Bengkulu akan selesaikan masalah pukat harimau usai pemilu

Bengkulu (ANTARA) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu berjanji menyelesaikan masalah antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna pukat harimau setelah pelaksanaan pemilihan umum 17 April.

“Kita tunggu sampai pilpres, setelah itu semua tahapan penyelesaiannya akan dilakukan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal di Bengkulu, Senin.

Hingga dua pekan ke depan, menurut dia, perhatian dan konsentrasi seluruh pihak tertuju pada upaya menyukseskan pemilu, yang penting untuk masa depan bangsa.

Kendati demikian, Ivan menjelaskan, janji Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke Bengkulu beberapa waktu lalu untuk menyelesaikan persoalan pukat akan tetap dilanjutkan.

“Ibu Susi sudah menyiapkan program untuk peralihan alat tangkap dari trawl (pukat) ke alat tangkap ramah lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah siap membantu nelayan yang akan beralih dari pukat harimau ke alat tangkap yang ramah lingkungan yang direkomendasikan pemerintah, khususnya nelayan pemilik kapal di bawah 10GT. Program itu, menurut dia, sudah dijalankan di Kabupaten Mukomuko.

Sebelumnya, konflik antar-nelayan Kota Bengkulu terjadi akibat masih maraknya penggunaan pukat harimau. Pertikaian antarnelayan bahkan mengakibatkan dua kapal nelayan tradisional hangus dibakar oleh nelayan pengguna pukat  di wilayah kolam Pelabuhan Pulau Baai.

Baca juga:
Nelayan Bengkulu bakar kapal pengguna pukat harimau
Nelayan Bengkulu aksi tolak “trawl” di Hari Nelayan

 

Pewarta: Helti Marini S
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polhut temukan rafflesia mekar di TWA Seblat Bengkulu

Bengkulu (ANTARA) – Para polisi hutan dan pawang gajah di Pusat Latihan Gajah Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu menemukan habitat baru bunga langka dilindungi Rafflesia sp di wilayah konservasi itu.

“Para mahout atau pawang gajah yang sedang patroli menemukan titik habitat baru yang selama ini belum pernah diketahui sebagai habitat bunga langka Rafflesia sp,” kata Koordinator Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat, Damin di Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan dari bentuk fisik, bunga langka tersebut terlihat berbeda dengan spesies Rafflesia arnoldii terutama dari sisi warna dan ukuran bunga.

Bunga Rafflesia arnoldii menurut dia memiliki warna merah jingga dengan ukuran yang lebih besar bahkan mencapai diameter 90 centimeter, sedangkan bunga Rafflesia sp yang ada di TWA Seblat tersebut memiliki warna merah pucat dengan diameter lebih kecil hanya 43,6 centimeter.

“Perlu penelitian khusus untuk memastikan apakah jenis yang kami temukan ini berbeda dengan Rafflesia arnoldii atau dengan jenis lain seperti Rafflesia bengkuluensis dan Rafflesia kemumu,” ujarnya.

Lokasi bunga menurut dia cukup muda dijangkau dengan berjalan kaki sejauh 3,6 kilometer dari camp gajah yang berada di dalam TWA Seblat.

Menurut Damin, penemuan habitat bunga langka dilindungi ini menjadi sangat penting untuk menambah kekayaan flora dan fauna yang ditawarkan kepada wisatawan penggemar alam bebas.

“Selain melihat dan berinteraksi langsung dengan gajah Sumatera, di wilayah ini juga bisa dinikmati habitat bunga langka Rafflesia sp,” ucapnya.

Selain satu bunga yang sedang mekar sempurna, di lokasi itu juga masih terdapat sejumlah bonggol atau calon bunga yang siap mekar dalam beberapa hari ke depan.

Berdasarkan data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu saat ini terdapat empat spesies Rafflesia sp yang tumbuh di kawasan hutan Bengkulu yakni Rafflesia arnoldii, Rafflesia bengkuluensis, Rafflesia gadutensis dan Rafflesia kemumu.

Baca juga: Bunga Raflesia ditemukan warga di hutan Langkat-Sumut
Baca juga: BKSDA Sumatera Barat temukan populasi bunga raflesia di Sigantang
Baca juga: Bengkulu ajak warga lestarikan habitat rafflesia arnoldii

Pewarta: Helti Marini S
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua gajah betina dari Taman Safari meriahkan Bogor Fest

Ada pelatihan terlebih dahulu. Begitu juga saat sudah di venue acara

Cibinong, Bogor (ANTARA) – Dua ekor gajah betina asal Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua Bogor, Iweng (50) dan Tati (27) membuat heboh para pengunjung acara “Bogor Fest 2019” di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Minggu.

Selain menghibur pengunjung, dua gajah yang ditunggani wanita cantik ini juga menyambut kedatangan Bupati Bogor Ade Yasin dan perwakilan kedutaan besar, yakni Duta Besar Republik Kuba, Nirsia Castro dengan cara mengalungkan bunga ke leher.

Iweng dan Tati kali ini tampil menghibur di tempat yang tidak biasanya.

Hal itu membuat tim TSI Cisarua Bogor membutuhkan waktu untuk memberikan pelatihan. Bahkan latihan masih dilakukan sampai keduanya tiba di Stadion Pakansari pada, Sabtu (6/4).

Humas TSI Cisarua Bogor, Yulius Suprihardo mengatakan, keduanya diangkut ke Stadion Pakansari Cibinong menggunakan mobil khusus milik TSI Cisarua Bogor.

Keduanya dipertunjukan ke pengunjung “Bogor Fest 2019” bersama penunggang dan pelatihnya, yang juga berasal dari TSI Cisarua Bogor.

“Ada pelatihan terlebih dahulu. Begitu juga saat sudah di venue acara,” kata Yulius lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor Rahmat Sudjana menjelaskan bahwa gajah asal TSI Cisarua Bogor itu dihadirkan atas kontribusi para stakeholder Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“TSI menurunkan gajah untuk pengalungan bunga kepada bupati dan duta besar. Hotel Seruni menampilkan Barong Bali. Dari Jungle Land menampilkan tim-tim kreatif,” ungkapnya.

Sebanyak 40 kecamatan di Kabupaten Bogor Jawa Barat juga mempertunjukkan masing-masing kekhasan kesenian daerah masing-masing.  Rahmat menyebutkan pula ada sekitar 70 penampilan seni pada kegiatan yang digelar sejak pagi hingga sore hari itu.

Selain stakeholder swasta, sebanyak 16 kedutaan besar dari negara sahabat juga menghadiri kegiatan iyang dilakukan sebagai upaya menginformasikan kebudayaan Kabupaten Bogor ke masyarakat mancanegara.

“Untuk melestarikan budaya. Untuk mendatangkan wisatawan, kunjungan dari daerah-daerah lain. Baik nasional maupun internasional. Dengan mereka datang, mereka lihat dan menginformasikan ke masyarakat di negaranya,” ujarnya.
 

Pewarta: M. Fikri Setiawan/M. Tohamaksun
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lumba-lumba tanpa sirip terdampar hingga mati di Riau

Pekanbaru (ANTARA) – Seekor lumba-lumba terdampar dan mati di Pantai Tanjung Jaya Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau, Sabtu.

Seorang saksi mata, Syahrudin, kepada ANTARA mengatakan mamalia itu ditemukan oleh warga mengapung di pantai pada Sabtu pagi sekitar pukul 08.05 WIB. Belum diketahui jelas penyebab kematian, namun Syahrudin mengatakan pada tubuh lumba-lumba ada luka berdarah yang diduga karena terbentur batu karang saat terdampar di pantai.

“Panjangnya 1,25 meter. Lebar sayap antara ekor kiri-kanan sekitar 40 centimeter, beratnya sekitar 10 kilogram,” kata Syahrudin yang juga menjadi Petugas Keamanan di Unit Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Rupat (PPI).

Ia mengatakan lumba-lumba itu berkelamin betina dan masih anak-anak karena sangat kecil. Lumba-lumba itu ditemukan dalam kondisi hampir membusuk dan belum dapat dipastikan penyebab kematiannya.

“Jenisnya ketika diperiksa tadi masuk jenis finless (tanpa sirip),” katanya.

Menurut dia, lumba-lumba seperti itu kadang terlihat dari daratan ketika mereka berenang saat air laut pasang.

“Tapi terdampar jarang, dulu ada. Kejadian lama sekitar 2003-2004 ada waktu itu besar dan sudah dikuburkan,” kata Syahrudin sambil mengatakan lumba-lumba ini juga sudah dikuburkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, membenarkan kejadian tersebut. Dalam rilis pers yang dipublikasikan di website kkp.go.id menyebutkan bahwa dari hasil identifikasi Satker Pekanbaru, diketahui lumba-lumba itu berjenis lumba-lumba tak bersirip (finless porpoise).

Lumba-lumba tanpa sirip itu punya nama latin Neophocaena phocaenoides. Finless porpoise Indo Pasifik ini merupakan jenis lumba-lumba yang tergolong langka yang habitatnya tersebar perairan pesisir Asia, terutama di sekitar Jepang, Korea, Cina, Indonesia, Malaysia, India, dan Bangladesh.

Sepanjang jangkauan mereka, lumba-lumba tinggal di perairan dangkal, hingga 50 m (160 kaki) dalam, dekat dengan pantai, di perairan dengan dasar laut yang lembut atau berpasir, atau di muara dan rawa-rawa bakau. Dalam kasus luar biasa, mereka telah dijumpai sejauh 135 km (84 mil) lepas pantai di Cina Timur dan Laut Kuning, meskipun masih di perairan dangkal.

Riset mengenai keberadaan finless porpoise ini di Riau berjumlah banyak sehingga kurang dapat dipastikan sebarannya di mana saja. Namun, ini kejadian kedua setelah 29 Maret 2017 juga terjadi kasus serupa di Perairan Sinaboi, Rokan Hilir.

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KLHK: PHBM beri dampak pengakuan dan akses kawasan hutan

Jambi (ANTARA) – Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Apik Karyana mengatakan program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) secara umum telah memberi dampak yang bermanfaat bagi masyarakat mulai dari pengakuan dan akses ke dalam kawasan hutan.

“Juga terjadi hubungan sosial masyarakat dengan berbagai pihak baik vertikal maupun horizontal, penanganan konflik kehutanan, peningkatan ekonomi, kelestarian ekologi, reduksi emisi karena mampu menekan emisi/deforetasi hingga nol (zero emission/deforestation) dan minim kebakaran hutan yang berkontribusi terhadap capaian NDC Indonesia,” kata Apik di Jambi, Kamis.

Apik mengatakan sebelumnya pemanfaatan serta pengelolaan hutan di Indonesia sebanyak 33 juta hektare dikelola oleh pihak swasta seperti perusahaan dan badan usaha lainnya. Sedangkan luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat hanya sekitar 800 ribu hektare saja.

Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat hanya mengelola lahan hanya kurang dari 5 persen dari total lahan hutan yang memiliki hak kelola, kata Apik usai menghadiri Workshop dengan tema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di  Jambi.

Menurut Apik, melalui skema perhutanan sosial dibuka peluang untuk masyarakat sebanyak 12,7 juta hektare agar perbandingan luas lahan yang dimiliki oleh perusahaan dengan masyarakat dapat berkurang.

Saat ini KKI WARSI berusaha memfasilitasi masyarakat untuk PHBM yang mencakup lima provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dengan luas areal perhutanan sosial seluas 168 ribu hektare hingga tahun 2019 ini.

Selain itu ada beberapa tantangan yang akan dihadapi PHBM ke depannya. Misalnya saja Hutan Sosial di areal gambut, peta indikatif lahan hutan adat, Kelompok Kerja (Pokja) percepatan hutan adat, integrasi antar sektor/antar bidang terkait dengan perhutanan sosial, penandaan batas persil, hingga harmonisasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Kerja Umum (RKU).

Menanggapi hal tersebut, Apik mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan regulasi yang tepat untuk pemanfaatan hutan gambut.

“Hutan gambut memiliki kerawanan yang sangat tinggi sehingga dalam pemanfaatan serta pengelolaannya pun harus didasari dengan kehati-hatian,” ujarnya.

“Selain itu isu penting lainnya ada hutan adat. sampai saat ini pemerintah sedang membahas tentang peta indikatif hutan adat. Ada sekitar 472 ribu kawasan hutan yang akan dibuat peta indikatif lokasi hutan adat serta dibuatnya pokja untuk percepatan hutan adat,” katanya lagi.

Apik menambahkan tentang bagaimana integrasi antar sektor/bidang terkait dengan perhutanan sosial. “Terkait hal itu kita dapat belajar dengan Provinsi Sumatera Barat yang gubernurnya telah mengeluarkan Pergub untuk menghubungkan 17 instansi untuk mempercepat proses perhutanan sosial serta pemanfaatannya,” kata Apik.

Staf ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi Pembangunan, Sri Anggunaini, mengatakan pengelolaan serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan salah satu fokus dari pemerintahan Provinsi Jambi saat ini. Hal tersebut tercantum dalam visi-misi Gubernur Jambi.

“Pemerintah Provinsi Jambi selalu mendorong dan mendukung pemanfaatan serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan, hal tersebut telah dimasukkan dalam misi Jambi Tuntas 2021 yang dicanangkan oleh Gubernur Jambi,” kata Sri.

Sementara itu, Direktur KKI WARSI, Rudi syaf, berharap dengan adanya workshop tersebut dapat memberikan pemahaman terhadap para pihak tentang PHBM.

“Melalui workshop ini diharapkan dapat diberikannya pemahaman dan manfaat dari PHBM, menyepakati serta menyatakan komitmen terhadap poin-poin masukan untuk kebijakan pembangunan desa-desa kepada para pihak untuk diintegrasikan dalam pembangunan serta agar pemangku kebijakan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait PHBM pascalegalitas dari pemerintah,” kata Rudi.

Dalam workshop dengan tema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Instrumen Pembangunan: Pengalaman Fasilitasi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan itu diikuti SKPD terkait, Kementrian LHK, KPH-KPH yang terlibat serta masyarakat yang terkait.

Workshop itu bertujuan agar para pihak dapat mendapatkan informasi terkait PHBM yang dapat menjadi salah satu basis untuk pengambilan kebijakan desa-desa di dalam dan sekitar hutan serta untuk mendorong Para pihak terkait dapat berkontribusi positif untuk mendukung masyarakat mendapatkan manfaat setelah mendapatkan legalitas pengelolaan hutan.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kaltim targetkan 239 ribu hektare perhutanan sosial

Samarinda (ANTARA) – Provinsi Kalimantan Timur dalam tahun 2019 menargetkan mampu merealisasikan perhutanan sosial seluas 239.697 hektare lebih  yang tersebar pada sejumlah desa/kampung,  dengan harapan kawasan tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

“Hingga Maret 2019 capaian perhutanan sosial di Kaltim sudah sebesar 140.930 ha, selanjutnya dalam tahun ini kembali  menargetkan luasan perhutanan sosial bertambah 98.766,81 ha atau total menjadi 239.697 ha,” ujar Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Alfaret Dapen Simbolon di Samarinda, Kamis.

Ia mengatakan itu ketika mewakili Kepala Dinas Kehutanan Kaltim dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data dan Kegiatan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Kalimanatan Timur 2019.

Angka 98 ribu ha tersebut merupakan hasil kesepakatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Kaltim dalam rapat koordinasi di Jakarta pada awal tahun ini.

Pemerintah provinsi, katanya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang  2019-2023 menetapkan capaian perhutanan sosial di Kaltim hanya sebesar 32 ribu ha per tahunnya.

Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan target lebih kecil lagi untuk Kaltim, yakni 25 ribu ha pada 2019, sehingga menjadi kegembiraan karena dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) selaku pemangku wilayah tidak mau ketinggalan dalam percepatan perhutanan sosial.

Alfaret menyatakan, masih banyak pekerjaan yang harus dirumuskan dalam konsep perhutanan sosial di Kaltim, misalnya, dari 140 ribu ha perhutanan sosial yang sudah dicapai, masyarakat belum bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

“Bagaimana izin perhutanan sosial yang sudah terbit bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat, itu yang belum optimal di Kaltim,” ujarnya.

Dari 140 ribu ha izin perhutanan sosial yang terbit, lanjutnya, terdapat 23 hutan desa, 11 hutan kemasyarakatan, 12 hutan tanaman rakyat, 6 kemitraan kehutanan dan 1 hutan adat.

Sementara itu, Manajer Senior Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang berafiliasi dengan The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, Niel Makinuddin mengatakan penerbitan izin perhutanan sosial harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan dan rencana bisnis.

“Masyarakat yang mendapat hak kelola harus siap dengan rencana bisnisnya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Hak kelola tersebut perlu diterjemahkan dalam rencana bisnis agar bisa dirasakan manfaatnya jangka pendek maupun panjang,” tutur Niel.

Ia juga mengatakan bahwa hal itu juga untuk mencegah masuknya kepentingan investasi non kehutanan yang berpotensi merusak kawasan kelola masyarakat, bahkan semua kemungkinan negatif yang mungkin masuk perlu diantisipasi.

Bukan hanya akses masyarakat yang harus diperhatikan, namun tindak lanjut setelah akses diberikan adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk kelola hutan dan perencanaan bisnisnya juga penting, terutama bisnis produk hasil hutan nonkayu yang secara akumulatif nilainya jauh lebih besar dari kayu,” ucap Niel.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan mangrove ditanam Brigif 4 Marinir/BS-warga di pesisir Lampung

Kegiatan penanaman mangrove ini akan terus berlanjut dengan melihat tempat -tempat yang bisa kita tanami supaya manfaat dari penanaman dan dapat kita rasakan baik untuk kita dan anak cucu kita

Bandarlampung (ANTARA) – Brigade Infanteri (Brigif) 4 Marinir/BS melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) bersama masyarakat dan melaksanakan penanaman 3.000 pohon mangrove di sekitar wilayah Pesisir Pantai Mahitam Desa Ketapang, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

“Penanaman mangrove ini merupakan program dari staf Potensi Maritim Korps Marinir TW.II TA.2019 agar kita bisa memelihara pantai, melestarikan lingkungan, dan mengenalkan kepada masyarakat serta anak-anak sekolah bahwa pentingnya mangrove untuk kelestarian lingkungan di sekitar pesisir pantai,” kata Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 4 Marinir/BS, Kolonel (Mar) Ahmad Fajar, di sela-sela kegiatan itu, Kamis.

Fajar menjelaskan, di samping tugas pokok Korps Marinir menjaga kedaulatan uga bertugas membina dan membangun wilayah pesisir pantai NKRI. Pentingnya penanaman mangrove ini selain untuk penghijauan juga berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi.

“Bisa melindungi kita juga yang kemungkinan apabila terjadi tsunami. Namun yang lebih penting nantinya bahwa mangrove dapat memberikan kehidupan bagi masyarakat, yaitu dengan hidupnya biota laut yang ada di sekitar mangrove tersebut,” kata dia.

Dengan penanaman mangrove tersebut diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia khususnya bermanfaat bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Lampung.

“Kegiatan penanaman mangrove ini akan terus berlanjut dengan melihat tempat -tempat yang bisa kita tanami supaya manfaat dari penanaman dan dapat kita rasakan baik untuk kita dan anak cucu kita,” kata dia.

Penanaman mangrove selain bersama masyarakat juga dilaksanakan bersama siswa-siswi dari SMAN 1 Padang Cermin dan siswa-siswi dari SDN Ketapang.

Baca juga: Marinir di Lampung imbau masyarakat jaga kebersihan pantai

Baca juga: 1000 pohon mangrove ditanam istri TNI-AL di Makassar

Baca juga: TNI AL tanam mangrove seluas 30 hektare

Baca juga: Marinir-KKP kerja sama selamatkan terumbu karang

Pewarta: Edy Supriyadi/Damiri
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

1000 pohon mangrove ditanam istri TNI-AL di Makassar

Kami ingin mengajak semua elemen masyarakat menjaga kelestarian hutan mangrove, menjaga keanekaragaman hayati yang dilindungi, mencegah abrasi, sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi berbasis mangrove

Makassar (ANTARA) – Ketua Koordinator Cabang (Korcab) VI Daerah Jalasenastri Armada (DJA) II,  Risanti Dwi Sulaksono bersama pengurus organisasi istri prajurit TNI-AL lainnya menanam sebanyak 1.000 pohon bakau atau mangrove di Kawasan Lantebung, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

“Kami bersama ibu-ibu lainnya turun tangan langsung melakukan penanaman pohon dibantu oleh prajurit Lantamal VI melakukan penanaman pohon mangrove di daerah Lantebung yang memang adalah kawasan konservasi mangrove,” katanya di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan penanaman pohon mangrove adalah salah satu bentuk kepedulian Korcab DJA II Lantamal VI terhadap lingkungan hidup, apalagi daerah tersebut merupakan daerah pesisir yang telah ditetapkan menjadi desa wisata agribisnis.

Istri dari Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono ini menyatakan apa yang dilakukan itu adalah untuk kelestarian lingkungan agar nantinya para generasi penerus bangsa bisa mengikuti jejak dari pendahulunya untuk tetap peduli terhadap lingkungan.

“Kami ingin mengajak semua elemen masyarakat menjaga kelestarian hutan mangrove. Kita bersama-sama dapat menjaga keanekaragaman hayati yang dilindungi, mencegah abrasi, sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi berbasis mangrove,” katanya.

Risanti mengatakan mangrove di beberapa daerah dan negara-negara tropis lainnya di dunia dijadikan salah satu objek wisata seperti di Brasil.

Kota Makassar yang sebagian wilayahnya perairan mempunyai potensi besar dalam pengembangan ekowisata mangrove dan daerah pesisir seperti di daerah Lantebung menjadi salah satu yang paling cocok untuk pengembangannya.

“Hutan magrove perlu dilestarikan karena selain berfungsi sebagai mitigasi bencana di daerah pesisir khususnya Makassar yang merupakan water front city, hutan magrove dapat menjadi penopang kehidupan fauna sebagai habitat singgah dari jenis fauna tertentu,” katanya.

Selain itu, ia berharap agar semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat pesisir setempat agar bisa ikut terlibat dan berpartisipasi dalam proses konservasi itu karena ke depan potensi wisata mangrove ini cukup bagus.

“Di beberapa daerah di Indonesia seperti di Pontianak, Kalimantan Barat, objek wisata mangrovenya cukup banyak yang menggemarinya dan kita ingin kawasan mangrove Lantebung ini seperti itu,” demikian Risanti Dwi Sulaksono.

Baca juga: 70 Persen Hutan Bakau Sulsel Rusak

Baca juga: Tongke-tongke taman wisata mangrove andalan Sulawesi Selatan

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bunga Raflesia ditemukan warga di hutan Langkat-Sumut

Sesampai di tujuan terlihat bunga Raflesia yang sedang kuncup dan terus kami amati

Langkat (ANTARA) – Warga yang menyusuri hutan belantara di Kabupaten Langkat dan hutan Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, menemukam bunga Raflesia yang masih kuncup, saat menyusuri sumber air yang ada di kawasan itu.

Hal itu disampaikan salah seorang petugas dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu Langkat, Putra Sriyandi, di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei, Rabu.

Guna mencari sumber air yang baru untuk warga di kawasan Desa Telagah maupun desa sekitarnya, beberapa petugas menyusuri hutan dengan berjalan kaki selama satu jam.

“Sesampai di tujuan terlihat bunga Raflesia yang sedang kuncup dan terus kami amati,” katanya.

Sepanjang jalan yang dilalui hanya satu bunga itu yang mereka temui, namun berbagai cerita yang didapat dari warga di kawasan Rumah Galuh dan Desa Telagah itu disebutkan bahwa sering ditemukan Raflesia karena umbinya dicari untuk dijual.

Baca juga: Bunga Raflesia jadi incaran pencuri

Baca juga: Puluhan Bakal Raflesia Ditemukan di Hutan Bengkulu

Pewarta: Juraidi dan Imam Fauzi
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rehabilitasi Owa Sumatra

Seekor satwa langka dan dilindungi Owa Lar (Hylobates lar) jantan berada di kandang rehabilitasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Banda Aceh, Selasa (2/4/2019). Owa lar yang juga dikenal dengan sebutan Owa Sumatra berusia tiga tahun berasal dari Samatiga kabupaten Aceh Barat yang diserahkan secara sukarela oleh warga untuk direhabilitasi sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.

BBKSDA Sumut rawat harimau akar ditemukan di Langkat

Medan (ANTARA) – Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara hingga kini masih merawat seekor anak Harimau Akar berusia 1,5 tahun, dalam keadaan lemas yang ditemukan seorang warga Kelurahan Sei Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

“Kita masih merawat dan terus memeriksa intensif kondisi kesehatan anak harimau tersebut,” kata Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut Amenson Girsang, di Medan, Selasa.

Harimau Akar merupakan satwa yang dilindungi, menurut dia, dirawat di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) TWA, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

“Jadi hingga saat ini Harimau Akar sudah tiga hari lamanya mendapat perawatan dan rehabilitasi di Sibolangit,” ujar Girsang.

Ia menyebutkan, sebelum satwa yang dilindungi itu dilepas liarkan ke habitatnya di dalam kawasan hutan, hewan tersebut harus benar-benar sehat, serta tidak mengalami sakit.

Tidak mungkin anak Harimau Akar yang masih kecil dan kurang sehat dilepaskan ke dalam hutan, hal itu kurang memperhatikan keselamatan satwa tersebut.

“Pemerintah harus tetap melindungi Harimau Akar yang mulai terancam mengalami kepunahan,” ucap dia.

Girsang menyebutkan, kesadaran warga Langkat untuk melindungi satwa Harimau Akar cukup tinggi, hal itu dibuktikan dengan penyerahan hewan tersebut kepada BBKSDA Sumut.

Bagi warga di Sumatera Utara (Sumut) yang masih memelihara dan menyimpan satwa yang dilindungi, agar dapat menyerahkan kepada petugas BBKSDA Sumut.

“Satwa liar tersebut dilindungi berdasarkan peraturan Menteri LHK No.P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018,” katanya.

Sebelumnya, warga Kelurahan Sei Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat menyerahkan seekor anak Harimau Akar berusia 1,5 tahun yang ditemukannya kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

“Anak Harimau Akar itu diserahkan sekitar pukul 10.00 WIB. Anak Harimau Akar diduga peliharaan warga yang lepas.Hewan itu diterima perwakilan BBKSDA Adi Maulana Ramli bersama drh Fatimah Sari,” kata Evi Susanti, warga yang menemukan anak Harimau Akar tersebut, di Stabat, Sabtu (30/3).

Ia menyebutkan, Jumat (29/3) sekira pukul 04.00 WIB, sebuah mobil pick up parkir di depan rumahnya, dan saat itu seekor anjing peliharaan warga menyalak, ternyata ditemukan seekor anak Harimau Akar.

“Kemudian atas inisiatif keluarga, anak harimau itu dimasukkan ke dalam kandang, dan menghubungi BBKSDA agar datang mengambil satwa tersebut,” ujar Evi.

Selain itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, bekerja sama dengan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut berhasil menggagalkan perdagangan on-line satwa liar, Selasa (8 Januari 2019) di Dusun III Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

Petugas menyita tiga ekor Lutung Emas (Trachypithecus auratus, tiga ekor Elang Brontok, dan satu ekor Macan Akar.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus perdagangan komodo libatkan sindikat internasional

Jakarta (ANTARA) – Mabes Polri menyebut kasus perdagangan ilegal komodo asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jawa Timur diduga melibatkan sindikat internasional.

“Saat ini masih proses penyelidikan, tim akan bergerak ke NTT mencari penampungan satwa liar, kalau sudah dapat pemburunya dapat kita sidik,” kata Kepala Subdit I Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri Kombes Adi Karya Tobing di Jakarta, Selasa.

Saat ini polisi sudah menahan tujuh tersangka, lima diamankan oleh Polda Jawa Timur sedangkan dua orang lagi diamankan oleh Mabes Polri.

Saat ini polisi juga sedang mencari orang-orang yang menjadi pemburu komodo (Varanus komodoensis) di habitat asalnya di Flores, NTT.

Berdasarkan keterangan dari tersangka, mereka pernah melakukan transaksi 41 ekor komodo dalam tiga tahun terakhir.

Dia mengatakan para pelaku perdagangan tersebut melakukan transaksi menggunakan rekening bersama, oleh sebab itu penyedia rekening bersama tersebut juga ikut ditahan karena dianggap turut membantu perdagangan ilegal satwa liar.

“Rekening bersama ini sudah dilacak dan diamankan, kami akan meminta pihak bank dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)  untuk melacak ke mana aliran dana tersebut, sehingga kita bisa mengungkap sampai ke akar-akarnya,” kata dia.

Dia mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari patroli di dunia maya, polisi menemukan akun di laman facebook yang menyediakan satwa-satwa liar, termasuk komodo, ke luar negeri.

Komodo tersebut diburu lalu dibawa ke penampungan di Jawa Timur menggunakan angkutan darat, bayi-bayi komodo tersebut dimasukkan ke dalam tabung.

Enam komodo yang hendak dijual itu, berhasil diselamatkan dalam keadaan sehat, saat ini komodo-komodo tersebut berada di kandang transit di Jawa Timur.

Para tersangka akan dijerat dengan pasal UU no 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan hukuman paling lama lima tahun penjara.

Adi berharap UU No.5 Tahun 1990 bisa segera direvisi, karena undang-undang tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

“Sekarang sebagian besar pedagangan satwa liar dilindungi melalui daring, undang-undang tersebut tidak mengaturnya, makanya harus segera direvisi. Selain itu hukuman yang diberikan untuk pelaku masih terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera,” kata dia.

Baca juga: KLHK sebut Komodo yang diperdagangkan bukan dari TN Komodo
Baca juga: Gubernur NTT desak pembeli kembalikan Komodo ke NTT

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KLHK sebut Komodo yang diperdagangkan bukan dari TN Komodo

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut komodo (Varanus komodoensis)  yang terlibat kasus perdagangan satwa liar bukan berasal dari Taman Nasional Komodo, namun berasal dari daratan Flores.

“LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) telah memeriksa komodo tersebut, berdasarkan morfologinya dari bentuk moncong, pola warna tubuh dan warna lidah komodo tersebut adalah komodo yang berasal dari daratan Flores,” kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

TN Komodo terletak di Kepulauan Sunda di wilayah perbatasan antara provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang mencakup tiga pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Padar dan Pulau Rinca, serta 26 pulau yang lebih kecil.

Dia mengatakan saat ini LIPI juga sedang melakukan uji DNA untuk mengetahui kesesuaian genetika yang dapat mengidentifikasi asal-usul komodo.

Pemeriksaan DNA dilakukan di laboratorium genetik bidang zoologi LIPI, dan hasilnya dapat dilihat dalam 14 hari, ujarnya.

Wiratno mengatakan komodo tidak hanya berada di Taman Nasional Komodo, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah di daratan Flores seperti di Wae Wuul, Pulau Ontoloe, Kawasan Ekosistem di Hutan Lindung Pota dan Pulau Longos.

Enam komodo yang menjadi korban perdagangan tersebut kini telah diamankan di kandang transit di Surabaya.

Komodo-komodo tersebut diselamatkan dalam keadaan hidup dan sehat.

Setelah diidentifikasi, komodo-komodo tersebut akan dipasangi chip, kemudian dilepasliarkan sesuai dengan lokasi asalnya.

Polisi kini telah menahan tujuh tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan komodo tersebut, lima tersangka ditangani oleh Polda Jawa Timur, sedangkan dua tersangka sedang ditangani oleh Mabes Polri.

 Baca juga: Pekan ini bayi komodo dikembalikan ke habitat
Baca juga: Pemerintah akan pertahankan NTT sebagai satu-satunya habitat komodo

 

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KLHK sebut Komodo yang diperdagangkan bukan berasal TN Komodo

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut komodo (Varanus komodoensis)  yang terlibat kasus perdagangan satwa liar bukan berasal dari Taman Nasional Komodo, namun berasal dari daratan Flores.

“LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) telah memeriksa komodo tersebut, berdasarkan morfologinya dari bentuk moncong, pola warna tubuh dan warna lidah komodo tersebut adalah komodo yang berasal dari daratan Flores,” kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

TN Komodo terletak di Kepulauan Sunda di wilayah perbatasan antara provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang mencakup tiga pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Padar dan Pulau Rinca, serta 26 pulau yang lebih kecil.

Dia mengatakan saat ini LIPI juga sedang melakukan uji DNA untuk mengetahui kesesuaian genetika yang dapat mengidentifikasi asal-usul komodo.

Pemeriksaan DNA dilakukan di laboratorium genetik bidang zoologi LIPI, dan hasilnya dapat dilihat dalam 14 hari, ujarnya.

Wiratno mengatakan komodo tidak hanya berada di Taman Nasional Komodo, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah di daratan Flores seperti di Wae Wuul, Pulau Ontoloe, Kawasan Ekosistem di Hutan Lindung Pota dan Pulau Longos.

Enam komodo yang menjadi korban perdagangan tersebut kini telah diamankan di kandang transit di Surabaya.

Komodo-komodo tersebut diselamatkan dalam keadaan hidup dan sehat.

Setelah diidentifikasi, komodo-komodo tersebut akan dipasangi chip, kemudian dilepasliarkan sesuai dengan lokasi asalnya.

Polisi kini telah menahan tujuh tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan komodo tersebut, lima tersangka ditangani oleh Polda Jawa Timur, sedangkan dua tersangka sedang ditangani oleh Mabes Polri.

 Baca juga: Pekan ini bayi komodo dikembalikan ke habitat
Baca juga: Pemerintah akan pertahankan NTT sebagai satu-satunya habitat komodo

 

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Unpatti – LPSDPL Sorong Teliti Kematian Ikan Langka

Kondisi ikan ditemukan mati masih baik, diperkiraan telah mati dua atau tiga hari, sehingga petugas melakukan nekropsi,

Ambon (ANTARA) – Tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSDPL) Sorong, melakukan penelitian penyebab kematian ikan langka jenis Mola-Mola di perairan Teluk Ambon.

Petugas melakukan nekropsi atau autopsi terhadap bangkai ikan mola-mola yang ditemukan dalam kondisi mati di pantai martafons, kecamatan Teluk Ambon, kata Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti, Jacobus Wilson Mosse.

“Kondisi ikan ditemukan mati masih baik, diperkiraan telah mati dua atau tiga hari, sehingga petugas melakukan nekropsi,” ujarnya di Ambon, Senin.

Ia mengemukakan, nekropsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian dari ikan tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap usus tidak ditemukan adanya benda-benda yang berbahaya.

Sedangkan pada empedunya ditemukan adanya benda asing yang berbentuk seperti hati tetapi mempunyai tekstur yang keras.

“Pendalaman terkait benda asing yang ada dalam empedu ikan tersebut maka pihak unpati membawa benda asing tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium,” ujarnya.

Mosse menambahkan, dari hasil pemeriksaan terhadap isi lambung dan empedu ikan tersebut diketahui bahwa ikan tersebut sudah mati sekitar lima hari yang lalu, hal ini dikarenakan pada bagian dalam organ ikan tersebut sudah banyak yang rusak atau busuk.

Selain itu dari hasil pemeriksaan terhadap Sagita askeriskus dan lapilus yaitu organ ikan yang berguna untuk kesimbangan dan pendengaran dapat diketahui bahwa usia ikan tersebut sekitar 15 tahun.

“Hasil nekropsi ini dapat disimpulkan bahwa ikan mola-mola yang mati terdampar di pantai martafon dapat diperkirakan mati sekitar lima hari yang lalu, dengan usia sekitar 15 tahun.Penyebab kematian ikan tersebut saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium,” jelasnya.

Ikan langka dengan panjang 2,28 meter dengan lebar 2,36 meter ditemukan warga di pantai Martafons, Minggu siang.

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019