajari wacana yang sedang dimainkan oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat itu.

Wajar jika destinasi wisata itu menjadi bahan perbincangan petinggi negeri ini karena Kawasan Taman Nasional Komodo yang dihuni biawak raksasa komodo itu, ibarat magnet yang selalu menarik wisatawan berkunjung ke kawasan itu.

Kawasan TNK merupakan salah satu dari lima taman nasional tertua di Indonesia, dengan luas 173.300 hektare yang terdiri dari 132.572 ha kawasan perairan dan 40.728 ha kawasan daratan.

Tahun 1977, TNK ditetapkan UNESCO sebagai kawasan Cagar Biosfer (Man and Biosphere Programme – UNESCO), sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage Center – UNESCO) pada 1991.

TNK juga sebagai New 7 Wonders of Nature oleh New 7 Wonders Foundation pada tahun 2012.

Tahun 2008 area TN Komodo juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, dan pada 2011 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Selain komodo sebagai salah satu daya tarik pengunjung yang sebagian besar merupakan wisatawan mancanegara, saat ini terdapat 42 dive and snorkeling spot yang juga menjadi daya tarik kunjungan.

Tren jumlah pengunjung ke kawasan wisata itu pun terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama sejak kawasan itu ditetapkan sebagai New 7 Wonders of Natura pada tahun 2012.

Pada 2014, jumlah kunjungan wisatawan tercatat 80.626 ribu, tahun 2015 menjadi 95.410, tahun 2016 naik menjadi 107.711, tahun 2017 naik lagi menjadi 125.069 dan tahun 2018 tercatat 159.217.

Dengan tiket masuk wisatawan mancanegara sebesar Rp150.000, dan wisatawan nusantara hanya Rp5.000, berdasarkan PP. 12 tahun 2014 tentang Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Data Kementerian KLHK menunjukkan, penerimaan pungutan yang disetor oleh Balai TN Komodo kepada kas negara terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2014 Balai Taman Nasional Komodo menyetor pungutan untuk kas negara sebesar Rp5,4 miliar, tahun 2015 melonjak Rp19,20 miliar, tahun 2016 naik Rp22,80 miliar, tahun 2017 sebesar Rp29,10 miliar, dan tahun 2018 mencapai Rp33,16 miliar.

Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Djati Witjaksono Hadi mengatakan, meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke TN Komodo telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat dan wilayah di sekitarnya.

Rantai ekonomi berdampak pada penghidupan masyarakat pelaku wisata antara lain tour operator yang mengoperasikan 157 kapal wisata, keterlibatan 94 guide dari masyarakat lokal, tingkat hunian 1.136 kamar hotel, lahirnya empat hotel berbintang.

Rantai ekonomi tersebut berpengaruh pada penghidupan 4.556 jiwa masyarakat yang tersebar di Desa Komodo (1.725 jiwa), Desa Papagaran (1.252 jiwa), dan Desa Pasir Panjang (1.579 jiwa).

Khusus masyarakat dari Desa Komodo, kata dia, sebagian besar terlibat dalam kegiatan wisata.

Pertimbangan ilmiah

Menurut dia, penutupan suatu taman nasional dimungkinkan dengan pertimbangan ilmiah atau atas kondisi khusus, misalnya terjadi erupsi gunung berapi, kondisi cuaca ekstrim sehingga pendakian ditutup sementara seperti di TN Gunung Rinjani, TN Gunung Merapi, TN Bromo Tengger Semeru.

Selain adanya kerusakan habitat atau gangguan terhadap satwa liar yang dilindungi akibat dari aktivitas pengunjung, bencana alam, dan mewabahnya hama dan penyakit seperti di TN Way Kambas.

Penutupan kawasan taman nasional menjadi kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan monitoring Balai TN Komodo dan Komodo Survival Programme, pada tahun 2017, jumlah populasi komodo sebanyak 2.762 individu, yang tersebar di Pulau Rinca (1.410), Pulau Komodo (1.226), Pulau Padar (2), Pulau Gili Motang (54), Pulau Nusa Kode (70). 

Sedangkan populasi rusa adalah sebanyak 3.900 individu, dan kerbau sebanyak 200 individu. 

Pada tahun 2018, ditemukan satu individu komodo mati secara alamiah karena usia. 

Ancaman terhadap komodo adalah masih ditemukannya perburuan rusa, yang pada umumnya dilakukan oleh oknum masyarakat Kabupaten Bima. 

Kejadian perburuan rusa pada tahun 2018 telah ditangani secara hukum oleh pihak Polres Bima. 

Program breeding rusa telah dibangun di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dalam rangka untuk mengurangi tingkat perburuan rusa di TN Komodo.*

Baca juga: Pertumbuhan ekonomi daerah NTT signifikan dengan kehadiran TN Komodo

Baca juga: Penutupan taman nasional dimungkinkan atas pertimbangan ilmiah

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harimau sumatera di Taman Rimba Jambi terkena radang sendi

Jambi (ANTARA News) – Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang menjadi koleksi Kebun Binatang Taman Rimba Jambi berjalan pincang karena menderita radang sendi atau arthritis di bagian kaki kanan belakangnya.

Berdasarkan pantauan Antara dari luar kandang display di Jambi, Sabtu, harimau sumatera bernama Uni itu tampak lebih banyak duduk dan terbaring di bawah pohon bambu.

Bahkan Uni hanya sesekali berjalan sebentar. Saat berjalan, sangat jelas terlihat bagian kaki kanan belakangnya pincang, sehingga satwa dilindungi inipun lebih kerap berbaring dan enggan berdiri.

Menurut dokter hewan di Taman Rimba Jambi Tarmizi, sebelumnya Uni diketahui memang dalam kondisi sakit radang sendi.

“Harimau bernama Uni itu sedang sakit, namun sebenarnya sudah mulai sembuh, sudah bisa naik ke ‘tempat tidurnya’,” kata Tarmizi, dokter hewan yang menangani Uni.

Uni merupakan satu-satunya harimau sumatera betina dewasa yang masih tersisa di kebun binatang itu, setelah beberapa waktu lalu seekor harimau sumatera berjenis kelamin betina lainnya mati karena sakit.

Uni kini hanya sendiri di kandangnya karena, setelah anaknya bernama Ayu mati akibat menderita paru-paru basah.

Baca juga: Pembunuh tiga harimau sumatera dituntut 4,5 tahun penjara

Baca juga: Bangkai harimau Sumatera Taman Rimba Jambi dibakar

Baca juga: Sepasang Harimau Sumatera lahir di TMSBK Bukittinggi
 

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketika “Poe Meurah” tak lagi bersahabat dengan manusia

Banda Aceh (ANTARA News) – Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang di kalangan masyarakat Aceh lebih familier disebut “Poe Meurah”, 10 tahun terakhir tidak lagi bersahabat dengan manusia karena perambahan hutan lindung menjadi areal perkebunan.

Jalur “Poe Meurah” di hutan lindung provinsi paling ujung barat Indonesia itu, terjadi perambahan dan pengalihan fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sangat tinggi setelah perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau Nota Kesepahaman Helsingki 15 Agustus 2005.

Sekitar 10 tahun yang lalu, media masa pun terlihat sepi dari pemberitaan konflik satwa berbelalai itu karena masyarakat takut naik gunung untuk membuka kebun. Tidak terpikirkan oleh warga naik gunung untuk memburu “Poe Meurah” dan mengambil belalainya untuk diperjualbelikan di pasar gelap.

Konflik satwa dilindungi itu tentu sangat merugikan masyarakat petani. Pasalnya, ratusan hektare lahan perkebunan warga menjadi amukan satwa bertubuh besar tersebut.

Kondisi sekarang berbanding terbalik jika dibandingkan dengan masa Kerajaan Aceh. Kala itu, warga provinsi paling barat Sumatera hidup berdampingan dengan satwa yang dilindungi tersebut.

Bahkan, pada abad 16 hingga 17, yakni masa kejayaan Kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, gajah menjadi kendaraan bagi pasukan perang.

Pada masa itu, “Poe Meurah” menjadi kendaraan bagi pasukan perang Kerajaan Aceh untuk mempertahankan tanah “Bumi Serambi Mekah” dari serangan serdadu Hindia Belanda.

Hari berganti bulan dan tahun, konflik atau gangguan gajah dan manusia tidak dapat dibendung.

Sejak lima tahun terakhir, konflik satwa dilindungi dan manusia sering terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Tenggara dan Aceh Barat, hingga Aceh Selatan.

“Konflik gajah di Aceh tidak akan pernah berakhir sampai gajah habis, karena hutan lindung terus beralih fungsi menjadi proyek energi, pertambangan, dan perkebunan,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh M. Nur.

Populasi gajah sumatera sudah berubah karena pengalihan fungsi hutang lindung sangat tinggi di “Bumi Serahmi Mekah”, sedangkan jalur satwa yang dilindungi itu pun beralih fungsi menjadi wilayah pertambangan serta perkebunan.

“Gajah itu turun dari habitatnya untuk mencari makan. Pada prinsipnya gajah tidak akan berkonflik dengan manusia jika habitatnya dilindungi,” ucapnya.

Konflik gajah sumatera itu juga disebabkan dua faktor, yakni pemburuan gading dan pengalihan fungsi hutan lindung menyebabkan satwa dilindungi itu turun ke areal perkebunan hingga pemukiman penduduk.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat konflik gajah dan manusia di provinsi paling barat Sumatera pada 2015 ada 537 kasus, 2016 ada 203 kasus, 2017 ada 103 kasus, dan pada 2018 ada 73 kasus.

Pada awal 2019 konflik gajah pun kembali terjadi dengan masyarakat. Gajah sumatera itu merusak belasan hektare kebun warga di Kabupaten Bener Meriah, Pidie, Aceh Barat, hingga Aceh Utara.

Pegiat World Wide Fund (WWF) Aceh Azhari sebelumnya menyatakan populasi gajah sumatera di hutan Aceh secara keseluruhan masih tergolong signifikan.

Keseluruhan di hutan Aceh mungkin ada sekitar 500 ekor gajah sumatera, tersebar di hutan Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Barat, dan Aceh Selatan dan sekitarntya.

Jadi Pertambangan

Walhi Aceh juga mencatat sepanjang 2018 seluas 6.000 hektare kawasan hutan lindung menjadi area pertambangan ilegal di Provinsi Aceh, tersebar di enam kabupaten/kota, yaitu Pidie, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Besar.

Sepanjang 2018, pihaknya juga menemukan 32 titik penebangan liar yang tersebar di 17 kabupaten/kota dengan jumlah kayu sekitar 70.186 ton, sedangkan perkiraan luas kawasan hutan lindung yang rusak mencapai 175 hektare.

Hasil investigasi Walhi Aceh dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) investasi di provinsi paling barat Sumatera itu, pada tahun yang sama mencapai 943 hektare dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan.

Sektor perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan bagian dari solusi konflik kehutanan dan krisis ruang kelola bagi masyarakat, belum menjadi program prioritas Pemerintah Aceh hingga akhir 2018.

“Provinsi Aceh hanya mampu memfasiltasi sekitar 42 ribu hektare atau 9,4 persen dari target 400 ribu hektare yang dibantu masyarakat sipil,” sebut dia.

Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Haka) sebelumnya telah menyerukan penyelamatkan terhadap Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) karena terdapat sekitar empat juta jiwa penduduk di Aceh yang tinggal di kawasan tersebut.

“Ekosistem Leuser merupakan kawasan strategis nasional akibat fungsi lingkungan KEL itu sendiri sangat penting menjaga ketersediaan air, udara bersih, dan mitigasi bencana alam, seperti erosi, penanggulangan hama, dan penyerapan karbon,” ujar Ketua Yayasan Haka, Farwiza Farhan.

Dewasa ini, perusakan terhadap KEL terus terjadi dengan berbagai alasan, seperti pembukaan lahan perkebunan, pembangunan industri, dan pembukaan jalan yang mengakibatkan terancamnya kehidupan berbagai spesies dan satwa dilindungi.

Haka mencatat kerusakan dan penebangan hutan lindung di Aceh pada 2018 seluas 15.071 hektare.

Angka ini menurun dibandingkan dengan pada 2017 yang mencapai 17.820 hektare.

Luas KEL mencapai 2,6 juta hektare, terletak di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Namun, sebagian besar kawasan ini masuk wilayah Aceh mencapai 2,25 juta hektare, tersebar di 13 kabupaten/kota, sedangkan sisanya 384.000 hektare di Sumatera Utara.

Tak Terhitung

Seorang petani di Gampong Negeri Antara, Kecamatan Pinte Rime Gayo, Bener Meriah, Ismail, mengaku jumlah lahan perkebunan warga setempat yang dirusak gajah sumatera tidak sanggup dihitung lagi.

Pemerintah daerah setempat diharapkan serius menangani konflik gajah dan manusia tersebut.

“Di sini tidak sanggup lagi kami hitung berapa luas kebun yang dirusak oleh gajah. Taksirannya ratusan hektare kebun warga telah dirusak oleh gajah,” katanya.

Pada Minggu (10/2) sebanyak 32 ekor gajah liar sumatera selama sepekan berkeliaran di areal perkebunan warga dan merusak belasan hektare kebun di Gampong Negeri Antara.

Kawanan gajah liar sumatera itu merusak belasan hektare lahan pertanian warga, meliputi durian, pinang, pisang, dan tanaman palawija.

“Konflik gajah sudah berulang kali terjadi dan warga mulai takut ke kebun karena gajah liar itu juga merusak gubuk di kebun. Kami sangat berharap pemerintah serius menangani konflik gajah ini,” katanya.

Kepala Conservation Response Unit (CRU) Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Syahrul Rizal mengusulkan kepada petani untuk menggalakkan tanaman yang tidak disukai gajah, berupa tanaman alternatif, seperti kopi, lemon, cabai, dan serai.

Conservation Response Unit DAS Peusangan membawahi tiga wilayah, yakni Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Bireuen.

Untuk mencengah terjadinya konflik gajah dan manusia, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengaku telah membangun “barrier” atau penghalang di wilayah Pinte Rime Gayo.

“Di wilayah hutan Bener Meriah hasil perhitungan kami ada sekitar 42 ekor gajah liar dan minggu lalu sekitar 32 ekor gajah turun ke kebun warga dan merusak belasan hektare kebun,” kata Camat Pintu Rime Gayo, Sanusi.

Sejak empat tahun terakhir, ratusan hektare lahan produktif masyarakat setempat dirusak gajah liar sumatera sehingga petani pun gagal panen.

Pembangunan penghalang itu bisa menghalau gajah masuk areal perkebunan dan pemukiman warga, serta meminimalisasi konflik gajah dan manusia.*

Baca juga: Gajah liar rusak tanaman perkebunan di Aceh Utara

Baca juga: Walhi: gangguan gajah di Aceh akan berlanjut tanpa penghentian alih fungsi hutan

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perangkap buaya dipasang di Sungai Seranggas hingga pekan depan

Sampit (ANTARA News) – Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah memasang perangkap buaya di Sungai Seranggas, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai pekan depan untuk menjaring satwa yang menimbulkan keresahan warga tersebut.

“Sampai hari ini belum ada yang masuk perangkap lagi. Umpannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu bebek,” kata Komandan Pos Jaga BKSDA Sampit Muriansyah di Sampit, Sabtu.

“Perangkap itu rencana kami pasang sampai Kamis pekan depan. Itu terus kami pantau dan evaluasi tempat maupun umpan yang dipasang,” ia menambahkan.

Dia mengimbau warga selalu waspada saat beraktivitas di kawasan Sungai Mentaya dan anak sungainya, termasuk Sungai Seranggas, karena populasi buaya di sana diperkirakan masih banyak.

Pada Jumat (1/2) seorang warga Dusun Seranggas, Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, diterkam buaya saat mandi di sungai sehingga tangan kirinya putus.

Perangkap buaya pun kemudian dipasang di Sungai Seranggas untuk menjaring buaya penyerang warga tersebut, dan sepekan kemudian satu buaya masuk ke perangkap. Buaya itu kemudian dilepaskan ke Taman Wisata Bukit Tangkiling Palangka Raya.

BKSDA kembali memasang perangkap besi tersebut dengan harapan bisa menangkap buaya lainnya karena warga sekitar menyatakan sering melihat buaya muncul di sungai itu dan merasa was-was.

Baca juga:
Tangan nelayan putus diterkam buaya

BKSDA Kalteng pasang perangkap buaya pemangsa di Sungai Seranggas
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perangkap buaya dipasang di Sungai Beranggas hingga pekan depan

Sampit (ANTARA News) – Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah memasang perangkap buaya di Sungai Seranggas, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai pekan depan untuk menjaring satwa yang menimbulkan keresahan warga tersebut.

“Sampai hari ini belum ada yang masuk perangkap lagi. Umpannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu bebek,” kata Komandan Pos Jaga BKSDA Sampit Muriansyah di Sampit, Sabtu.

“Perangkap itu rencana kami pasang sampai Kamis pekan depan. Itu terus kami pantau dan evaluasi tempat maupun umpan yang dipasang,” ia menambahkan.

Dia mengimbau warga selalu waspada saat beraktivitas di kawasan Sungai Mentaya dan anak sungainya, termasuk Sungai Seranggas, karena populasi buaya di sana diperkirakan masih banyak.

Pada Jumat (1/2) seorang warga Dusun Seranggas, Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, diterkam buaya saat mandi di sungai sehingga tangan kirinya putus.

Perangkap buaya pun kemudian dipasang di Sungai Seranggas untuk menjaring buaya penyerang warga tersebut, dan sepekan kemudian satu buaya masuk ke perangkap. Buaya itu kemudian dilepaskan ke Taman Wisata Bukit Tangkiling Palangka Raya.

BKSDA kembali memasang perangkap besi tersebut dengan harapan bisa menangkap buaya lainnya karena warga sekitar menyatakan sering melihat buaya muncul di sungai itu dan merasa was-was.

Baca juga:
Tangan nelayan putus diterkam buaya

BKSDA Kalteng pasang perangkap buaya pemangsa di Sungai Seranggas
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WWF apresiasi tuntutan 4,5 tahun penjara bagi pembunuh harimau

Harapannya putusan nantinya bisa lebih tinggi, atau sama dengan tuntutan,

Pekanbaru (ANTARA News) – Organisasi perlindungan satwa World Wildlife Fund (WWF) menilai tuntutan 4,5 tahun penjara terhadap terdakwa pembunuh tiga harimau sumatera di Provinsi Riau merupakan yang tertinggi sejauh ini. 

“Dari kasus-kasus sebelumnya, ini termasuk yang tinggi. Harapannya putusan nantinya bisa lebih tinggi, atau sama dengan tuntutan,” kata Humas WWF Program Riau, Syamsidar di Pekanbaru, Jumat. 

Syamsidar mengatakan hal itu terkait Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Falalini Halawa, terdakwa pembunuh tiga harimau Sumatera, dengan hukuman pidana 4,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Telukkuantan, Kuantan Singingi, pada 12 Februari lalu. 

Kasus serupa sebelumnya pada 2017, ketika tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap dua terdakwa anggota sindikat perdagangan kulit harimau di Pengadilan Negeri Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. JPU pada sidang itu menuntut dua terdakwa, yakni Muzainul Achyar dan Joko Sujarwanto, dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta. 

Vonis Majelis Hakim dalam sidang itu justru lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni empat tahun penjara dan denda Rp100 juta. 

Syamsidar mengatakan WWF mengapresiasi penegak hukum terkait yang memastikan proses berjalan sebagaimana mestinya. Karena yang terpenting semangat penegakan hukum terhadap kejahatan satwa dilindungi ini dapat terus ditingkatkan dan menjangkau pelaku utama dari kejahatan luar biasa tersebut. 

“Kami berharap putusan atas kasus ini dapat maksimal sehingga menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” ujarnya. 

Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Mochamad Fitri Adhy mengatakan terdakwa Falalini dalam kasus pembunuhan tiga harimau sumatera, bisa dibuktikan telah melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebabnya, terdakwa dinilai dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, dan menyimpan satwa yang dilindungi. 

Sebabnya, dalam pemeriksaan, terdakwa sudah mengetahui bahwa tempat dia memasang jerat adalah habitat harimau, dan masyarakat di sana sudah memperingatkan untuk tidak memasang jerat di sekitar hutan yang merupakan tempat perlintasan harimau. 

Namun, terdakwa mengacuhkan peringatan tersebut dan tetap memasang jerat-jerat dari ukuran kecil hingga besar yang terbuat dari kawat (sling) baja bekas rem motor. Alasannya adalah untuk menangkap babi dan landak yang kerap merusak kebun kelapa sawit. Namun, ukuran jerat tidak sesuai untuk menangkap hewan berukuran kecil.

Falalini Halawa merupakan pemasang jerat yang membunuh tiga harimau sumatera (panthera tigris sumatrae) di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi pada September 2018. Jerat kawat baja yang dipasangnya mencekik induk harimau sumatera liar hingga ikut membunuh dua janin di dalam perut harimau, yang tengah bunting besar itu.

Baca juga: Pembunuh tiga harimau sumatera dituntut 4,5 tahun penjara
Baca juga: Bangkai harimau Sumatera Taman Rimba Jambi dibakar
Baca juga: Harimau dan singa di Taman Rimba Jambi mati

 

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kisah kepedulian pedagang kain pada orangutan di Antang Kalang

Sampit, Kalimantan Tengah (ANTARA News) – Saat berdagang di Desa Tumbang Maya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, seorang penjual kain keliling bernama Suryani melihat anak orangutan kurus di satu rumah warga, yang mendapatkan anak orangutan betina itu dari hutan.

Dia merasa kasihan, dan ingin membawa anak orangutan itu pulang supaya bisa merawatnya. “Saya memang merasa sedih karena anak saya juga suka binatang,” katanya di Sampit, Jumat.

Namun warga pemilik anak orangutan berusia sekitar enam bulan itu semula tidak mengizinkan Suryani membawa pulang piarannya.

“Sampai di rumah, saya bercerita kepada suami tentang kejadian itu,” kata Suryani.

Suami Suryani kemudian menjelaskan bahwa orangutan merupakan satwa dilindungi dan tidak boleh dijadikan peliharaan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Suryani kembali ke Desa Tumbang Maya dan menyampaikan penjelasan yang dia dapat dari suaminya ke warga pemilik anak orangutan.

Suryani diizinkan membawa anak orangutan bernama Keri itu pada 9 Januari 2019, setelah berdiskusi dengan pemilik dan berjanji akan mengganti biaya perawatan anak orangutan. Keluarga Suryani merawat anak orangutan itu selama sekitar satu bulan sebelum menyerahkannya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Sampit.

“Saya menghubungi Polsek Antang Kalang dan dihubungkan dengan BKSDA,” katanya.

Bersama suami dan anaknya, Suryani kemudian membawa anak orangutan itu ke Sampit, menempuh perjalanan lima jam lebih untuk menyerahkan anak orangutan itu ke BKSDA Pos Jaga Sampit.

“Anak saya sempat meminta untuk merawat lebih lama sebelum diserahkan ke BKSDA,” kata Suryani, yang terlihat terharu saat berpisah dengan Keri.

Komandan Pos Jaga BKSDA Sampit Muriansyah berterima kasih kepada Suryani dan keluarganya. Dia salut Suryani rela jauh-jauh datang ke Sampit untuk menyerahkan satwa dilindungi tersebut.

“Anak orangutan ini akan kami bawa ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk direhabilitasi. Kondisi orangutan sehat, walaupun ada luka kecil di bagian kaki, tetapi sudah kering, dan badan terlihat kurus,” kata Muriansyah.

Dia menjelaskan bahwa induk orangutan biasanya tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian meski sedang berada di sarang. Orangutan, menurut dia, biasanya selalu membawa anaknya kemana pun pergi. Berdasarkan fakta itu, Muriansyah menduga induk orangutan bernama Keri itu mati.

Muriansyah juga mengingatkan warga bahwa menjadikan orangutan sebagai hewan piaraan termasuk perbuatan melanggar hukum.

“Warga yang memelihara, apalagi membunuh orangutan diancam sanksi hukum yang berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/1990 Pasal 21,siapa saja yang memelihara, memburu, memperjualbelikan dan menyelundupkan orangutan, owaowa, kukang, beruang dan satwa liar dilindungi lainnya, akan dikenakan hukuman penjara lima tahun dan denda Rp100 juta,” katanya.

Baca juga:
90 persen orangutan berada di luar hutan lindung
Orangutan Albino dilepasliarkan ke taman nasional

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gajah liar rusak tanaman perkebunan di Aceh Utara

Menurut informasi masyarakat, gangguan gajah tersebut terjadi sejak awal Januari 2019 hingga beberapa hari sesudahnya,

Lhokseumawe (ANTARA News) – Akibat gangguan sejumlah gajah liar, ribuan batang tanaman produktif rusak di pedalaman Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Kasi Perlindungan dan Pengembangan Tanaman Dinas Perkebunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (DPPKH) Aceh Utara,  Muslim, Jumat, menyebutkan, ribuan batang tanaman perkebunan seperti sawit, kelapa dan juga pinang dirusak oleh gajah.

Dia mengatakan, dari laporan masyarakat gangguan gajah tersebut terjadi di Dusun Krueng Baree, Gampong (desa) KM VIII, Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara.

“Menurut informasi masyarakat, gangguan gajah tersebut terjadi sejak awal Januari 2019 hingga beberapa hari sesudahnya. Lalu melaporkan kepada kita melalui pihak kecamatan tanaman dan luasan areal yang diganggu oleh gajah,” ujar Muslim.

Sebagaimana disebutkan dalam laporan masyarakat, bahwa jenis tanaman yang dominan diganggu gajah adalah sawit, kelapa dan pinang yang masih berusia muda.

Hal itu dikarenakan, selain mudah dijangkau oleh satwa tersebut juga jaringan tanaman masih segar. Sedangkan luasan areal gangguan gajah tersebut dilokasi dimaksud pada radius 137 Hektare.

Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, hingga saat ini pihaknya masih mendata jumlah kerusakan akibat gangguan gajah tersebut.

Baca juga: Walhi: gangguan gajah di Aceh akan berlanjut tanpa penghentian alih fungsi hutan
Baca juga: Gajah liar serang gajah jinak di Bener Meriah
Baca juga: Tujuh gajah liar dihalau kembali ke hutan

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA wilayah Madiun amankan empat kera ekor panjang

Madiun  (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Madiun mengamankan empat kera ekor panjang milik warga Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, karena dinilai meresahkan masyarakat desa setempat.

Kepala Resort 05 Madiun BKSDA Wilayah Madiun, Suparni, mengatakan empat kera ekor panjang tersebut terdiri dari sepasang kera jantan dan induk, dengan dua anaknya. Penangkapan empat kera ekor panjang itu berdasarkan laporan pemiliknya yang merupakan perangkat Desa Rejosari, Sri Lestari.

“Atas laporan tersebut, kami kemudian mendatangi lokasi dan mengevakuasi tiga dari empat kera tersebut pada Selasa (12/2),” ujar Suparni kepada wartawan, Kamis (14/2).

Tiga ekor kera yang berhasil ditangkap dan dievakuasi adalah satu induk dan dua ekor anaknya. Sedangkan satu ekor kera yang paling besar, yakni yang jantan, belum bisa dievakuasi karena keluar dari kandang.

Setelah kembali di kandangnya, petugas kemudian mengevakuasi kera jantan tersebut. Proses pemindahan dari kandang permanen ke kandang portable juga membutuhkan waktu cukup lama. Petugas harus ektra sabar menunggu kera tersebut masuk ke kandang yang telah disiapkan.

“Kemarin proses penangkapan sampai pukul 17.00 WIB. Itu karena keranya lari dan sulit menangkapnya. Harus menunggu mau masuk kandang dengan sendirinya,” kata dia.

Ia menjelaskan, kera ekor panjang bukan termasuk satwa yang dilindungi sehingga warga boleh memeliharanya. Setelah diambil dari pemiliknya, empat ekor kera itu nantinya akan dikirim ke BBKSDA Jawa Timur untuk dikarantina, sebelum nantinya akan dilepaskan.

Selain dikembalikan ke habitatnya yaitu di wilayah hutan Ngawi, BKSDA juga menawarkan kera terebut ke sejumlah lembaga konservasi seperti di Umbul Madiun maupun Banyu Biru Magetan.

“Namun, dua lembaga konservasi Umbul dan Banyu Biru sudah menolak. Karena kera ekor panjang di dua lembaga itu sudah banyak,” katanya.

Sementara, pemilik empat ekor kera itu, Sri Lestari, mengatakan dirinya sengaja menyerahkan kera kesayangannya itu karena sudah tidak sanggup merawatnya. Apalagi, beberapa hari sebelumnya, kera tersebut keluar kandang dan membuat anak-anak sekitarnya takut.

“Kemarin tangan saya digigit sama yang jantan, karena saya menggendong anaknya yang sakit. Jadi mungkin lebih baik saya serahkan ke BKSDA. Saya sudah ikhlas,” kata dia.

Sesuain informasi, kera-kera tersebut telah dipelihara sejak 10 tahun lalu dari mulai saat indukan jantan dan betina masih kecil. Bertahun-tahun dipelihara, sepasang kera indukan tersebut itu akhirnya punya anak.

Baca juga: Pemkot Bekasi libatkan JAAN evakuasi monyet ganas
Baca juga: Kera cari makan ke pemukiman penduduk

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Maluku pasang perangkap buaya yang muncul di Pelabuhan Yos Sudarso

Ambon (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku memasang perangkap untuk menangkap buaya yang dilaporkan masyarakat muncul di kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon.

“Penyisiran Kamis ini dilakukan dengan memasang mata kail untuk menangkap buaya, mata kail kita pasang bangkai binatang sebagai umpan buaya di tiga lokasi,” kata petugas BKSDA Maluku, Junaidi Sam, di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan, proses pencarian dilakukan di tiga titik, yaitu tempat muncul pertama buaya, yakni dekat di kantor Ambon Ekspress, kedua di belakang kantor itu, titik ketiga di kontainer pelabuhan Yos Sudarso.

“Hari ini kami belum mendapatkan hasil karena kondisi air laut naik dan kemungkinan besar buaya sembunyi, kami terus melakukan upaya pencarian buaya yang sesuai informasi warga sebanyak dua ekor,” katanya.

Menurut Junaidi, informasi dari warga, buaya dilaporkan muncul sejak Selasa (12/2)  di gorong-gorong samping pusat perbelanjaan Ambon Plaza (Amplaz).

Sebelumnya pada 31 Desember 2018, warga melaporkan kemunculan buaya di kawasan pasar lama atau  Pelabuhan Slamet Riyadi.

Kemunculan buaya tersebut dilihat warga saat ingin berjemur di sekitar got besar atau tempat pembuangan kotoran di kawasan pasar lama atau Pelabuhan Slamet Riyadi.

“Laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan penyisiran dan rencana penangkapan buaya, kami juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke `call center` BKSDA Maluku jika buaya terlihat kembali,” katanya.

Ia mengakui, jika buaya tersebut telah ditangkap, sesuai rencana akan direlokasi ke habitat yang lebih aman dan jauh dari masyarakat.

“Sesuai rencana kita akan merelokasi ke habibatnya di Seram Bagian Barat, mengingat sebelumya kita telah melakukan relokasi beberapa kali ke sana,” katanya.

Baca juga: Dua warga tewas diterkam buaya di Maluku
Baca juga: Kemunculan buaya di Ambon disisir BKSDA Maluku

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ular piton empat meter masuk ke kamar mandi warga di Kotawaringin Barat

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (ANTARA News) – Joko langsung bergegas membawa anak pertamanya keluar ketika melihat ular besar di kamar mandi rumah mertuanya di Jalan A Yani KM 5,5, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis pagi.  

“Saya langsung menyelamatkan anak saya, membawanya keluar dari kamar mandi,” katanya.

Joko kemudian memberitahu bapak mertuanya, Juhri Hadinata, bahwa ada ular besar di kamar mandi. 

“Bapak mertua membawa parang untuk jaga-jaga. Jangan sampai ular itu menyerang keluarga. Apalagi itu kan masih pagi hari,” katanya.

Dia lalu menghubungi Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah Agung Widodo untuk meminta bantuan mengevakuasi ular tersebut.

Petugas BKSDA beserta pawang ular kemudian datang, menangkap ular tersebut menggunakan sebilah papan, dan menutup moncongnya menggunakan selotip supaya tidak membahayakan orang di sekitarnya.

Butuh tenaga lima orang dewasa untuk mengevakuasi ular dengan bobot sekitar 30 kilogram dan panjang empat meter lebih itu.

Warga dan pengendara yang melintasi Jalan A Yani menyempatkan diri melihat aksi petugas mengevakuasi ular.

Tenaga para petugas BKSDA cukup terkuras saat melakukan evakuasi, karena ular yang awalnya sudah berhasil dimasukan ke dalam kandang kemudian lolos sehingga petugas harus menangkapnya lagi lantas memasukkannya ke dalam karung sebelum menaruhnya di dalam kandang.

Seorang petugas BKSDA yang bernama Ibnu mengatakan ular itu akan di bawa kantor Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Kalimantan Tengah sebelum dilepaskan ke Suaka Margasatwa Lamandau.

“Perkiraan usianya kita kurang tahu, yang pasti dengan ukuran besar itu bisa memakan anak sapi atau kambing dewasa,” kata Ibnu.

Ini bukan kali pertama ular piton menimbulkan kehebohan warga di Kotawaringin Barat. Pada Selasa (5/2/2019), ular piton dengan panjang kurang lebih delapan meter dan berat sekitar 150 kilogram membuat gempar warga di area Terminal Natai Suka.

Baca juga:
Ular piton 10 meter jadi anggota baru THPS
BKSDA target lepas 3.000 ular piton/tahun

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Agam data populasi buaya muara untuk pengusulan lokasi KEE

Lubukbasung (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Agam, Sumatera Barat, akan mendata populasi buaya muara di sejumlah sungai dan rawa di Kecamatan Tanjungmutiara untuk pengusulan lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di daerah setempat.

Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Resor Agam, Ade Putra di Lubukbasung, Kamis, mengatakan pendataan jumlah populasi buaya muara itu akan dilakukan pada akhir Februari 2019.

“Pendataan jumlah populasi buaya muara dilakukan selama lima sampai 10 hari melibatkan lima orang petugas BKSDA, dan nantinya akan bekerja sama dengan Satpol Air Polres Agam,” katanya.

Lokasi penghitungan populasi buaya berada di Sungai Antokan, Sungai Masang dan sejumlah rawa di Tiku Lima Jorong, karena di lokasi ini sering bermunculan buaya muara.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan metode penentuan populasi buaya dengan cara hitung malam atau night count yang dilakukan secara berulang.

Dalam pelaksanaanya, tim yang terdiri dari pengemudi, pencatat, navigator dan pengamat menggunakan perahu motor dan spotlight untuk mendapatkan sorotan atau pantulan mata buaya di sepanjang lokasi pengamatan.

Sedangkan untuk siang hari, survey diawali dengan orientasi lapangan untuk membuat lokasi dengan panjang tergantung pada panjang sungai dan kondisi habitat.

Untuk menentukan jalur transek dilakukan dengan mengimput titik koordinat awal dan akhir pada GPS.

“Data yang diperoleh kemudian diolah secara tabulasi, karena buaya merupakan satwa yang cenderung menyukai area-area di tepi perairan,” katanya.

Tujuan penghitungan populasi buaya muara itu untuk mengetahui kondisi jumlah populasi satwa buaya muara di Nagari Tiku Lima Jorong.

Penghitungan populasi akan dijadikan sebagai dasar rencana pengusulan lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

KEE merupakan daerah luar areal kawasan hutan baik berupa lahan hak milik ataupun bentuk lainnya yang memiliki potensi keanekaragaman hayati.

“Apabila telah ditetapkan menjadi KEE, katanya, maka pola ke depan ada kegiatan konservasi dan bisa sebagai objek wisata,” katanya.

Baca juga: BKSDA Sampit wacanakan survei populasi buaya Mentaya
Baca juga: Kawasan konservasi penyu Pariaman dijadikan ekosistem esensial
Baca juga: BKSDA Jambi lepasliarkan tiga buaya muara

 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembunuh tiga harimau sumatera dituntut 4,5 tahun penjara

Pekanbaru, Riau (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum menuntut 4,5 tahun penjara atas Falalini Halawa, terdakwa pembunuh tiga harimau sumatera di Provinsi Riau. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Mochamad Fitri Adhy, ketika dihubungi Antara dari Pekanbaru, Kamis, menyatakan, dia juga menuntut denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. 

Ia menjelaskan, Halawa bisa dibuktikan telah melanggar pasal 40 Ayat (2) juncto pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, satwa yang dilindungi. 

“Dalam pemeriksaan, terdakwa sudah mengetahui bahwa tempat dia memasang jerat adalah habitat harimau sumatera, dan masyarakat di sana sudah memperingatkan untuk tidak memasang jerat disekitar hutan yang merupakan tempat perlintasan harimau sumatera,” katanya. 

Namun, terdakwa mengacuhkan peringatan itu dan tetap memasang jerat-jerat dari ukuran kecil hingga besar yang terbuat dari kawat baja bekas rem motor. Alasannya adalah untuk menangkap babi dan landak yang kerap merusak kebun kelapa sawit. Namun, dari ukuran jerat tidak sesuai untuk menangkap hewan berukuran kecil. 

Dalam kasus tersebut, JPU menghadirkan barang bukti yang memberatkan terdakwa, yaitu jerat dari tali nilon, jerat dari kabel baja bekas rem sepeda motor, satu induk harimau sumatera beserta dua bayi bayi harimau sumatera dalam keadaan mati, empat jerat yang terbuat dari tali nilon, dan dua karung plastik bulu landak. 

Dalam persidangan juga diungkapkan bahwa terdakwa Falalini juga menangkap landak, yang dagingnya untuk dimakan.  “Landak itu juga binatang yang dilindungi,” kata Adhy. 

Sebelumnya, Balai Penegakan Hukum Wilayah II Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap Halawa karena dia tersangka pemasang jerat yang membunuh tiga harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, pada September 2018. Halawa, 41 tahun, sebenarnya berasal dari Kabupaten Nias Selatan dan tinggal di Desa Pangkalan Indarung karena bekerja sebagai penjaga kebun kelapa sawit dan ubi di sana. Ia mengklaim terpaksa memasang jerat untuk melindungi tanaman dari hama babi. 

Namun, pada 25 September 2018, satu harimau sumatera terkena jerat ukuran besar yang terbuat dari sling baja milik dia. Satwa dilindungi itu akhirnya ditemukan mati akibat jerat kabel baja mencengkram pada bagian pinggangnya.

Posisi harimau sumatera itu tewas ditemukan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batang Siabu Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana kawasan itu adalah habitat dan perlintasan satwa-satwa liar, salah satunya harimau sumatera.

Hasil pemeriksaan dokter Hewan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, menyatakan, harimau sumatera itu  mati akibat gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan fungsi paru-paru terganggu, pembuluh darah ataupun jaringan tubuh. Selain itu, dua ginjal harimau sumatera juga pecah karena jerat pada bagian pinggang dan pinggul sehingga menyebabkan kematian. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat jenis penyu ditangkarkan nelayan Bengkulu

Sebanyak 450 ekor anak penyu atau disebut tukik sudah dilepasliarkan

Bengkulu, (ANTARA News) – Zulkarnedi, seorang nelayan di Desa Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu menangkarkan empat jenis penyu di penangkaran sederhana yang dibangun di sekitar pantai Pekik Nyaring.

“Awalnya kami mendapat bimbingan tentang hewan laut yang dilindungi, ternyata penyu termasuk salah satu hewan laut yang langka,” kata Zulkarnedi saat ditemui di area penangkaran penyu di Pekik Nyaring, Kamis.

Penangkaran penyu mulai ia bangun pada 2016 dengan dorongan untuk pelestarian sebab selama ini masyarakat sekitar desa itu hanya mengetahui penyu sebagai hewan laut.

Awalnya, kata dia, hanya ada satu jenis penyu yang ditangkarkan yakni penyu lekang (Lepidochelys olivacea) lalu ditemukan telur jenis penyu lainnya seperti penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan penyu hijau (Chelonia mydas) serta terakhir jenis penyu belimbing (Dermochelys coriacea).

Penangkaran penyu sisik dan penyu hijau dimulai pada 2017 setelah ia mengamankan telur-telur penyu tersebut dari Pantai Pekik Nyaring dan sekitarnya. Selanjutnya, pada awal 2019 ia pun menangkar jenis penyu belimbing yang saat ini sedang dalam proses pengeraman.

Menurut Zulkarnedi, penangkaran penyu yang dilakukan sendiri itu merupakan bagian dari balas budi terhadap alam di mana selama ini nelayan hanya fokus mencari dan menangkap ikan.

“Nelayan di sini hanya tahunya menangkap ikan saja sehingga saya tergerak untuk membudidayakan hewan laut yang sudah langka ini,” ujarnya.

Sejak awal menangkar penyu, ia sudah melepasliarkan sebanyak 450 ekor anak penyu atau disebut tukik. Kini lanjut Karnedi, ia mendapat dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kemudian dukungan dari mahasiswa pecinta alam yang mendukung untuk mengumpulkan donasi pelestarian penyu.

Ia berharap penangkaran penyu ini nantinya bisa menjadi objek wisata edukasi bagi generasi muda khususnya untuk mengenal hewan laut yang dilindungi.

Baca juga: Komunitas tangkarkan 170 telur penyu di Bengkulu

Baca juga: Puluhan tukik dilepasliarkan di Pantai Panjang Bengkulu

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Walhi: gangguan gajah di Aceh akan berlanjut tanpa penghentian alih fungsi hutan

Banda Aceh (ANTARA News) – Gangguan gajah akan terus berlanjut di wilayah Provinsi Aceh kalau pemerintah tidak menghentikan alih fungsi hutan yang menyebabkan habitat dan daerah jelajah satwa berbelalai itu menyempit menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh.

“Konflik gajah itu tidak akan pernah berakhir sampai gajah habis, karena hutan lindung terus beralih fungsi menjadi proyek energi, tambang dan perkebunan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh M Nur di Banda Aceh, Kamis.

Ia mengatakan tingginya laju alih fungsi hutan di wilayah provinsi paling ujung barat Indonesia itu, ia melanjutkan, mengubah sebagian habitat dan jalur jelajah satwa menjadi wilayah industri serta perkebunan dan memaksa gajah masuk ke areal perkebunan dan permukiman warga untuk mencari makan.

“Gajah itu sudah hidup di luar kawasan karena jalur lintasannya berubah fungsi. Gajah tidak akan berkonflik dengan manusia jika wilayah hidupnya dilindungi,” kata M Nur.

Ia menambahkan pemburuan gading gajah meningkatkan ancama terhadap mamalia besar dari famili Elephantidae tersebut.

Konflik gajah sering terjadi di wilayah Provinsi Aceh termasuk Bener Meriah, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Tenggara dan Aceh Barat hingga Kabupaten Aceh Selatan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat 103 kasus konflik gajah sepanjang 2017 dan 73 kasus konflik gajah pada 2018. Pada awal 2019, gangguan gajah kembali terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Pidie, Aceh Barat hingga Aceh Utara.

Baca juga:
32 gajah liar rusak belasan hektare kebun warga di Aceh
Gajah liar ditemukan mati tanpa gading di Aceh

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Klinik satwa BKSDA Riau

Seekor Owa Ungko (Hylobates agilis) yang tengah menjalani masa pemulihan berada di kandang transit Klinik Satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/2/2019). BBKSDA Riau menyiapkan klinik satwa khusus untuk perawatan dan pemulihan satwa-satwa dilindungi yang berhasil diamankan sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj.

Belasan burung yang dilindungi alami stres

Pekanbaru (ANTARA News) – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menyatakan sebanyak 14 burung jenis bangau jambul putih berparuh hitam kuning yang teridentifikasi sebagai Ardea sp dan merupakan jenis dilindungi mengalami stres hingga membutuhkan perawatan khusus.

Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau, Mahfud kepada Antara di Pekanbaru, Rabu, mengatakan, belasan burung karnivora pemakan ikan yang masih anakan dan diperkirakan berusia kurang dari satu tahun tersebut sebelumnya disita Polisi Kehutanan BBKSDA Riau dari tangan warga.

“Beberapa kondisinya stres karena ketika ditemukan mereka dalam kondisi terikat,” katanya.

Dia mengatakan, dokter hewan BBKSDA Riau saat ini terus memantau kesehatan seluruh unggas akuatik yang banyak menghabiskan hidupnya di perairan tersebut sebelum melepasliarkannya.

Mahfud mengemukakan, burung bangau Adrea sp tersebut secara umum unggas yang acap ditemukan di Provinsi Riau.

Selain itu, penyebaran satwa tersebut juga ada di sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir populasinya terus menurun. Meski dia tidak menyebut angka pasti jumlahnya, tetapi menyatakan, burung itu dalam kondisi terancam sehingga harus dilindungi.

Belasan burung tersebut disita dari seorang warga Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar.

Saat ditemukan, seluruh burung yang masih anakan itu ditemukan dalam keadaan terikat pada bagian kaki. “Diikat seperti ayam begitu,” ujar Mahmud.

Burung itu selanjutnya disita petugas, dan untuk sementara pihaknya tidak menangkap warga tersebut.

“Kita memberikan pembinaan saja. Tetapi kalau diulangi lagi tentu ada tindakan tegas,” katanya.

Humas BBKSDA Riau, Dian Indriani menjelaskan dalam tiga hari terakhir telah menyita 32 unggas jenis Ardea sp.

Selain 14 ekor di Kampar, 18 ekor lainnya turut disita petugas di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

“Untuk yang 18 ekor sudah dilepasliarkan. Nanti, apabila 14 ekor ini sudah sehat juga segera kita lepasliarkan,” kata Dian.*

Baca juga: BBKSDA Riau sita 14 burung cangak merah yang dijual di pinggir jalan

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG sita satwa burung dilindungi

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Kalteng evakuasi sejumlah satwa dilindungi

Palangka Raya (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah mengevakuasi satwa dilindungi seperti kukang, owa-owa, beruk dan dua monyet milik warga yang bermukim di Jalan RTA Milono Kilometer 5, Kota Palangka Raya.

Proses evakuasi satwa tersebut, berlangsung cukup lama, kecuali kukang yang hanya butuh waktu beberapa menit saja karena tubuh kukang tersebut masih kecil, kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Kalteng, Junaedy Slamet Wibowo di Palangka Raya, Rabu.

Evakuasi yang dilakukan pihak BKSDA setempat disaksikan langsung oleh Iwan  kakak Na’in,  pemilik satwa-satwa tersebut.

Petugas sempat kesulitan dalam mengevakuasi beruk, namun dengan berbagai cara, petugas berhasil mengevakuasi beruk yang dalam kondisi terikat tersebut.

“Satwa lainnya dilakukan evakuasi lusa, karena tim dokter dari Kalaweit belum datang, sehingga baru kukang dan owa-owa yang hari ini dievakuasi,” katanya.

Di lokasi yang sama, Na`in maupun Iwan mengaku iklhas dan sama sekali tidak ada rasa penyesalan dengan evakuasi yang dilakukan oleh BKSDA , walaupun satwa-satwa itu ada yang sudah beberapa tahun dipelihara.

“Sebenarnya sudah dari beberapa waktu lalu kami serahkan satwa tersebut, namun baru bisa dievakuasi hari ini,” kata Iwan.

Iwan menambahkan, untuk beruk sudah dirawat sekitar empat tahun atau sejak masih kecil, sedangkan yang baru dirawat adalah kukang.

“Satwa-satwa ini kami dapatkan dari warga yang datang ke rumah kami lalu menjualnya. Sekarang kami berpikir satwa ini alangkah baiknya mereka dilepasliarkan ke alam bebas sesuai dengan habitatnya,” demikian Iwan.

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG sita satwa burung dilindungi
Baca juga: Polda Bali sita lima satwa dilindungi
Baca juga: BKSDA terima penyerahan satwa dilindungi dari warga Agam

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BBKSDA Riau sita 14 burung cangak merah yang dijual di pinggir jalan

Pekanbaru (ANTARA News) – Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau menyita 14 cangak merah, jenis burung yang dilindungi, ketika dijual warga di pinggir Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain pada 12 Februari 2019.

Petugas Humas BBKSDA Riau Dian Indriati pada Rabu menjelaskan saat Polisi Kehutanan bernama Putrapper dan M. Hendri menuju SM Bukit Rimbang Bukit Baling pada Selasa pagi (12/2) untuk berpatroli, dalam perjalanan mereka mendapati seorang warga Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, menjualnya di pinggir jalan.

Saat diinterogasi petugas, pemuda penjual burung itu mengaku tidak tahu kalau cangak merah termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang.

“Petugas segera mengamankan satwa sekaligus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada penjual dan beberapa masyarakat yang berada di sekitar kejadian,” kata Indriati.

Burung-burung cangak merah yang disita di Kabupaten Kampar tersebut kini berada di kandang transit satwa BBKSDA Riau di Pekanbaru. Petugas akan melakukan observasi pada burung-burung itu sebelum menjalankan tindakan konservasi.

Sebelumnya, petugas Bidang KSDA Wilayah I Riau mengamankan 18 burung cangak merah pada Senin 11 Februari 2019 di Jalan Lintas Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu.

Baca juga:
Satgas Pamtas RI-PNG sita satwa burung dilindungi
Ratusan burung langka disita

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hiu paus terdampar di laut Palabuhanratu Sukabumi

Sukabumi, Jawa Barat (ANTARA News) – Nelayan dan warga dikejutkan ada hiu paus (Rhincodon typus) yang terdampar di dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

“Sebelum ditemukan terdampar, saya yang merupakan nelayan kerap berpapasan di laut, namun tidak mengganggu nelayan yang tengah melakukan mencari ikan. Tapi kami menemukan hiu tersebut sudah terdampar di dermaga,” kata nelayan yang pertama kali menemukan hiu paus tersebut kepada wartawan, di Palabuhanratu, Selasa.

Informasi yang dihimpun, ikan pemakan plankton dengan corak bintik-bintik putih pada punggungnya ini kira-kira berat badannya mencapai sekitar 300 kilogram dengan panjang sekitar dua meter.

Warga dan nelayan yang melihat adanya ikan yang sudah langka tersebut langsung melaporkannya kepada pihak Satpolair Polres Sukabumi untuk dilakukan evakuasi. Namun sayang, hiu paus tersebut sudah dalam keadaan mati.

Sementara, Kepala Jaga Satpolair Polres Sukabumi, Aipda Sutiadji, membenarkan ada temuan hius paus itu dan sudah mendapatkan laporan dari warga. Petugas yang menerima laporan itu langsung ke lokasi untuk melihat kondisinya.

“Saat akan dievakuasi hiu paus itu sudah dalam keadaan mati. Namun, bangkainya belum dievakuasi karena masih berkoordinasi untuk penanganan lebih lanjut dari intansi yang berkompeten karean status ikan ini dilindungi sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/2013,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tujuh gajah liar dihalau kembali ke hutan

Sudah dari kemarin (Senin) tim kami turun dan telah mengusir kawanan gajah liar kembali ke hutan,

Meulaboh, Aceh (ANTARA News) – Tim Conservation Response Unit (CRU) Alu Kuyun, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat telah mengusir kawanan gajah liar hingga meninggalkan permukiman masyarakat pedalaman kembali ke hutan.

“Sudah dari kemarin (Senin) tim kami turun dan telah mengusir kawanan gajah liar kembali ke hutan. Hari ini lokasinya sudah melewati Kreung Meulaboh, untuk sementara sudah aman,” kata pimpinan CRU Alu Kuyun, Boim, di Meulaboh, Selasa.

Dua hari lalu kawanan gajah liar berjumlah tujuh ekor masuk permukiman dan merusak tanaman di kebun warga Kecamatan Pante Ceureumen, satwa berbelalai panjang itu juga sempat merusak infrastruktur pendidikan, berupa pagar SD Krueng Meulaboh.

Ia mengatakan kawanan gajah tersebut turun karena merasa terusik akibat adanya aktivitas warga di kawasan pedalaman, seiring tingginya kebutuhan untuk pembukaan lahan baru sehingga mengganggu jalur lintasan gajah.

Boim mengatakan kawanan gajah liar tersebut juga sempat mendatangi lokasi CRU mengganggu gajah-gajah jinak, akan tetapi masih bisa ditangani dan tidak berakibat fatal, walaupun sempat mendapat serangan langsung dari pejantan.

“Ke CRU juga ada, kawanan gajah ini sempat menyerang gajah jinak tetapi tidak sampai cedera. Gajah liar di daerah kita tidak ada yang terpasang GPS, sebab masih bisa diawasi dan dipantau secara manual lokasi keberadaanya,” ujarnya.

Dia mengatakan gajah-gajah liar tersebut belum dapat dipastikan akan meninggalkan kawasan tersebut secara permanen, apalagi merupakan sebagian dari jalur lintasan habitat satwa dilindungi undang-undang tersebut.

Boim mengatakan konflik satwa di wilayah Aceh Barat masih relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan wilayah Aceh Timur dan Bener Meriah, demikian halnya proses penanganan satwa tersebut di Aceh Barat hanya memakan waktu 3-5 hari sudah selesai.

Ia mengataan sebenarnya satwa liar tersebut tidak akan mengusik dan turun kepermukiman penduduk apabila habitat atau jalur lintasannya tidak terganggu oleh adanya kegiatan atau aktivitas yang memancing psikologis satwa tersebut sehingga mengamuk.

“Di daerah kita hanya tujuh ekor, yang puluhan ekor itu di Bener Meriah. Kawanannya juga tidak sama, kalau di Pante Cermen itu satu kelompok dengan kawanan di Meureubo, berbeda dengan kelompok di Bener Meriah,” kata Boim.
Baca juga: Kawanan gajah liar masih bertahan di Negeri Antara, Aceh
Baca juga: BKSDA Aceh giring kawanan gajah liar keluar pemukiman warga

Pewarta:
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gajah liar serang gajah jinak di Bener Meriah

Banda Aceh  (ANTARA News) – Kawanan gajah liar mengamuk, dan sempat menyerang seekor gajah jinak yang sedang di tambat di salah satu dusun, Kampung (desa) Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimbee, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Senin (11/2) dini hari.

Irwansyah Putra (43), fotografer Antara yang sedang mengikuti tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan penggiringan gajah liar di lokasi kejadian menjelaskan, akibatnya seekor gajah jinak yang diserang kawanan gajah liar mengalami cidera pada bagian kaki.

“Gajah jinak itu bernama Ida dengan usia 40 tahun. Saat kejadian, gajah untuk penggiring gajah liar tersebut sedang di tambat sekitar 500 meter dari base camp (tempat penampungan) tim penjinak,” katanya melalui sambungan telepon seluler dari Banda Aceh, Selasa.

Ia melanjutkan, mengetahui hal tersebut tim medis BKSDA Aceh di bawah pimpinan drh Arman langsung mengobati cedera yang dialami, setelah memisahkan kedua kelompok kawanan yang memiliki belalai panjang dan kuping lebar tersebut.

“Dokter hewan Arman, kini sedang bekerja ektra untuk mengobati cidera serius yang dialami oleh gajah jinak ini di lokasi kejadian,” ujar Irwansyah.

Kepala Conservation Response Unit Daerah Aliran Sungai Peusangan, Syahrul Rizal mengaku, Kawanan gajah Sumatera liar ini memasuki Gampong Negeri Antara sejak enam hari yang lalu, dan telah merusak belasan hektare kebun milik masyarakat setempat.

“Keseluruhan ada 32 gajah liar, dan sekarang sudah berpencar di tiga titik,” kata Rizal, yang memiliki wilayah kerja mencakup di tiga kabupaten, yakni Bener Meriah, Gayo Lues, dan Bireuen.

Petugas BKSD Aceh, menurutnya, hingga kini masih berusaha menggiring kawanan gajah liar ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan dan hutan lindung di wilayah tersebut.

Petani dan penduduk kampung setempat berharap pemerintah secara serius menangani konflik satwa, dan melakukan upaya pencegahan agar kawanan gajah tidak lagi masuk ke pemukiman dan merusak areal pertanian warga.

Kasus gangguan gajah liar hampir bersamaan dalam beberapa hari terakhir, juga terjadi di kawasan Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya.

Baca juga: Kawanan gajah liar masih bertahan di Negeri Antara, Aceh
Baca juga: BKSDA Aceh giring kawanan gajah liar keluar pemukiman warga

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satwa ungko disita BKSDA Riau karena gigit seorang anak

Kami mengimbau kepada warga masyarakat yang gemar memelihara satwa liar untuk segera menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Riau

Pekanbaru, (ANTARA News) – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau menyita satwa dilindungi jenis ungko ( Hylobates Agilis) atau owa sumatera yang dipelihara warga di Kabupaten Kampar, karena telah menggigit dan melukai seorang anak berusia dua tahun baru-baru ini.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono dalam pernyataaan pers di Pekanbaru, Selasa, mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara satwa liar karena bisa membahayakan keluarga dan warga sekitar, apabila tidak ditangani secara benar. 

“Kami mengimbau kepada warga masyarakat yang gemar memelihara satwa liar untuk segera menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Riau,” kata Suharyono.

Hal ini disampaikan Suharyono terkait insiden tergigitnya seorang anak oleh ungko, satwa dilindungi, yang dipelihara warga di Desa Bandur Picak, Dusun Batas Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. 

Satwa itu sempat menggigit lengan anak tetangga pemelihara Ungkau yang masih berumur dua tahun.

“Kondisi korban saat ini telah diberikan pengobatan,” katanya. 

Berdasarkan informasi, lanjutnya, ungko tersebut telah dipelihara warga bernama Yusman kurang lebih sejak sembilan tahun lalu. Kondisi satwa sehat,?berumur sekitar 9 tahun dan berkelamin jantan.

Tim melakukan penyelamatan dibantu warga setempat, dengan cara dilakukan penggiringan ke kandang.

Satwa dilindungi tersebut saat ini telah berada di kandang transit satwa BBKSDA Riau di Pekanbaru, untuk dilakukan observasi sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Baca juga: Kalaweit Lepas Enam Ekor Siamang dan Ungko

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dishut segera evakuasi 35 ekor bekantan masuk perkampungan

Kami akan segera melakukan pelepasliaran seluruh bekantan tersebut, sehingga mendapatkan tempat dan kehidupan yang layak

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA News) – Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan segera mengevakuasi 35 ekor bekantan yang terjebak di pemukiman warga yang kini kondisinya sangat memprihatinkan.

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Hanif Faisol Nurofiq di Banjarbaru Senin mengatakan, ke 35 bekantan tersebut yaitu 20 ekor kini berada di depan kantor Pekerjaan Umum Muarabahan, Kabupten Barito Kuala.

Ke-20 ekor bekantan yang terjebak di permukiman warga tersebut, kini kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga dalam minggu-minggu ini juga, seluruh hewan yang telah ditetapkan menjadi maskot Kalsel tersebut akan segera dievakuasi.

Menurut Hanif, pihaknya akan segera mengirim tim penjinak bekantan, agar seluruh hewan berhidung panjang tersebut, bisa segera dikirim ke lokasi yang telah disiapkan.

Selain di Muarabahan, sebanyak 15 ekor bekantan yang kini berada di daerah Sungai Taib Kabupaten Kotabaru, juga akan segera dipindahkan ke lokasi yang lebih layak.

Saat ini, bekantan yang ada di Sungai Taib berkembang cukup pesat sehingga lokasinya tidak memungkinkan bagi bekantan untuk berkembang dan hidup lebih baik.

Dinas Kehutanan Kalsel, telah menetapkan Pulau Bekantan yang ada di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, sebagai tempat berkembang biaknya bekantan-bekantan tersebut.

“Kami akan segera melakukan pelepasliaran seluruh bekantan tersebut, sehingga mendapatkan tempat dan kehidupan yang layak, di lokasi yang telah disiapkan,” katanya.

Tim BKSDA telah meninjau lokasi rencana tempat pelepasliaran seluruh bekantan tersebut, dan lokasinya dinyatakan sangat layak untuk menjadi tempat baru bagi hewan dilindungi tersebut.

Hanif mengungkapkan, saat ini pihaknya sangat serius untuk memperhatikan perkembangbiakan bekantan, mengingat hewan khas Kalimantan tersebut, telah ditetapkan sebagai ikon Kalsel.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan juga segera memboyong sebanyak 20 ekor bekantan yang kini berada di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur, untuk ditempatkan di pulau yang terletak di Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan luas 24 hektare.

Menurut Hanif, pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk memboyong hewan berhidung panjang tersebut.

Pemprov Kalsel, juga telah izin kekementerian terkait, untuk bisa memindahkan ke 20 ekor binatang khas Kalimantan tersebut, ke habitat aslinya.

Hewan yang kini menjadi maskot Kalsel tersebut, terpaksa dipindahkan, karena lokasi di KBS yang menjadi tempat berkembangbiaknya bekantan tersebut, telah melebihi kapasitas.

Lahan seluas satu hektare di KBS, telah dihuni sebanyak 53 ekor bekantan, padahal idealnya satu hektare hanya dihuni oleh empat ekor bekantan.

Mempercepat proses pemindahan atau realokasi hewan-hewan tersebut, Dinas Kehutanan Kalsel, telah mengirimkan surat ke KBS dan Balai Besar Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Jawa Timur, perihal dukungan realokasi Bekantan dari Surabaya ke Kalsel.

Baca juga: Gubernur Kalsel inginkan bekantan mendunia
Baca juga: Sahabat Bekantan temukan orang utan di Kalsel

 

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tujuh pemegang konsesi Riau sepakat ikut konservasi gajah

Pekanbaru (ANTARA News) – Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Suharyono mengatakan sebanyak tujuh perusahaan pemegang konsesi izin kehutanan di Provinsi Riau sepakat untuk menerapkan manajemen yang ramah lingkungan guna meningkatkan upaya konservasi gajah Sumatera.

“Secara ekologis, kondisi habitat Gajah Sumatera di Provinsi Riau mengkhawatirkan, walaupun ada indikasi penurunan kematian dan peningkatan populasi,” kata Suharyono menjelaskan latar belakang kesepakatan tersebut di Pekanbaru, Senin.

Penandatanganan komitmen itu sendiri dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 di Kantor BBKSDA Riau.

Ia menjelaskan degradasi habitat, perburuan dan kebakaran hutan dan lahan adalah beberapa sebab terjadinya penurunan kualitas kondisi habitat alami satwa yang terancam punah itu.

Lebih lanjut ia mengatakan ada tujuh perusahaan yang menandatangani komitmen untuk melaksanakan Better Management Practice (BMP) dalam bentuk pengkayaan pakan gajah di kawasan lindung di konsesi, pembuatan dan atau pengelolaan koridor gajah, patroli perlindungan gajah, dan mitigasi konflik gajah dan manusia.

“Perusahaan juga bersedia memberikan informasi untuk menyusun desain dari praktik-praktik pengelolaan terbaik itu, melakukan implementasi serta bersama-sama memantau perkembangan BMP yang diterapkan,” katanya.

Ketika pemerintah terus berusaha melakukan perlindungan terhadap gajah Sumatera di antaranya dengan menetapkan beberapa kawasan konservasi sebagai kawasan perlindungan gajah.

Namun, di satu sisi, ruang jelajah gajah yang luas dan kurangnya ketersediaan pakan di kawasan konservasi mengakibatkan gajah berada di luar kawasan konservasi.

“Wilayah di luar kawasan konservasi dikelola oleh pemegang hak, baik itu kehutanan, perkebunan maupun tambang selain negara dan masyarakat. Untuk itu diperlukan keterlibatan aktif para pemegang hak tersebut untuk berperan dalam melindungi gajah,” ujarnya.

Menurut dia, beberapa perusahaan secara partial sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk melindungi gajah, apalagi tuntutan regulasi dan kebijakan sertifikasi juga mengharuskan para pemegang hak tersebut untuk melakukan kegiatan konservasi.

Mereka melakukan kegiatan perlindungan habitat, patroli, pengkayaan habitat dan mitigasi konflik. Namun beberapa perusahaan lain belum menunjukkan inisiatif dan aktifitas yang sama.

Atas dasar itu, lanjutnya, maka BBKSDA Riau bersama Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF-Indonesia dengan dukungan pendanaan dari TFCA Sumatera memfasilitasi perusahaan-perusahaan pemegang hak untuk menerapkan BMP Konservasi Gajah.

Ada serangkaian kegiatan yang dilakukan, dimulai dari penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas terhadap pengertian BMP dan praktiknya, yang intinya mambangun komitmen dan melegalkan komitmen itu melalui penandatanganan komitmen bersama.

Baca juga: Pertamina bantu pelestarian gajah sumatera, elang bondol

Baca juga: Bengkulu siapkan rencana aksi koridor gajah sumatera

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kawanan gajah liar masih bertahan di Negeri Antara, Aceh

Banda Aceh (ANTARA News) – Kawanan gajah sumatera liar masih bertahan di area perkebunan warga Gampong (Desa) Negeri Antara, Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

“Masih bertahan di Gampong Negeri Antara dan Tim BKSDA Aceh terus melakukan pengiringan dengan membakar mercon,” kata Kepala Conservation Response Unit Daerah Aliran Sungai Peusangan Syahrul Rizal saat dihubungi dari Banda Aceh, Senin.

Syahrul mengatakan kawanan gajah liar itu memasuki Gampong Negeri Antara sejak enam hari yang lalu dan telah merusak belasan hektare kebun warga.

“Keseluruhan ada 32 gajah liar dan sekarang sudah berpencar di tiga titik,” kata Rizal, yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Bireuen.

Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam, menurut dia, berusaha menggiring kawanan gajah liar itu ke Daerah Aliran Sungai Peusangan dan hutan lindung di wilayah itu.

Menurut petani di Gampong Negeri Antara, kawanan gajah liar tersebut merusak tanaman durian, pinang, pisang hingga palawija di kebun warga.

Para petani dan warga desa berharap pemerintah serius menangani konflik satwa tersebut, melakukan upaya pencegahan supaya kawanan gajah tidak lagi masuk ke permukiman dan merusak kebun warga.

Baca juga: 32 gajah liar rusak belasan hektare kebun warga di Aceh
 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Aceh giring kawanan gajah liar keluar pemukiman warga

Banda Aceh (ANTARA News) – Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menggiring kawanan gajah liar sumatera (elephas maximus sumatranus) ke kawasan hutan keluar dari pemukiman warga di Gampong (desa) Negeri Antara, Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

“Tim BKSDA Aceh terus berupaya menggiringkan kawanan gajah liar itu dari pemukiman warga,” kata Kepala Conservation Response Unit (CRU) Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Syahrul Rizal saat dihubungi dari Banda Aceh, Minggu.

Menurut dia, kawanan gajah itu keseluruhan berjumlah 32 ekor dan sejak lima hari yang lalu merusak kebun warga di Gampong Negeri Antara, Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Gajah liar tersebut sudah berada di belakang rumah warga di Gampong Negeri Antara dan Singah Mulo. Agak sulit digiring kawanan gajah liar itu karena ada anaknya juga,” ujar Syahrul.

CRU DAS Peusangan dari BKSDA Aceh membawahi wilayah Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues dan Bireuen, sebutnya akan terus mengiring kawanan gajah itu ke kawasan sungai Peusangan dan hutan lindung.

Seorang warga Gampong Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Ismail mengaku, kawanan gajah liar tersebut merusak belasan hektar kebun warga dan belum ada upaya pencengahan dari pemerintah setempat.

“Keseluruhan ada 32 ekor gajah liar dan telah merusak belasan hektar kebun warga di Gampong Negeri Antara,” ujarnya.

Kawanan gajah liar sumatera itu merusak belasan hektare lahan pertanian warga meliputi, duren, pinang, pisang hingga tanaman palawija lainnya.

“Konflik gajah ini sangat merugikan petani dan kami berharap pemerintah serius menangani konflik gajah,” ucap warga Gampong Negeri Antara.

Baca juga: 32 gajah liar rusak belasan hektare kebun warga di Aceh

Baca juga: Gajah masuk perkampungan rusak tiga rumah
 

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

32 gajah liar rusak belasan hektare kebun warga di Aceh

Banda Aceh (ANTARA News) – Setidaknya ada 32 gajah sumatera liar yang dalam sepekan terakhir berkeliaran dan merusak belasan hektare kebun warga di Gampong Negeri Antara, Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, menurut warga setempat.

“Keseluruhan ada 32 ekor gajah liar yang turun dan telah merusak belasan hektare kebun warga,” kata Ismail, warga Gampong Negeri Antara, ketika dihubungi Antara dari Banda Aceh, Minggu.

Kawanan gajah sumatera itu merusak kebun duren, pinang, dan pisang serta tanaman palawija warga.

Ismail mengatakan sampai sekarang kawanan gajah liar masih berkeliaran di gampong, membuat warga takut pergi ke kebun.

“Kami berharap pemerintah serius menangani konflik gajah,” katanya.

Kepala Conservation Response Unit (CRU) Peusangan Syahrul Rizal mengonfirmasi kedatangan kawanan gajah di Gampong Negeri Antara. CRU Peusangan membawahi wilayah Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues dan Bireuen.

“Ada 32 gajah liar, sedang dilakukan pengiringan oleh Tim BKSDA Aceh,” kata Syahrul Rizal, yang biasa disapa Yah Mu.

“Kawanan gajah itu masih bertahan di Pintu Rime Gayo dan Tim BKSDA Aceh terus melakukan pengiringan dengan membakar marcon,” ia menambahkan.

Baca juga:
Belasan gajah masih berkeliaran di permukiman warga Nagan Raya
Gajah masuk perkampungan dan merusak tiga rumah

 

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kalimantan Selatan ingin boyong 20 bekantan dari Surabaya

Banjarbaru (ANTARA News) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ingin memboyong 20 bekantan yang kini berada di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur, ke Taman Hutan Raya Sultan Adam yang luasnya 24 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Hanif Faisol Nurofiq di Banjarbaru, Sabtu, mengatakan pemerintah provinsi sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk membawa satwa berhidung panjang tersebut ke habitat aslinya di Kalimantan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta izin dari kementerian terkait untuk memulangkan 20 binatang yang menjadi maskot Kalimantan Selatan tersebut ke habitat aslinya karena jumlah bekantan di Kebun Binatang Surabaya sudah melampaui kemampuan tampung kebun binatang.

Lahan seluas satu hektare di Kebun Binatang Surabaya telah dihuni 53 bekantan, padahal idealnya hanya bisa menjadi tempat tinggal empat bekantan.

Untuk keperluan pemindahan bekantan-bekantan itu, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan telah mengirimkan surat ke Kebun Binatang Surayaba dan Balai Besar Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Jawa Timur.

Aparat Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan juga telah mengunjungi Kebun Binatang Surabaya untuk melihat kondisi bekantan-bekantan yang akan dipindahkan.

“Setelah melihat kondisi bekantan di KBS, maka kami memutuskan untuk segera memboyong hewan dilindungi tersebut ke habitat aslinya,” kata Hanif.

Dinas Kehutanan sudah menyiapkan lokasi yang aman dan nyaman bagi bekantan di satu kebun karet.

“Jadi saat hewan khas Kalsel tersebut datang, lokasi tempat mereka berkembangbiak juga telah siap,” kata Hanif.

Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) sejak 2016 telah merintis upaya pemindahan bekantan dari Kebun Binatang Surabaya.

Baca juga: Merestorasi rambai untuk bekantan Pulau Curiak

Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sepanjang 2018, BKSDA Maluku selamatkan 1.402 satwa

Ambon, (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku berhasil menyelamatkan sebanyak 1.402 ekor satwa pada periode Januari-Desember 2018.

Kepala BKSDA Maluku, Muhktar Amin Ahmadi, di Ambon, Kamis, menyatakan pada periode Januari-Desember 2018 pihaknya berhasil menyelamatkan 1.402 satwa dengan rincian 1.177 ekor jenis burung, 156 ekor kepiting kenari (Birgus latro), 32 ekor monyet hitam/Yaki (Macaca nigra) dan 20 ekor kura-kura air tawar (Freswater terrapins).

Selain itu, enam ekor buaya muara (Crocodylus porosus), enam ekor penyu, tiga ekor ular sanca batik (Phyton reticulatus), satu ekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan satu ekor ikan paus sperma (Physter macrocephalus).

Selain satwa hidup, kata dia, juga berhasil diamankan bagian-bagian satwa seperti kulit buaya muara (Crocodylus porosus), telur burung gosong (Eulipoa, sp) dan tanduk rusa (Cervus timorensis)

Beberapa jenis lain yang juga diamankan di antaranya 29 opsetan cendrawasih, tujuh opsetan tanduk rusa, lima telur burung gosong, termasuk tumbuhan, yakni empat akar bahar, tiga rumpun anggrek.

“Kami juga mengamankan masing-masing satu ekor alap-alap coklat, junai mas, elang bondol, elang laut perut putih, burung kasuari, monyet ekor panjang, penyu hijau, penyu belimbing, ikan paus sperma , dan walik,” katanya.

Ia menjelaskan, penanganan barang bukti hasil tangkapan dan penyerahan dari masyarakat tersebut dilakukan melalui kegiatan pelepasliaran sebanyak 11 kali dengan jumlah burung yang berhasil dilepaskan sebanyak 596 ekor, buaya satu ekor, ular tiga ekor dan penyu sebanyak satu ekor. 

Sedangkan untuk satwa yang belum bisa dilepasliarkan dilakukan tindakan karantina di kandang transit Passo, kandang transit Kantor SKW I Ternate, kandang transit Resort Bacan dan kandang transit Resort Dobo dengan jumlah total satwa sebanyak 254 ekor.

Satwa yang dikarantina untuk dilakukan observasi tindakan penyelamatan satwa selanjutnya (animal dissposal) yakni dilepasliarkan apabila kondisinya memungkinkan dan dilakukan tindakan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Masihulan.

Mukhkar mengakui, pihaknya juga menemukan sebanyak 327 ekor satwa mati di dalam kandang transit dan rehabilitasi.

Menurut dia, penyebab utama tingginya kematian pada satwa tersebut adalah tingkat stres yang dialami oleh satwa, akibat penangkapan dan pengakutan oleh pemburu dan jaringannya yang tidak memperhatikan kesejahteraan satwa (Animal Welfare).

Dia menambahkan pihaknya juga melakukan empat kali pemusnahan barang bukti berupa bagian satwa yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi.

“Seperti kulit buaya, bangkai ikan paus, bangkai penyu,dan bangkai ular sanca burung-burung yang sudah siap dilepasliarkan ke habitat alaminya,” demikian Mukhtar Amin Ahmadi.

Baca juga: BKSDA Maluku selamatkan 1.007 tumbuhan dan satwa dilidungi

Baca juga: BKSDA Maluku lepasliarkan rusa timor ke Pulau Seram

Baca juga: Empat ekor penyu sisik dilepasliarkan BKSDA Maluku

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019